Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOORDINATOR Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, menilai langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dalam membantu masyarakat menghadapi Covid-19 seperti memproduksi obat dan pengadaan oksigen sudah sangat tepat.
Apalagi, menurut Sularsi, saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah memasuki fase darurat.
Langkah koordinasi dan pengadaan oksigen yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai YLKI sudah tepat.
Dengan pengaturan dan koordinasi yang dilakukan Kementerian BUMN ini, Sularsi berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri.
"Sehingga peran Pemerintah sangat penting sekali dalam penanggulangan Covid-19 khususnya dalam melakukan koordinasi dan pengawasan. Khususnya dalam mengawasi harga obat dan oksigen bagi masyarakat,” jelasnya.
“Jangan sampai kejadian awal pandemik terjadi lagi. Sehingga langkah pemerintah menunjuk Kementerian BUMN untuk memimpin stabilisasi dan ketersediaan obat serta oksigen saat ini sudah tepat. Obat dan oksigen saat ini vital bagi masyarakat yang membutuhkan,"ungkap Sularsi.
Ketersediaan obat Covid-19, vitamin dan oksigen saat ini sudah dipenuhi oleh pemerintah melalui Kementrian BUMN. Sehingga, Sularsi menilai, dari sisi suplai, saat ini dinilai sudah sangat mencukupi.
Agar obat, vitamin dan oksigen yang sudah diproduksi cukup ini dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, Sularsi berharap Pemerintah dapat mengawasi marketplace dan telemedicine yang selama ini menjual obat dan vitamin.
“Dari pengamatan yang dilakukan YLKI, harga obat, vitamin dan oksigen di marketplace terbilang sangat mahal dan di luar kewajaran,” ucapnya.
Diakui Sularsi, memang saat ini pemerintah melalui kementrian Kesehatan sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat, vitamin dan oksigen. Namun dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan pemerintah dinilai Sularsi masih perlu ditingkatkan.
“Khususnya pengawasan di marketplace. Pemerintah harus menunjuk koordinator untuk melakukan pengawasan dan distribusi obat, vitamin maupun oksigen di platform digital,” kata Sularsi.
"Sehingga peran marketplace dalam membantu pemerintah mengontrol dan mengawasi harga obat, vitamin maupun oksigen juga perlu dilibatkan. Bekerja sama marketplace dan telemedicine diharapkan mampu memberikan informasi ketersediaan obat, vitamin dan oksigen bagi masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri,”
”Jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan, pemerintah harus segera menindak dengan tegas. Ini masalah kemanusiaan. Pemerintah disarankan juga membuat hotline pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan harga obat, vitamin dan oksigen,"ungkap Sularsi. (RO/OL-09)
Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KEMENTERIAN BUMN resmi menunjuk Rivan A. Purwantono sebagai anggota Direksi baru PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam RUPS yang digelar pada Rabu (7/5).
Kementerian BUMN terus berkomitmen dalam menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat dengan berbagai moda transportasi, termasuk bus, kereta api, dan kapal laut.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bersama Pelindo Grup 2025.
Sebanyak 2.000 lowongan dari 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya akan dibuka dalam Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini.
PPATK mesti selektif dalam memblokir rekening agar tidak mempersulit konsumen.
YLKI mendukung penuh langkah pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh di seluruh rantai distribusi beras.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat di tahun 2024, terdapat setidaknya 144 pengaduan konsumen terhadap e-commerce.
(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.
YLKI menyatakan pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan kepastian perihal refund akibat Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda.
Rini, perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved