Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MASA kampanye di Jawa Barat diwarnai beredarnya informasi bohong atau
hoaks. Informasi bohong mengalir deras.
"Hoaks berpotensi merusak ketenteraman, keamanan, dan kondusivitas.
Karena itu, melalui Jabar Saber Hoaks, kami melakukan klarifikasi yang
ditayangkan di berbagai platform media sosial," ungkap Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Ika Mardiah, Jumat (26/1).
Sampai saat ini, Jabar Saber Hoaks sudah mengklarifikasi 150 hoaks isu
politik sepanjang 2023 sampai Januari 2024. Pada Pemilu 2019 lalu, JSH
mengklarifikasi 464 hoaks isu politik.
"Kami intens mengklarifikasi hoaks-hoaks yang beredar di tengah
masyarakat. Setiap hari kami melakukan pemantauan dan penerimaan aduan
melalui kanal-kanal media sosial. Nantinya, hasil klarifikasi kami
publikasikan melalui media sosial, baik JSH maupun Diskominfo se-Jabar,"
tambahnya.
Dia mengakui jumlah kabar bohong yang beredar tahun ini menurun
dibanding 2019. "Mungkin karena masyarakat sudah mulai paham, mulai
cerdas, mulai aware, bisa melakukan klarifikasi sendiri juga."
Menurut Ika, hoaks yang beredar saat ini tidak hanya menyasar para calon
presiden maupun calon wakil presiden, tetapi juga menyasar reputasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan
ketidakpercayaan terhadap Pemilu.
Diskominfo Jabar sudah menggaungkan komitmen bersama dalam memberatas
hoaks dengan berbagai pihak, seperti komitmen bersama dengan KPU
se-Jabar untuk sama-sama mencegah hoaks Pemilu Serentak 2024.
Komitmen bersama juga sudah digaungkan Diskominfo Jabar bersama
Diskominfotik DKI Jakarta, Diskominfo Kalimantan Barat, dan Diskominfo
Kota Kupang dalam kolaborasi pemberantasan hoaks.
"Kami juga terus-menerus melakukan literasi digital ke sekolah-sekolah,
perguruan tinggi, dan ke masyarakat umum," tandas Ika.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved