Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Tulus menuturkan banyak konsumen yang tidak suka dengan SMS penawaran, seperti pengajuan kredit, penjualan pulsa atau penawaran hadiah yang tidak jelas sumbernya.
"Dalam situasi pandemi ini seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang jangan membebani masyarakat ataupun memperparah daya beli konsumen,"
Alhasil masyarakat mencari jalan sendiri untuk keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi covid-19. Pemerintah diminta memperbarui manajemen penanganan pandemi.
Tulus khawatir obat-obat itu mengandung senyawa kimia yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Saat ini, obat-obat herbal yang diklaim dapat membunuh virus korona telah memenuhi lini media sosial.
Semenjak pandemi covid-19, terjadi lonjakan harga yang signifikan terhadap produk kesehatan. Sehingga menimbulkan kelangkaan pada masker, hand sanitizer, dan obat-obatan.
Anak-anak yang tinggal serta memiliki aktivitas di daerah yang memiliki polusi tinggi bisa terkena ISPA lima sampai delapan kali dalam satu bulan.
Sebelumnya, konsumen PLN kembali dikejutkan dengan melonjaknya tagihan listrik Juni 2020. Bahkan ada yang mengalami kenaikan listrik lebih dari 200%.
YLKI menolak rencana tersebut, karena belum ada kepastian kurva covid-19 menurun setelah PSBB Jakarta tahap ketiga berakhir.
Hingga 19 Mei 2020, PLN telah berhasil menyelesaikan 16.509 (98%) pengaduan pelanggan dari 16.795 aduan yang masuk ke Contact Center PLN 123.
PT PLN (Persero) dinilai kurang melakukan sosialisasi adanya potensi kenaikan penggunaan listrik selama PSBB kepada masyarakat.
"Sebab BPJS Kesehatan tidak bisa mengubah tarif jika belum ada Perpres," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, Permenhub itu menimbulkan tumpang tindih operaturan dengan Permenkes soal PSBB
Dengan keluarnya Permenhub tersebut Tulus menilai kebijakan pemerintah masih terlihat tidak serius dan terkesan main-main dalam pengendalian wabah ini.
"Seperti menurunkan potongan driver, yang selama ini 20%, bisa menjadi 10-15%"
Lebih ideal lagi, jika seluruh kebutuhan konsumen atau masyarakat secara umum ditanggung negara.
Tulus mengatakan pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan pasien, misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat.
Kemenkes RI, Kemenhub RI, dan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, diminta menyediakan thermal scanner di setiap terminal keberangkatan, baik domestik atau internasional.
YLKI mengkritik langkah PD Pasar Jaya yang menjual masker dengan harga Rp 300 ribu per kotak. Apalagi, banyak masyarakat membutuhkan masker di tengah wabah virus korona.
"Kalau Kemenkes mau menarik kembali izin edar, maka tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi," kata Tulus
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved