Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bandung Naik ke Predikat A-

KABUPATEN Bandung kembali meraih penghargaan. Yang terbaru, hasil positif ditorehkan dalam acara penyampaian Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring, Selasa (6/1).

Kabupaten Bandung memperoleh nilai 83,67 dengan predikat A- untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

“Capaian IRB ini merupakan hasil kerja kita semua. Kolaborasi dan sinergitas antara tim dan perangkat daerah, khususnya komitmen pimpinan untuk terus berkinerja lebih baik lagi. Semoga capaian kinerja yang sudah baik bisa dipertahankan menuju Kabupaten Bandung Bedas,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bandung, Lilis Nurhayati, Jumat (9/2).

Baca juga : Sentra Budi Perkasa Palembang Kategori Unit Kerja Pelayanan Sabet Predikat Menuju WBK dari Kemen PAN RB

Sebelumnya pada 2022, Kabupaten Bandung mendapatkan predikat B dengan nilai 63,32, sehingga ada peningkatan sebanyak 20,35 poin. Nilai tersebut tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Kabupaten Bandung, di antaranya Penetapan Strategi Transformation Unit (STU) di level Pemda dan Project Transformation Unit (PTU) di level Perangkat Daerah.

Selain itu, Kabupaten Bandung juga melakukan penyusunan logical framework dan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan melakukan sosialisasi Kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2026 kepada seluruh Perangkat Daerah. Yang terbaru ialah menyusun RoadMap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2023.

Strategi komprehensif

Baca juga : Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi

Dengan adanya peraturan tersebut, Kabupaten Bandung telah menetapkan strategi yang komprehensif untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berfokus pada penyelesaian reformasi birokrasi isu hulu (RB General) dan reformasi birokrasi isu hilir (RB Tematik). Dampaknya, Kabupaten Bandung mampu memperbaiki kinerja birokrasi dengan capaian yang signifikan.

RB General terdiri dari indikator yang bersifat mandatory, sedangkan RB Tematik terdiri dari pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, pemanfaatan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.

"Capaian Indeks RB Kabupaten Bandung Tahun 2023 sangat memuaskan, mencapai 127% dari target RPJMD tahun 2021-2026 yang sebesar 65,91," papar Lilis.

Baca juga : Transformasi Polri Bisa Dirasakan Masyarakat

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan nasional.

“Kerja keras, kerja cerdas, dan kolaborasi antara tim dengan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam pencapaian membanggakan ini. Selain itu, komitmen dan dukungan Bupati Bandung, Dadang Supriatna juga sangat berpengaruh dalam mencapai prestasi ini,” tambahnya.

Peran serta pimpinan dalam menciptakan kondisi birokrasi yang optimal dan profesional menjadi faktor pendorong dalam reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan dukungan yang diberikan Bupati Bandung Dadang Supriatna, terutama untuk mencapai misi keempat Kabupaten Bandung, yakni mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat.

Baca juga : Wapres tidak Ingin Penyederhaan Birokrasi Timbulkan Masalah Baru

Terkait hal ini, Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan apresiasi kepada seluruh ASN atas capaian ini.

“Prestasi ini membuktikan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melakukan reformasi birokrasi,” tambah orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.

Dengan ditetapkannya Permen PANRB No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, diharapkan upaya-upaya serupa akan terus diperkuat dan ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.