Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Aturan yang kerap berubah dalam waktu singkat dinilai merugikan operator minyak goreng sekaligus masyarakat
"Dari sisi warna dan desain, logo tersebut berpotensi tidak informatif bagi konsumen. Konsumen sudah terbiasa dengan logo berwarna hijau. Dan ornamen sebelumnya spesifik, bernuansa islami."
Pemerintah selama 1,5 bulan ini diketahui mengubah kebijakan tersebut, misalnya sempat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.
Menurut Tulus, kondisi real saat ini, memang membuat Pertamina tak punya opsi lain, kecuali menaikkan harga Pertamax.
YLKI khawatir persoalan hasil tes covid-19 yang keliru dapat menimpa konsumen Bumame Farmasi lainnya. Hal itu tentunya merugikan masyarakat selaku konsumen.
Salah strategi yang dimaksud ialah pemerintah dianggap tidak membereskan persoalan hulu dari tingginya harga minyak goreng kemasan yang masih dijual di kisaran Rp20 ribu ke konsumen.
"Kasus aktif di Indonesia terus meningkat secara meyakinkan, khususnya di Jakarta. Sebaiknya pemerintah merevisi pelaksanaan PTM 100%,"
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikkan tarif KRL Commuter Line pada awal April 2022.
YLKI menduga dengan kuat ada pihak pihak tertentu yang mendistorsi pasar minyak goreng, khususnya terkait persaingan usaha tidak sehat, misalnya praktik kartel.
YLKI meminta sebaiknya pemerintah menambah dana Public Service Obligation (PSO) untuk PT KAI, agar tidak terjadi kenaikan tarif KRL.
"Vaksin booster jangan menjadi spirit komersialistik. Provider jangan ugal-ugalan mencari profit. Harus ada margin profit yang wajar," kata Tulus
KETUA YLKI meminta agar kebijakan wajib antigen bagi perjalanan darat dengan jarak jauh dikaji ulang. Sebab arus lalu lintas akan kacau dan akibatnya menimbulkan kerumunan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mendorong adanya kemasan pangan berbahan baku plastik yang makin ramah terhadap lingkungan.
Menurut YLKI, pembuatan SNI untuk produk tembakau merupakan antiregulasi. Khususnya, bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.
Apabila pengembangan PLTS atap bertujuan mendorong gaya hidup, sebaiknya mulai digaungkan di daerah dengan pasokan listrik yang tidak berlebih.
“Tidak cukup hanya memblokir aplikasi pinjol, namun perlu investigasi lebih jauh untuk menangkap oknum pelakunya dan diseret ke meja hijau,” kata Agus
PERLU diadakan audit harga tes swab PCR agar hal ini lebih transparan dan akuntabel sehingga, bisa diketahui berapa struktur harga tes PCR yang sesungguhnya.
Langkah koordinasi dan pengadaan obat dan oksigen yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai YLKI sudah tepat.
Biasanya, konsumen tidak membaca syarat dan kontrak perjanjian, mudah menyerahkan data pribadi, hingga tidak memahami konteks perjanjian elektronik.
Menurut Tulus, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved