Lahan Milik BUMN Dipakai Untuk Percepatan Pembangunan 123 Ribu Rumah

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pihaknya sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan 123 ribu rumah di lahan seluas 792 hektare milik BUMN.

"Jadi percepatan 792 hektar dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa," ujar Erick di Jakarta, Senin (10/2).

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, telah disepakati kerja sama dengan berbagai sektor sekaligus memastikan adanya payung hukum yang jelas dan transparan guna memberikan kepercayaan kepada publik.

Baca juga : Kolaborasi Antar-BUMN Jadi Solusi Program 3 Juta Rumah

Erick juga mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dipastikan akan lebih transparan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak dapat berupa joint venture atau perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO), atau konsep lainnya.

Lebih lanjut, kerja sama itu merupakan upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Oleh karena itu, perlu didukung dengan ekosistem yang berkesinambungan.

"Karena itu saya bullish, saya sangat optimistis, makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil," kata Erick.

Baca juga : Respons Soal Efisiensi Anggaran, Erick Thohir: Kita Kerja Keras Saja

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang berada di kawasan stasiun.

Adapun lima lahan yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD) yaitu Pulau Gebang (Jakarta), Stasiun Cisayur (Tangerang), Stasiun Jurangmangu (Tangerang Selatan), revitalisasi Rumah Susun Klender (Jakarta), dan rumah tapak di daerah Jonggol (Jawa Barat).

"Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun," kata Budi. (Ant/E-2)