Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui pergantian Direktur Utama Perum Bulog pada akhir pekan lalu tak lepas dari tidak maksimalnya badan itu menyerap hasil panen beras petani.
Lambatnya penyerapan hasil panen oleh Bulog itu dikhawatirkan pemerintah akan membuat petani tak bersemangat menanam padi. Alhasil, hal itu akan mengancam target pemerintah menuju swasembada pangan.
"Di Bulog ada kebijakan tiga juta gabah yang harus diserap. Dari data-data yang ada, serapannya masih kecil. Ya perlu ada penyegaran. Perlu ada supporting system untuk memastikan penugasan itu maksimal," ungkap Erick di kantor Kementerian BUMN Jakarta, Senin (10/2).
Ia menjelaskan, Perum Bulog telah ditugaskan untuk menyerap tiga juta ton beras di musim panen raya. Badan itu juga ditugaskan untuk membeli beras petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah dinaikkan menjadi Rp6.500/Kg. Tujuannya ialah agar kesejahteraan petani meningkat sehingga makin semangat menaikkan produksi berasnya.
"Karena yang terpenting saat ini ialah kita menuju swasembada beras. Kalau serapannya tidak maksimal, harga gabahnya turun. Petaninya kasihan, akhirnya kapok menanam," cetus Erick.
Jumat (7/2), Menteri BUMN Erick Thohir mengganti direksi Perum Bulog dengan menetapkan Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama. (Fal/E-2)
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved