Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PETANI di Kabupaten Indramayu mengeluhkan alokasi pupuk bersubsidi yang semakin berkurang. Peningkatan produksi pun dikhawatirkan tidak akan tercapai.
Wakil Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, menjelaskan untuk musim tanam rendeng 2023/2024 alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian mengalami penurunan.
"Sekarang alokasi pupuk bersubsidi hanya 145,5 kg untuk urea dan untuk NPK ponska 73,5 kilogram per hektare," tuturnya, Rabu (3/1).
Sementara pada 2023 alokasi pupuk bersubsidi untuk urea 250 kg dan NPK phonska 130 kg per hektar. Padahal, pemerintah tahun ini menargetkan peningkatan produksi.
"Kalau pupuk dikurangi, bagaimana terjadi peningkatan produksi? Petani pun bisa bergejolak," ungkap Sutatang.
Soal penurunan alokasi pupuk, menurut dia, karena anggaran dari Kementan yang memang minim. Idealnya, kalau menuntut peningkatan produksi gabah, alokasi pupuk pun ditambah yang berarti penambahan anggaran untuk pembelian pupuk bersubsidi. "Atau minimal sama dengan tahun kemarin," tutur Sutatang.
Kalau pun anggaran pupuk bersubsidi yang minim, lanjutnya, petani
lebih memilih agar pemerintah menaikkan sedikit harga pupuk dibandingkan mengurangi alokasinya.
"Perbedaan harga pupuk bersubsidi dan non subsidi jauh sekali. Kasihan petani yang lahannya dari hasil sewa," lanjutnya.
Untuk pupuk urea non subsidi dijual Rp10 ribu per kilogram, sedangkan yang bersubsidi Rp2.250 per kilogram. Untuk NPK Ponska non subsidi Rp12.500 per kilogram dan bersubsidi Rp2.300 per kilogram.
"KTNA sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengirim surat ke Kementan meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani," tandas Sutatang. (SG)
Platform digital berbasis enabler ini dirancang untuk mendukung transformasi bisnis pelaku UMKM di era ekonomi digital.
Kampus pengembangan ini diharapkan bisa menjadi saluran bagi masyarakat dengan program studi yang memberikan kontribusi positif
Peringatan dini berlaku mulai 1 hingga 6 Agustus 2025. Banjir rob bisa masuk ke pemukiman warga, jalan dan tempat umum.
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Selama dua hari, 2-3 Agustus, digelar kegiatan seru, imersif, dan dekat dengan gaya hidup anak muda.
Program ini adalah bagian dari transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih preventif.
Pemberantasan miras atau mihol merupakan upaya mencegah terjadinya hal-hal negatif di kalangan masyarakat
Setiap siswa akan menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan seperti mata, gigi, dan darah. Untuk siswa SD ada 13 item pemeriksaan, SMP 15, dan SMA 15 yang dicek.
PERMUKIMAN warga di dua wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terendam banjir akibat meluapnya aliran Sungai Cicatih, Minggu (3/8) malam.
TINGGINYA intensitas hujan yang terjadi sejak Minggu (3/8) malam menyebabkan banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
HUJAN deras yang terjadi menyebabkan Sungai Cikunteun dan Sungai Ciharashas meluap dan mendatangkan banjir bandang serta tanah longsor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa memicu terjadinya banjir.
Purwakarta Run 5K, juga menjadi suatu penghormatan terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sasarannya ialah para guru, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kelompok Sadar Wisata serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
Korban perempuan atas nama Bebby Febiola, 11, warga Kampung Cicokok, Desa Citatah, meninggal dunia saat bermain di tepian danau, pada Minggu (3/8) siang.
Perbaikan PJU selama ini dilakukan tidak sesuai target, karena keterbatasan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved