Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar biaya tes swab PCR diturunkan menjadi Rp450 - Rp550 ribu. Hal tersebut juga direspon oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
"Instruksi ini patut diapresiasi, sebab harga tes PCR akan turun dari Harga Eceran Tertinggi (HET) selama ini," Ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, Senin (16/8).
Lebih lanjut, Tulus mengatakan perlu adanya catatan terkait permasalahan harga tes PCR. Pertama, perlu diadakan audit harga tes swab PCR agar hal ini lebih transparan dan akuntabel. "Dengan audit tersebut, bisa diketahui berapa struktur harga tes PCR yang sesunggugnya," terangnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkap perlu adanya audit tata niaga. Hal ini untuk mengetahui apakah selama ini adanya dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat.
"Misalnya, adakah dugaan kartel harga? oleh karena itu, musti ada investigasi oleh KPPU untuk membuktikannya," lanjut Tulus
Terakhir tulus menyarankan agar komponen pajak dari aktivitas tes PCR dihilangkan. Hal ini sebagai upaya harga tes swab PCR yang saat ini melambung tinggi, harganya bisa turun. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden mengenai hal ini.
"Misalnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), atau bahkan komponen pajak lainnya, Tidak etis pemerintah memungut PNBP dan pajak pada tes PCR," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2021 Stagnan
YLKI menyatakan pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan kepastian perihal refund akibat Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda.
Rini, perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.
Pemerintah seharusnya melakukan inspeksi sidak dan pengawasan post market secara berkala, bukan hanya ketika timbul suatu kasus.
YLKI menyatakan sangat prihatin dan mengecam keras praktik curang yang dilakukan oleh PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) dalam distribusi Minyakita
YLKI meminta Pertamina harus bertanggung jawab dan juga memberikan ganti rugi kepada konsumen atas dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.
KETUA harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendukung keputusan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram mulai 1 Februrari 2025.
Jubir Kemenkes Mohammad Syahril mengakui banyak sekali pengalaman yang didapat masyarakat Indonesia selama pandemi beberapa waktu lalu dalam penanganan penyebaran covid-19.
PERKEMBANGAN kasus covid-19 nasional dalam kondisi terkendali. Kasus yang menyerang pernapasan itu hanya bertambah 68 orang per Minggu, 25 Juni 2023.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghapus kebijakan regimen vaksin covid-19. Dengan begitu masyarakat bisa melakukan vaksin tanpa harus menyesuaikan dengan jenis vaksin sebelumnya
"Fase akut pandemi sudah selesai. Sars-CoV-2 akan tetap bersirkulasi seperti Virus flu lainnya. Selalu ada fluktuasi jumlah kasus yang lebih penting sistem kesehatan punya kesiapan
Screening covid-19 harus digencarkan seiring kembali melonjaknya kasus covid-19 di Indonesia. Dalam dua hari terakhir, jumlah kasus aktif harian mencapai angka lebih dari 1.000 orang.
"Para pelancong dari Tiongkok ke Prancis tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif dalam waktu 48 jam atau mengisi formulir pernyataan kesehatan,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved