Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
CHIEF Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan lembaganya akan tetap menjaga independensi di tengah rencana badan pengelola investasi tersebut menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi rampung.
Rosan menjelaskan Danantara memiliki kewenangan untuk berinvestasi secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan kebijakan internal, di berbagai kelas aset, baik aset publik maupun non-publik.
“Tentunya kita tetap akan independen,” ujarnya di sela acara Dialog Pelaku Pasar Modal di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2).
Ia menambahkan, Danantara juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum masuk ke pasar modal, termasuk menilai aspek valuasi atau pricing. Jika dinilai menarik dan sesuai kriteria investasi, Danantara terbuka untuk berpartisipasi.
"Jika dari segi pricingnya ini bagus, ya tentunya Danantara akan masuk ke pasar modal," ucap Rosan.
Mengenai rencana demutualisasi bursa, Danantara menegaskan akan mempelajari terlebih dahulu porsi kepemilikan saham yang akan diambil. Penentuan besaran kepemilikan tersebut, menurut Danantara, akan didasarkan pada kriteria investasi yang jelas dan terukur, sebagaimana praktik yang lazim diterapkan dalam setiap keputusan penanaman modal.
"Tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi pada saat kita berinvestasi," kata Rosan.
Danantara mencontohkan di berbagai lembaga investasi atau sovereign wealth fund (SWF) lainnya, umumnya terlibat sebagai pemegang saham, dengan porsi kepemilikan yang bervariasi. Rentangnya berkisar antara 15% hingga 30%. "Bahkan di beberapa negara bisa lebih besar dari itu," lanjutnya.
Namun demikian, Danantara menekankan keterlibatan pemegang saham pasca-demutualisasi tidak hanya akan berasal dari Danantara semata, melainkan juga terbuka bagi sovereign wealth fund lainnya.
Rosan mengungkapkan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dapat dimiliki oleh institusi asing setelah otoritas pasar modal menyelesaikan proses demutualisasi bursa. Menurutnya, skema tersebut merupakan praktik lazim di banyak negara, di mana kepemilikan bursa dipisahkan dari keanggotaan.
“Di banyak tempat memang seperti itu. Kepemilikan dan keanggotaan dipisahkan. Saat ini kan anggota dan pemilik masih tergabung, dan sebagian besar dimiliki oleh sekuritas. Karena itu dibuka agar tata kelolanya menjadi lebih baik dan lebih transparan,” ujarnya.
Rosan meyakini langkah tersebut akan mendapat respons positif dari pasar. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah investor asing dalam beberapa hari terakhir, dan mayoritas memahami arah reformasi yang tengah dilakukan pemerintah serta otoritas pasar modal. Menurutnya, para investor memberikan sinyal positif, terutama terhadap rencana peningkatan free float saham menjadi 15%.
Namun demikian, Rosan menyampaikan adanya masukan lanjutan dari investor asing terkait aspek keterbukaan data kepemilikan saham. Saat ini, kewajiban keterbukaan investor berlaku untuk kepemilikan di atas 5%. Investor asing, kata Rosan, menilai ambang batas tersebut masih terlalu tinggi dan sebaiknya diturunkan.
“Mereka mengusulkan agar threshold keterbukaan diturunkan. Di beberapa negara seperti India, batasnya 1%, di negara lain 2% atau 1%. Mereka ingin level keterbukaan kita setara dengan negara-negara tersebut,” jelasnya.
Menurut Rosan, selama ini fokus kebijakan lebih banyak pada peningkatan free float ke pasar hingga 15%, sementara aspek keterbukaan kepemilikan belum cukup kuat. Ia menyebut telah menyampaikan masukan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI agar ambang keterbukaan kepemilikan dapat diturunkan ke kisaran 1–2%.
Dengan tingkat keterbukaan yang lebih rendah, Rosan menilai praktik penciptaan harga yang tidak sehat akan semakin sulit dilakukan. “Karena investornya terbuka, kalau ada tindakan tertentu pasti akan terdeteksi,” pungkasnya. (Ins/P-4)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak mentolerir praktik saham gorengan dan manipulasi pasar demi menjaga integritas pasar modal dan kepercayaan investor.
Pemerintah mempercepat reformasi pasar modal lewat demutualisasi bursa, kenaikan free float 15%, dan penertiban saham gorengan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 28-29 Januari lalu bukan sekadar gejolak sesaat.
Rencana Danantara menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) pasca-demutualisasi menuai perhatian pengamat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia.
INPP memastikan pembagian dividen sebesar Rp67,1 miliar kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2024, meski tengah menghadapi ekspansi besar-besaran
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menetapkan Kamis, 10 April 2025 sebagai cum date pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 di pasar reguler dan negosiasi.
Merger antara XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom menjadi XLSMART secara resmi disetujui oleh para pemegang saham, menandai lahirnya kekuatan baru di sektor telekomunikasi tanah air.
BARESKRIM Polri terus mengusut kasus dugaan pemalsuan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel (BSB). Kali ini dilakukan lewat Dirut BSB Achmad Syamsudin.
Alasan tidak dibagikan dividen tahun buku 2023 karena mempertimbangkan untuk belanja modal proyek-proyek INCO yang sedang berjalan dan modal kerja perseroan di tahun-tahun mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved