Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEBIJAKAN terkait PLTS atap dikhawatirkan hanya dinikmati segelintir konsumen dan belum menjadi solusi pemerataan akses energi di Tanah Air.
Hal itu ditekankan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Dia menyarankan agar implementasi revisi permen PLTS atap berfokus pada daerah dengan pasokan listrik yang tidak oversupply.
"Dengan revisi ekspor 1:1 akan menguntungkan sejengkal konsumen, yang saya sebut konsumen semu. Karena dia sebagai konsumen listrik (PLN), di sisi lain dia produksi listrik. Ini jadi konsumen, tapi ada hitung-hitungan transaksi," ujar Tulus, Selasa (31/8).
Baca juga: Pemakaian Energi Baru Terbarukan Harus Terus Ditingkatkan
Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) memang sebuah keniscayaan. Sebab, sudah dituangkan menjadi komitmen dalam RUPTL. Namun, implementasinya harus melalui perhitungan yang cermat.
Apalagi, saat ini PLN mengalami surplus cadangan listrik akibat kebijakan pemerintah terkait pembangkit 35.000 megawatt (MW), yang kurang memperhatikan serapan pasokan listrik. Tulus menilai dengan munculnya revisi permen PLTS atap, pasokan listrik PLN semakin tidak terserap.
Lebih lanjut, dia berpendapat jika pengembangan PLTS atap mendorong gaya hidup, sebaiknya mulai digaungkan di daerah dengan pasokan listrik yang tidak berlebih.
Baca juga: Menteri ESDM Pastikan Premium Dihapus Secara Bertahap
"Kalau sekarang yang dihantam di Jawa, daerah dengan surplus listrik. Ini juga sebelumnya buah kebijakan pemerintah mendorong proyek 35.000 MW, tapi enggak banyak menyerap," pungkas Tulus.
Berkaca dari hal tersebut, Tulus melihat kebijakan pemerintah cenderung tumpang tindih dan tidak holistik. "PLN milik negara (BUMN). Yang buat kebijakan juga pemerintah. Harusnya tidak ada kebijakan yang mematikan," tambahya.
Akan tetapi, YLKI tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang menggencarkan kampanye pemanfaatan EBT melalui PLTS atap.(RO/OL-11)
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Jepang tertarik memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan keberlanjutan di Indonesia.
PT Perkebunan Nusantara III, bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), mengambil langkah strategis dalam transisi energi melalui pengembangan PLTS.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi, termasuk milik Medco.
Ketahanan energi merupakan salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
PLTS diprediksi memberikan peluang lapangan kerja bagi lebih 350.000 pekerja, paling tinggi di antara sektor EBT lainnya.
Penelitian dan pilot project perlu digencarkan untuk menyesuaikan algoritma machine learning dengan kondisi geologi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved