Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOORDINATOR Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, menilai langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dalam membantu masyarakat menghadapi Covid-19 seperti memproduksi obat dan pengadaan oksigen sudah sangat tepat.
Apalagi, menurut Sularsi, saat ini kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah memasuki fase darurat.
Langkah koordinasi dan pengadaan oksigen yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai YLKI sudah tepat.
Dengan pengaturan dan koordinasi yang dilakukan Kementerian BUMN ini, Sularsi berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri.
"Sehingga peran Pemerintah sangat penting sekali dalam penanggulangan Covid-19 khususnya dalam melakukan koordinasi dan pengawasan. Khususnya dalam mengawasi harga obat dan oksigen bagi masyarakat,” jelasnya.
“Jangan sampai kejadian awal pandemik terjadi lagi. Sehingga langkah pemerintah menunjuk Kementerian BUMN untuk memimpin stabilisasi dan ketersediaan obat serta oksigen saat ini sudah tepat. Obat dan oksigen saat ini vital bagi masyarakat yang membutuhkan,"ungkap Sularsi.
Ketersediaan obat Covid-19, vitamin dan oksigen saat ini sudah dipenuhi oleh pemerintah melalui Kementrian BUMN. Sehingga, Sularsi menilai, dari sisi suplai, saat ini dinilai sudah sangat mencukupi.
Agar obat, vitamin dan oksigen yang sudah diproduksi cukup ini dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, Sularsi berharap Pemerintah dapat mengawasi marketplace dan telemedicine yang selama ini menjual obat dan vitamin.
“Dari pengamatan yang dilakukan YLKI, harga obat, vitamin dan oksigen di marketplace terbilang sangat mahal dan di luar kewajaran,” ucapnya.
Diakui Sularsi, memang saat ini pemerintah melalui kementrian Kesehatan sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat, vitamin dan oksigen. Namun dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan pemerintah dinilai Sularsi masih perlu ditingkatkan.
“Khususnya pengawasan di marketplace. Pemerintah harus menunjuk koordinator untuk melakukan pengawasan dan distribusi obat, vitamin maupun oksigen di platform digital,” kata Sularsi.
"Sehingga peran marketplace dalam membantu pemerintah mengontrol dan mengawasi harga obat, vitamin maupun oksigen juga perlu dilibatkan. Bekerja sama marketplace dan telemedicine diharapkan mampu memberikan informasi ketersediaan obat, vitamin dan oksigen bagi masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri,”
”Jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan, pemerintah harus segera menindak dengan tegas. Ini masalah kemanusiaan. Pemerintah disarankan juga membuat hotline pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan harga obat, vitamin dan oksigen,"ungkap Sularsi. (RO/OL-09)
Grup marching band PosIND ini didatangkan langsung dari kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung.
Dalam upaya cegah penularan Covid-19, Kementerian BUMN mengambil peran aktif dalam menyediaan fasilitas belajar jarak jauh dan memastikan kualitas layanan yang prima.
"FIFA akan datang ke Indonesia, maka kita harus jadikan ini momen perbaikan diri. Jangan membiarkan kebodohan berulang kali kita alami ini terus didiamkan. Ini waktunya berubah,"
Kebutuhan stadion sepak bola berstandar internasional untuk melaksanakan Piala Dunia Sepak Bola U-17 mengantarkan JIS sebagai pilihan yang tak terhindarkan.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan menggunakan mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA) untuk mengisi jabatan dirut yang kosong.
Anies membeberkan nantinya akan dibentuk tim kecil antara Kementerian BUMN dengan Pemprov DKI guna mengelola kebijakan ini, satu kartu bisa digunakan seluruh transportasi
Platform aduansalahsusu.id. merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait konsumsi dan promosi kental manis.
APARATUR Sipil Negara (ASN) diperbolehkan untuk memperpanjang cuti Lebaran. Namun, dengan catatan bahwa teknisnya diatur oleh instansi masing-masing dalam bentuk cuti tambahan.
YLKI mengkritik langkah PD Pasar Jaya yang menjual masker dengan harga Rp 300 ribu per kotak. Apalagi, banyak masyarakat membutuhkan masker di tengah wabah virus korona.
Anak-anak yang tinggal serta memiliki aktivitas di daerah yang memiliki polusi tinggi bisa terkena ISPA lima sampai delapan kali dalam satu bulan.
YLKI meminta sebaiknya pemerintah menambah dana Public Service Obligation (PSO) untuk PT KAI, agar tidak terjadi kenaikan tarif KRL.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikkan tarif KRL Commuter Line pada awal April 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved