Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan dari sisi hulu dan hilir. Tulus menyatakan, dari sisi hulu, BPJS Kesehatan tidak hanya fokus pada sisi kuratif saja, tetapi juga sisi preventif dan promotif.
"BPJS Kesehatan secara aktif pro aktif melakukan kampanye hidup sehat pada peserta JKN dan seluruh masyarakat Indonesia," kata Tulus kepada Media Indonesia, Jumat (12/3).
Selain itu, ia menilai, dari sisi hulu perbaikan harus dilakukan BPJS Kesehatan dengan ikut mendorong terwujudnya regulasi dan kebijakan yang berdimensi untuk transformasi budaya hidup sehat. Adapun, terdapat sejumlah masukan perbaikan BPJS Kesehatan dari sisi hilir.
Baca juga: Pendidikan Vokasi di PTKI Sambut Tren Makanan dan Pariwisata Halal
Ia menilai, pemerintah harus meningkatkan indeks pelayanan, khususnya aspek infrastruktur, proses bisnis dan SDM.
"Melakukan digitalisasi pelayanan, baik di FKTP dan FKTR, untuk telemedicine/telekonsultasi, ujar Tulus.
Selain itu, pengoptimalan kerja sama dengan pemda, khsusunya dengan pemda yang rasio kepesertaanya masih rendah juga harus dioptimalkan demi terpenuhinya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia juga menilai, BPJS harus memangkas lamanya antrean di faskes/FKTR, dalam melakukan tindakan medis (skala besar)
"Hal yang harus diperbaiki di sisi hilir lainnya yakni mengintensifkan efisiensi, khususnya untuk menekan dugaan fraud, yang merugikan finansial BPJS Kesehatan. Selain itu, proses penanganan pengaduan yang cepat. Bisa dibackup dengan bulan pengaduan kosumen dan meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen, khususnya aspek product knowledge, untuk meningkatkan kepatuhan dan sense of belonging BPJS Kesehatan," beber Tulus.
"Pada akhirnya program JKN, dengan BPJS Kesehatan sebagai garda depan, adalah bentuk kehadiran negara. Diperlukan keberpihakan yang konkrit dan sinergis dari regulator, DPR, operator, pelaku usaha, dan masyarakat," pungkasnya. (H-3)
Keberadaan Training Center JBA turut mendukung proses pembiayaan kendaraan.
Pemkot Bandung menyatakan tetap terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi.
Pembangunan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi Sekolah.
GJAW 2025 menghadirkan berbagai fasilitas pendukung untuk memastikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung.
Peresmian gedung ini memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan peringatan 12 tahun berdirinya RS EMC Sentul.
Dinas Gulkarmat DKI perlu menetapkan protokol wajib pemeriksaan kesehatan minimal dua kali dalam setahun.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberi peluang reaktivasi bagi peserta BPJS Kesehatan PBI JK nonaktif yang menderita penyakit kronik
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan masih ada puluhan juta masyarakat miskin belum terjangkau PBI JK
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
MEMASUKI Februari 2026, banyak masyarakat penerima manfaat dikejutkan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba nonaktif.
Warga baru mengetahui status mereka dinonaktifkan ketika hendak menjalani pengobatan lanjutan, termasuk pasien penyakit kronis.
KEPUTUSAN Kementerian Sosial mencoret 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Februari 2026, berdampak luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved