Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar biaya tes swab PCR diturunkan menjadi Rp450 - Rp550 ribu. Hal tersebut juga direspon oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
"Instruksi ini patut diapresiasi, sebab harga tes PCR akan turun dari Harga Eceran Tertinggi (HET) selama ini," Ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, Senin (16/8).
Lebih lanjut, Tulus mengatakan perlu adanya catatan terkait permasalahan harga tes PCR. Pertama, perlu diadakan audit harga tes swab PCR agar hal ini lebih transparan dan akuntabel. "Dengan audit tersebut, bisa diketahui berapa struktur harga tes PCR yang sesunggugnya," terangnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkap perlu adanya audit tata niaga. Hal ini untuk mengetahui apakah selama ini adanya dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat.
"Misalnya, adakah dugaan kartel harga? oleh karena itu, musti ada investigasi oleh KPPU untuk membuktikannya," lanjut Tulus
Terakhir tulus menyarankan agar komponen pajak dari aktivitas tes PCR dihilangkan. Hal ini sebagai upaya harga tes swab PCR yang saat ini melambung tinggi, harganya bisa turun. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden mengenai hal ini.
"Misalnya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), atau bahkan komponen pajak lainnya, Tidak etis pemerintah memungut PNBP dan pajak pada tes PCR," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2021 Stagnan
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras usulan untuk menghadirkan gerbong kereta api khusus merokok. Menurutnya, usulan gerbong merokok itu ngawur.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
PPATK mesti selektif dalam memblokir rekening agar tidak mempersulit konsumen.
YLKI mendukung penuh langkah pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh di seluruh rantai distribusi beras.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat di tahun 2024, terdapat setidaknya 144 pengaduan konsumen terhadap e-commerce.
(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.
Jubir Kemenkes Mohammad Syahril mengakui banyak sekali pengalaman yang didapat masyarakat Indonesia selama pandemi beberapa waktu lalu dalam penanganan penyebaran covid-19.
PERKEMBANGAN kasus covid-19 nasional dalam kondisi terkendali. Kasus yang menyerang pernapasan itu hanya bertambah 68 orang per Minggu, 25 Juni 2023.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghapus kebijakan regimen vaksin covid-19. Dengan begitu masyarakat bisa melakukan vaksin tanpa harus menyesuaikan dengan jenis vaksin sebelumnya
"Fase akut pandemi sudah selesai. Sars-CoV-2 akan tetap bersirkulasi seperti Virus flu lainnya. Selalu ada fluktuasi jumlah kasus yang lebih penting sistem kesehatan punya kesiapan
Screening covid-19 harus digencarkan seiring kembali melonjaknya kasus covid-19 di Indonesia. Dalam dua hari terakhir, jumlah kasus aktif harian mencapai angka lebih dari 1.000 orang.
"Para pelancong dari Tiongkok ke Prancis tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif dalam waktu 48 jam atau mengisi formulir pernyataan kesehatan,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved