Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, BPJS Kesehatan harus melakukan perbaikan dari sisi hulu dan hilir. Tulus menyatakan, dari sisi hulu, BPJS Kesehatan tidak hanya fokus pada sisi kuratif saja, tetapi juga sisi preventif dan promotif.
"BPJS Kesehatan secara aktif pro aktif melakukan kampanye hidup sehat pada peserta JKN dan seluruh masyarakat Indonesia," kata Tulus kepada Media Indonesia, Jumat (12/3).
Selain itu, ia menilai, dari sisi hulu perbaikan harus dilakukan BPJS Kesehatan dengan ikut mendorong terwujudnya regulasi dan kebijakan yang berdimensi untuk transformasi budaya hidup sehat. Adapun, terdapat sejumlah masukan perbaikan BPJS Kesehatan dari sisi hilir.
Baca juga: Pendidikan Vokasi di PTKI Sambut Tren Makanan dan Pariwisata Halal
Ia menilai, pemerintah harus meningkatkan indeks pelayanan, khususnya aspek infrastruktur, proses bisnis dan SDM.
"Melakukan digitalisasi pelayanan, baik di FKTP dan FKTR, untuk telemedicine/telekonsultasi, ujar Tulus.
Selain itu, pengoptimalan kerja sama dengan pemda, khsusunya dengan pemda yang rasio kepesertaanya masih rendah juga harus dioptimalkan demi terpenuhinya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia juga menilai, BPJS harus memangkas lamanya antrean di faskes/FKTR, dalam melakukan tindakan medis (skala besar)
"Hal yang harus diperbaiki di sisi hilir lainnya yakni mengintensifkan efisiensi, khususnya untuk menekan dugaan fraud, yang merugikan finansial BPJS Kesehatan. Selain itu, proses penanganan pengaduan yang cepat. Bisa dibackup dengan bulan pengaduan kosumen dan meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen, khususnya aspek product knowledge, untuk meningkatkan kepatuhan dan sense of belonging BPJS Kesehatan," beber Tulus.
"Pada akhirnya program JKN, dengan BPJS Kesehatan sebagai garda depan, adalah bentuk kehadiran negara. Diperlukan keberpihakan yang konkrit dan sinergis dari regulator, DPR, operator, pelaku usaha, dan masyarakat," pungkasnya. (H-3)
Keberadaan Training Center JBA turut mendukung proses pembiayaan kendaraan.
Pemkot Bandung menyatakan tetap terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi.
Pembangunan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi Sekolah.
GJAW 2025 menghadirkan berbagai fasilitas pendukung untuk memastikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung.
Peresmian gedung ini memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan peringatan 12 tahun berdirinya RS EMC Sentul.
Dinas Gulkarmat DKI perlu menetapkan protokol wajib pemeriksaan kesehatan minimal dua kali dalam setahun.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
KOMISI IX DPR RI sedang membahas anggaran pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pemerintah.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengajak masyarakat yang mengidap penyakit kusta agar tidak perlu disembunyikan.
Panduan lengkap cara skrining BPJS Kesehatan terbaru 2026 via Mobile JKN dan Website. Wajib dilakukan setahun sekali agar bisa berobat lancar di FKTP dan Puskesmas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan insentif transportasi dan subsidi air bersih PAM Jaya hingga BPJS kesehatan untuk para buruh.
Pratikno, mengatakan bahwa 10 tahun lalu, Indonesia mengambil keputusan berani dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved