Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KEBIJAKAN terkait PLTS atap dikhawatirkan hanya dinikmati segelintir konsumen dan belum menjadi solusi pemerataan akses energi di Tanah Air.
Hal itu ditekankan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Dia menyarankan agar implementasi revisi permen PLTS atap berfokus pada daerah dengan pasokan listrik yang tidak oversupply.
"Dengan revisi ekspor 1:1 akan menguntungkan sejengkal konsumen, yang saya sebut konsumen semu. Karena dia sebagai konsumen listrik (PLN), di sisi lain dia produksi listrik. Ini jadi konsumen, tapi ada hitung-hitungan transaksi," ujar Tulus, Selasa (31/8).
Baca juga: Pemakaian Energi Baru Terbarukan Harus Terus Ditingkatkan
Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) memang sebuah keniscayaan. Sebab, sudah dituangkan menjadi komitmen dalam RUPTL. Namun, implementasinya harus melalui perhitungan yang cermat.
Apalagi, saat ini PLN mengalami surplus cadangan listrik akibat kebijakan pemerintah terkait pembangkit 35.000 megawatt (MW), yang kurang memperhatikan serapan pasokan listrik. Tulus menilai dengan munculnya revisi permen PLTS atap, pasokan listrik PLN semakin tidak terserap.
Lebih lanjut, dia berpendapat jika pengembangan PLTS atap mendorong gaya hidup, sebaiknya mulai digaungkan di daerah dengan pasokan listrik yang tidak berlebih.
Baca juga: Menteri ESDM Pastikan Premium Dihapus Secara Bertahap
"Kalau sekarang yang dihantam di Jawa, daerah dengan surplus listrik. Ini juga sebelumnya buah kebijakan pemerintah mendorong proyek 35.000 MW, tapi enggak banyak menyerap," pungkas Tulus.
Berkaca dari hal tersebut, Tulus melihat kebijakan pemerintah cenderung tumpang tindih dan tidak holistik. "PLN milik negara (BUMN). Yang buat kebijakan juga pemerintah. Harusnya tidak ada kebijakan yang mematikan," tambahya.
Akan tetapi, YLKI tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang menggencarkan kampanye pemanfaatan EBT melalui PLTS atap.(RO/OL-11)
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Kestabilan pasokan listrik dari panas bumi sangat penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Jepang tertarik memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan keberlanjutan di Indonesia.
PT Perkebunan Nusantara III, bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), mengambil langkah strategis dalam transisi energi melalui pengembangan PLTS.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi, termasuk milik Medco.
Ketahanan energi merupakan salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
PLTS diprediksi memberikan peluang lapangan kerja bagi lebih 350.000 pekerja, paling tinggi di antara sektor EBT lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved