Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan dari sisi hulu dan hilir. Tulus menyatakan, dari sisi hulu, BPJS Kesehatan tidak hanya fokus pada sisi kuratif saja, tetapi juga sisi preventif dan promotif.
"BPJS Kesehatan secara aktif pro aktif melakukan kampanye hidup sehat pada peserta JKN dan seluruh masyarakat Indonesia," kata Tulus kepada Media Indonesia, Jumat (12/3).
Selain itu, ia menilai, dari sisi hulu perbaikan harus dilakukan BPJS Kesehatan dengan ikut mendorong terwujudnya regulasi dan kebijakan yang berdimensi untuk transformasi budaya hidup sehat. Adapun, terdapat sejumlah masukan perbaikan BPJS Kesehatan dari sisi hilir.
Baca juga: Pendidikan Vokasi di PTKI Sambut Tren Makanan dan Pariwisata Halal
Ia menilai, pemerintah harus meningkatkan indeks pelayanan, khususnya aspek infrastruktur, proses bisnis dan SDM.
"Melakukan digitalisasi pelayanan, baik di FKTP dan FKTR, untuk telemedicine/telekonsultasi, ujar Tulus.
Selain itu, pengoptimalan kerja sama dengan pemda, khsusunya dengan pemda yang rasio kepesertaanya masih rendah juga harus dioptimalkan demi terpenuhinya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia juga menilai, BPJS harus memangkas lamanya antrean di faskes/FKTR, dalam melakukan tindakan medis (skala besar)
"Hal yang harus diperbaiki di sisi hilir lainnya yakni mengintensifkan efisiensi, khususnya untuk menekan dugaan fraud, yang merugikan finansial BPJS Kesehatan. Selain itu, proses penanganan pengaduan yang cepat. Bisa dibackup dengan bulan pengaduan kosumen dan meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen, khususnya aspek product knowledge, untuk meningkatkan kepatuhan dan sense of belonging BPJS Kesehatan," beber Tulus.
"Pada akhirnya program JKN, dengan BPJS Kesehatan sebagai garda depan, adalah bentuk kehadiran negara. Diperlukan keberpihakan yang konkrit dan sinergis dari regulator, DPR, operator, pelaku usaha, dan masyarakat," pungkasnya. (H-3)
Keberadaan Training Center JBA turut mendukung proses pembiayaan kendaraan.
Pemkot Bandung menyatakan tetap terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi.
Pembangunan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi Sekolah.
GJAW 2025 menghadirkan berbagai fasilitas pendukung untuk memastikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung.
Peresmian gedung ini memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan peringatan 12 tahun berdirinya RS EMC Sentul.
Dinas Gulkarmat DKI perlu menetapkan protokol wajib pemeriksaan kesehatan minimal dua kali dalam setahun.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved