Revisi UU BUMN Perkuat BUMN Menuju Kampiun Nasional dan Pemain Global

PERUBAHAN keempat UU No 19/2003 tentang BUMN kembali menjadi perhatian serius. Salah satu gagasan utama dalam revisi ini adalah transformasi Kementerian BUMN menjadi Lembaga BUMN yang dinilai sebagai langkah korektif untuk memperbaiki arsitektur pengelolaan BUMN agar lebih profesional, efisien, dan berdaya saing global.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyatakan, dualisme kewenangan antara Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara selama ini menjadi persoalan mendasar. Ia menilai regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan, duplikasi program, hingga memperlambat proses restrukturisasi maupun merger.

Menurut Nurdin, transformasi menjadi Lembaga BUMN akan menyederhanakan jalur kewenangan dan mengurangi friksi kebijakan. Dengan status kelembagaan yang setara dengan BPI Danantara, arah pengelolaan BUMN dapat lebih fokus, jangka panjang, dan terukur.

Baca juga : Isu Pembubaran Kementerian BUMN, Pengamat: Fungsinya Masih Strategis

"Jika berbentuk lembaga, orientasi BUMN lebih berbasis kontrak kinerja dan indikator objektif seperti dividen, efisiensi holding, serta kualitas pelayanan publik, bukan sekadar mengikuti siklus politik," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9).

Dalam desain yang disebut 'dual engine system', Badan BUMN akan berfokus pada mandat sosial-ekonomi, stabilitas domestik, serta public service obligation (PSO), sementara BPI Danantara diarahkan sebagai motor investasi, ekspansi komersial, dan integrasi BUMN ke rantai pasok global. 

Nurdin menegaskan, jika sistem ini belum optimal, opsi konsolidasi penuh ke BPI Danantara tetap terbuka demi meningkatkan kelincahan BUMN dalam merespons dinamika pasar internasional dan mengurangi birokrasi berlapis.

Baca juga : Perubahan BUMN Menjadi Badan Bisa Tingkatkan Tata Kelola

Nurdin menegaskan bahwa perubahan ini akan membuka jalan bagi BUMN untuk menjadi kampiun nasional sekaligus pemain global. Dengan otoritas yang lebih jelas, BUMN dapat bergerak agresif menjalin kemitraan strategis, masuk ke rantai pasok internasional, serta memperluas ekspansi pada sektor-sektor strategis.

"Fokus BUMN bisa diarahkan seimbang, yakni memberi nilai tambah ekonomi berupa return on investment bagi negara, sekaligus menjalankan mandat kesejahteraan publik," tegasnya.

Nurdin juga menyoroti beberapa isu strategis lain dalam revisi ini, termasuk penegasan bahwa organ dan pegawai BUMN harus tunduk pada standar akuntabilitas publik. Dengan demikian, meskipun BUMN dikelola secara korporasi, setiap keputusan tetap berkaitan dengan kekayaan negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. 

Revisi ini juga memperluas kewenangan Lembaga BUMN untuk mengesahkan restrukturisasi, merger, maupun akuisisi yang diajukan oleh BPI Danantara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peran sebagaimana terjadi sebelumnya.

Menurutnya, konsolidasi kelembagaan dapat meningkatkan kelincahan BUMN dalam merespons dinamika pasar internasional, mengurangi birokrasi berlapis, serta memperkuat prinsip good corporate governance. Meski begitu, Nurdin menegaskan bahwa perubahan bentuk kelembagaan tidak akan mengurangi kontrol negara terhadap BUMN. Hal ini tetap dijamin oleh UUD 1945 dan regulasi terbaru, yang menegaskan bahwa tujuan utama BUMN adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Kontrol negara adalah harga mati. Apa pun bentuk kelembagaannya, BUMN tetap harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945," pungkasnya. (Fal/E-1)