YLKI Vaksin Booster Jangan Sampai Jadi Ajang Meraup Keuntungan

PEMERINTAH berencana untuk melaksanakan vaksinasi booster pada 2022 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, jangan sampai vaksinasi booster tersebut menjadi ajang untuk meraup keuntungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Vaksin booster jangan menjadi spirit komersialistik. Provider jangan ugal-ugalan mencari profit. Harus ada margin profit yang wajar," kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (12/12).

Ia meminta agar nantinya vaksinasi booster diawasi secara penuh oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi kecurangan.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada pemerintah, sebelum melaksanakan vaksinasi booster, cakupan vaksinasi reguler sudah mencakup secara ideal.

"Selain itu, kelompok rentan, misalnya peserta BPI BPJS Kesehatan, dicover oleh negara/gratis," pungkas dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk memulai pelaksanaan vaksinasi covid-19 booster atau dosis ketiga mulai Januari tahun depan.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan seluruh menteri terkait saat ini tengah melakukan finalisasi terkait aturan sebagai landasan hukum kegiatan tersebut.

"Presiden meminta booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk Januari. Kami sedang memfinalkan aturannya. Nanti akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan," ujar Airlangga.

Salah satu regulasi yang akan diatur adalah terkait penerima vaksin. Pemerintah akan membedakan antara peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan non-PBI. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi