YLKI Jangan Bikin Kebijakan yang Justru Membebani Masyarakat

PENUNDAAN kenaikan tarif tol Cipularang dan Padaleunyi mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemerintah diminta bijak dalam memutuskan kebijakan di tengah pandemi covid-19.

Seperti diketahui, pada saat Jasa Marga memutuskan menaikan tarif tol tersebut pada (5/9), hal itu mendapat kritikan keras dari Gubernur Jawa Barat sehingga akhirnya dibatalkan kebijakan tersebut.

"Dalam situasi pandemi ini seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang jangan membebani masyarakat ataupun memperparah daya beli konsumen," ungkap Sekretaris YLKI Agus Suyatno kepada Media Indonesia, Jakarta, Senin (7/9).

Ia mengatakan sebenarnya operator seperti Jasa Marga berhak mengubah atau mengevaluasi tarif tol setiap dua tahun sekali. Namun, kenaikan itu kerap berdasarkan laju inflasi, bukan pada melibatkan daya beli konsumen.

Agus menambahkan, jika tarif tol jadi dinaikan oleh Jasa Marga maka ada implikasinya panjang. Menurutnya, saat ini banyak kondisi ekonomi masyarakat yang anjlok bahkan kehilangan mata pencahariannya karena pandemi.

"Jika tarif tol naik, misalnya, operator bus akan membebani harga ke penumpang. Padahal saat ini posisi daya beli masyarakat menurun. Kebijakan soal tarif apapun tentu saja harus mempertimbangkan ekonomi masyarakat," jelas Agus.

Ia juga mengatakan, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara berlomba-lomba memberi keringanan ke masyarakat seperti yang dilakukan PLN dengan penurunan tarif listrik. Atau, lanjut Agus, seperti Pertamina yang menahan tidak menaikan harga BBM.

"Kebijakan seperti itu yang mendukung daya beli masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat stuck atau menurun, harus dijaga. Jangan dibebani," pungkas Agus. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi