Senat AS Tolak Resolusi Pembatasan Wewenang Perang Trump di Iran

SENAT Amerika Serikat (AS) secara resmi menolak resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Keputusan ini menjadi sinyal dukungan politik yang krusial bagi Gedung Putih di tengah konflik terbuka yang diluncurkan tanpa persetujuan eksplisit dari Kongres.

Resolusi lintas partai yang diusulkan oleh Senator Demokrat Tim Kaine dan Senator Republik Rand Paul tersebut menuntut penarikan pasukan AS dari permusuhan dengan Iran, kecuali jika Kongres memberikan otorisasi resmi untuk kampanye militer.

Dengan komposisi kursi 53-47, Partai Republik yang memegang mayoritas di majelis tinggi Kongres memberikan dukungan penuh terhadap keputusan presiden untuk menyerang Iran bersama Israel. Hasil pemungutan suara menunjukkan margin yang sangat tipis, yang mencerminkan keterbelahan mendalam di Washington terkait legalitas perang ini.

Baca juga : Eks Presiden Iran Ahmadinejad Disebut Tewas dalam Serangan AS-Israel

Langkah ini diambil lima hari setelah konflik meluas dengan cepat, yang telah mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, tewasnya sejumlah tokoh senior pemerintahan di Teheran, dan kematian tentara AS akibat serangan balasan 'Negeri para Mullah'.  

Debat Konstitusional

Ketegangan di Capitol Hill memuncak saat Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, meluncurkan kritik tajam terhadap kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Dalam pidatonya di lantai Senat pada Rabu pagi waktu setempat, Schumer mendesak rekan-rekannya untuk menentukan sikap terhadap apa yang ia sebut sebagai ancaman 'perang selamanya' di Timur Tengah.

"Hari ini setiap senator akan memilih sisi: Apakah Anda berdiri bersama rakyat Amerika yang sudah lelah dengan perang selamanya di Timur Tengah? Atau berdiri bersama Donald Trump dan Pete Hegseth saat mereka menjerumuskan kita secara ceroboh ke dalam perang lainnya?" tegas Schumer.

Baca juga : Senat AS Tolak Batasi Kekuasaan Perang Trump Terhadap Iran

Pernyataan Schumer tersebut menargetkan langsung kepemimpinan militer di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang dianggap bertindak tanpa rencana jangka panjang yang jelas. Di sisi lain, Senator Demokrat Tim Kaine, yang merupakan sponsor utama resolusi pembatasan wewenang perang, menekankan aspek legalitas konstitusional.

Kaine menegaskan bahwa setiap tindakan perang yang melibatkan pengerahan pasukan besar-besaran secara hukum membutuhkan persetujuan dari Kongres. Menurutnya, administrasi Trump telah melampaui batas kewenangan eksekutif dengan meluncurkan kampanye udara tanpa konsultasi legislatif yang memadai.

Pihak Demokrat menuding Presiden Trump telah mengabaikan konstitusi dengan melangkahi wewenang Kongres saat memerintahkan serangan udara. Mereka juga mengkritik pemerintah yang dinilai memberikan justifikasi perang yang berubah-ubah dan tidak konsisten.

Meski demikian, penolakan senat ini memberikan lampu hijau bagi administrasi Trump untuk terus melanjutkan operasi militer di kawasan tersebut tanpa hambatan legislatif dalam waktu dekat. (Times of Israel/ABC News/B-3)