Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan II 2021 Stagnan

BANK Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2021 stagnan secara kuartalan dan tumbuh melambat secara tahunan. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2021 sebesar US$415,1 miliar, turun 0,1% (qtq) dibandingkan dengan posisi ULN triwulan I 2021 sebesar US$415,3 miliar. 

Secara tahunan, pertumbuhan ULN triwulan II 2021 juga melambat dari 7,2% (yoy) pada triwulan I 2021 menjadi 1,9% (yoy). "Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan kontraksi ULN swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (16/8).

ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2021 mencapai US$205 miliar atau tumbuh 4,3% (yoy) yang lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan I 2021 sebesar 12,6% (yoy).

Perkembangan itu disebabkan oleh penurunan posisi pinjaman luar negeri (loan) seiring dengan pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama triwulan II 2021. Pelunasan pinjaman luar negeri tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas Pemerintah dalam mengelola ULN.

Aliran modal masuk neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor nonresiden meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini seiring kepercayaan investor yang semakin baik sehingga turut mendukung likuiditas di pasar SBN domestik.

Tren positif itu juga mendukung pemerintah dalam mengelola pembiayaan secara hati-hati dan terukur. Pembiayaan saat ini berperan cukup besar dalam penanganan pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN pemerintah), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), jasa pendidikan (16,4%), konstruksi (15,4%), serta jasa keuangan dan asuransi (12,6%). Posisi ULN pemerintah triwulan II 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari totalnya.

ULN swasta menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,5% (yoy) pada triwulan II 2021, setelah pada triwulan I 2021 tumbuh positif sebesar 2,6% (yoy). Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan sebesar 6,8% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,7% (yoy).

Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan mengalami perlambatan sebesar 1,3% (yoy) dari 5,4% (yoy) pada triwulan I 2021. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan II 2021 tercatat sebesar US$207,2, menurun 0,8 (qtq) dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya.

"Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,3% dari totalnya. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap totalnya," kata Erwin.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II 2021 tetap terkendali tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,5%. Ini menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 39%.

Baca juga: Presiden Tetapkan Pertumbuhan Ekonomi 2022 Sebesar 5,5 Persen

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,4% dari totalnya. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (OL-14)