RUU Anggaran Besar AS Terancam Pangkas Asuransi Kesehatan 12 Juta Warga dan Tambah Utang Rp54.000 Triliun

SEBUAH rancangan undang-undang (RUU) anggaran besar yang tengah dibahas di Senat Amerika Serikat diperkirakan dapat menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara hingga US$3,3 triliun (sekitar Rp54 ribu triliun). Estimasi tersebut berasal dari Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO), lembaga independen non-partisan yang bertugas menganalisis dampak fiskal kebijakan pemerintah.

Perhitungan CBO ini berpotensi menjadi batu sandungan bagi upaya Partai Republik untuk meloloskan One Big Beautiful Bill Act, usulan utama dari mantan Presiden Donald Trump, yang dikejar untuk disahkan sebelum tenggat 4 Juli.

Lolos Tipis, Tapi Masih Terancam Gagal

RUU ini sempat lolos dalam pemungutan suara awal di Senat, dengan perolehan tipis 51-49. Dua senator Partai Republik—Rand Paul (Kentucky) dan Thom Tillis (North Carolina)—bergabung dengan fraksi Demokrat dalam menolak rancangan tersebut.

Baca juga : Kenapa Milenial Perlu Asuransi Jiwa dan Kesehatan Sejak Dini? Ini Alasannya!

Senator Tillis, yang menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali, menolak RUU karena dinilai dapat merugikan negara bagiannya miliaran dolar dalam pendanaan layanan kesehatan. Sementara Senator Paul menolak karena menilai RUU akan meningkatkan beban utang nasional.

Dengan komposisi 53 kursi di Senat, Partai Republik hanya bisa kehilangan maksimal tiga suara agar RUU tetap lolos. Wapres JD Vance diposisikan sebagai pemecah kebuntuan jika terjadi hasil imbang.

Sementara itu, kubu Demokrat memanfaatkan aturan sidang untuk memperlambat proses, termasuk dengan memaksa pembacaan penuh dokumen RUU yang tebalnya hampir 1.000 halaman.

Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Membengkak 8,2 Persen di April 2025

Kontroversi Pemangkasan Program Kesehatan

RUU ini menuai kritik tajam, terutama karena usulan pemangkasan lebih dari US$1 triliun terhadap anggaran layanan kesehatan, termasuk program Medicaid, yang selama ini menjadi sandaran jutaan warga lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini adalah pemotongan layanan kesehatan untuk mendanai pemotongan pajak bagi orang-orang kaya. Sangat sederhana," kata Senator Demokrat Mark Warner kepada CNN.

Menurut Tax Policy Center, lebih dari 80% warga AS memang akan mendapat pemotongan pajak jika RUU ini lolos. Namun, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi akan mendapat manfaat terbesar, baik dari sisi nominal maupun persentase penghasilan.

Di sisi lain, Senator Markwayne Mullin (Republik, Oklahoma) membela RUU dengan mengatakan tujuannya adalah menghapus pemborosan dan penyalahgunaan dana. Ia menambahkan banyak penerima Medicaid tidak benar-benar berada di bawah garis kemiskinan.

“Kami tidak membayar orang untuk bermalas-malasan. Kami ingin memberi mereka kesempatan dan membantu saat mereka kesulitan,” ujarnya kepada NBC.

Isi Pokok RUU: Potongan Pajak dan Syarat Kerja

RUU ini merupakan paket legislatif besar yang mencakup:

• Potongan pajak, termasuk penghapusan pajak atas lembur dan tip, serta pemotongan pajak atas tunjangan Jaminan Sosial.
• Perpanjangan pemotongan pajak yang pertama kali diberlakukan pada 2017 di era Trump.
• Syarat kerja bagi sebagian besar orang dewasa agar tetap memenuhi syarat menerima manfaat layanan kesehatan.
• Pembatasan pajak negara bagian kepada penyedia layanan medis, yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan Medicaid.
• Pengalihan sebagian beban biaya layanan sosial dari pemerintah federal ke pemerintah negara bagian mulai 2028.
• Pembatasan akses ke program bantuan pangan (food stamps), dengan mewajibkan sebagian besar orang tua dengan anak di atas 14 tahun untuk menunjukkan bukti bekerja.

Setelah kekhawatiran dari beberapa senator Republik mengenai dampaknya bagi rumah sakit pedesaan, versi terbaru RUU kini mencakup kenaikan dana bantuan rumah sakit pedesaan dari USD 15 miliar menjadi USD 25 miliar.

Nasib RUU Belum Jelas

Jika versi terbaru ini disetujui Senat, RUU masih harus kembali ke DPR untuk disahkan sebelum sampai ke meja presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Trump mendesak agar RUU disahkan sebelum 4 Juli, dengan menyebut kegagalan meloloskannya sebagai “pengkhianatan terbesar”.

Namun dengan perpecahan internal Partai Republik dan perlawanan kuat dari Demokrat, masa depan RUU ini masih penuh ketidakpastian. Jika benar RUU ini berdampak pada jutaan warga dan menambah beban fiskal jangka panjang, perdebatan di Kongres kemungkinan akan terus memanas. (BBC/Z-2)