Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Muhammadiyah (UM) Bandung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Jawa Barat.
Pembukaan kegiatan digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan, lantai tiga kampus UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta 752, Kota Bandung, pada Sabtu-Minggu (22-23/6)
Rektor UM Bandung, Herry Suhardiyanto, menyambut seluruh peserta Rakorwil yang berasal dari seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jawa Barat. Dia meminta maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Baca juga : Sambut Milad ke-8, UM Bandung Tawarkan Promo Pendaftaran Khusus dan Gratis
Herry berharap kegiatan ini bisa menambah wawasan khususnya untuk semua insan pendidikan Muhammadiyah Jawa Barat. “Selamat datang di kampus UM Bandung. Insya Allah UM Bandung terus berkembang dan meningkatkan kualitas," paparnya.
Dia juga melaporkan perkembangan UM Bandung terkini yang memiliki empat fakultas dan 18 program studi. "Alhamdulillah UM Bandung sudah terakreditasi baik sekali dari BAN-PT,” tandasnya.
Kolaborasi
Baca juga : 13 Tahun Mengabdi Jadi Marbot, Luqman tidak Menyangka Dapat Hadiah Kurban
Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat Dadang Syaripudin, menyampaikan bahwa rakorwil ini sangat penting dalam rangka meningkatkan dan memperkuat koordinasi hingga kolaborasi di antara majelis dan lembaga.
Dia menyoroti pesantren di Jawa Barat yang saat ini masih berjumlah puluhan dan terus meningkatkan kualitas agar berkembang dengan baik.
Dadang menyinggung pengangkatan kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah Jawa Barat yang kini lebih disederhanakan setelah melalui asesmen, termasuk asesmen Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) dan bahasa Arab yang menjadi ciri khas Muhammadiyah.
Baca juga : Bupati Badung Dadang Supriatna Kantongi Dukungan Maju Kembali Pimpin Kabupaten Bandung
Rakorwil ini, lanjutnya, merumuskan program dan kebijakan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi lembaga pendidikan dan pesantren Muhammadiyah di Jawa Barat. “Oleh karena itu, dua majelis dan satu lembaga dalam rakorwil ini harus saling berkolaborasi,” tandas Dadang.
Produktif
Hadir memberikan sambutan dan membuka rakorwil adalah Ketua PWM Jawa Barat Ahmad Dahlan. Dia menyampaikan visi Muhammadiyah Jawa Barat yaitu berkemajuan, bermarwah, dan berkepastian masa depan.
Baca juga : Ascott Hotels Bandung Gelar Aksi Donor Darah Bersama Masyarakat
Ahmad Dahlan juga mengajak seluruh pimpinan dan pengurus Muhammadiyah di Jawa Barat agar produktif dalam menghasilkan produk dan aplikasi yang bermanfaat, agar semua sistem bisa terpantau dan terkoordinasi dengan baik. "Muhammadiyah yang bermarwah adalah Muhammadiyah yang berdaya saing."
Muhammadiyah di abad kedua ini, paparnya, harus punya tesis tentang masalah bangsa yang harus diselesaikan, di antaranya kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, tradisionalisme dan formalisme yang membelenggu, dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan aktif di Muhammadiyah. Bangunlah amal yang berdimensi jariah, termasuk juga program-program Muhammadiyah.
Peserta Rakorwil berjumlah sekitar 300 orang. Mereka terdiri atas ketua dan pengurus Majelis Dikdasmen-PNF, MPKSDI, dan LPPM PDM se-Jawa Barat.
Hadir juga para kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah. Selain itu juga Rektor UMC, perwakilan UMJ, UAD, Uhamka, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabar, IPM, IMM, Ketua PWA Jabar, dan tamu undangan lainnya.
Rakorwil ini mengangkat tema "Optimalisasi Peran Pendidikan, Kaderisasi, dan Pesantren Menuju Muhammadiyah Berkemajuan."
Pada kegiatan ini juga digelar pemberian penghargaan bagi AUM yang paling banyak mengirimkan peserta Olympicad ke-7 yang digelar belum lama ini.
Pembukaan rakorwil ditutup dengan penandatanganan naskah kerja sama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jawa Barat dengan Dikdasmen-PNF Jawa Barat, Lazismu PWM Jawa Barat, MPKSDI PWM Jawa Barat, LP2M Jawa Barat, PAUDASMEN PWA Jabar, IPM Jawa Barat, Tapak Suci, dan Hizbul Wathan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved