Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan adanya penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.
"Sudah (Dirut baru), kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru," kata Erick di Jakarta, Selasa (8/7).
Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
Erick tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penunjukan kembali anggota TNI sebagai Dirut Perum Bulog. Menurut dia, tugas penyerapan beras Bulog sudah tercapai, sehingga untuk penugasan berikutnya diserahkan kepada pemimpin Bulog yang baru.
"Mereka (TNI) ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Untuk tahun depan ini ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani," imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto resmi ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bulog menggantikan Novi Helmy Prasetya.
Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karier dan pengabdian di institusi TNI.
Dengan demikian, susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog yakni Direktur Utama Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, Direktur Bisnis Febby Novita, Direktur Keuangan Hendra Susanto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto, serta Direktur SDM dan Umum Sudarsono Hardjosoekarto. (Ant/E-1)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Menurut Erick, bank milik negara tidak akan mengalami kerugian, lantaran tiap desa dapat membayar cicilan dengan menggunakan dana desa yang tidak terpakai untuk pembangunan.
Meski demikian, Erick enggan ikut campur soal kegaduhan dugaan oplosan BBM dengan dua RON yang berbeda. Jika ditemukan adanya praktik oplosan, Erick mendukung adanya penindakan tegas.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan meninjau ulang jajaran petinggi Pertamina setelah adanya kasus korupsi minyak mentah di perusahaan plat merah itu
Perum Bulog telah ditugaskan untuk menyerap tiga juta ton beras di musim panen raya.
Percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di kawasan stasiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved