Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendorong produsen air minum dalam kemasan (AMDK), asosiasi industri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lebih gencar melakukan edukasi sehingga konsumen mendapatkan informasi secara komprehensif.
Tulus Abadi mengemukakan hal itu dalam paparan hasil survei YLKI bertajuk “Monitoring dan Pengawasan, Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Jabodetabek, secara virtual.
Berdasarkan temuan survei YLKI dinyatakan bahwa penjual AMDK mayoritas tidak mendapatkan edukasi mengenai cara penyimpanan, penjualan yang baik dan benar.
Sebanyak 83% produsen tidak pernah melakukan edukasi, sementara 99,7% asosiasi tidak pernah melakukan edukasi kepada penjual. Dan, mayoritas penjual merasa perlunya edukasi sebesar 63%.
Baca juga: COP-4 Minamata, Menuju Dunia Tanpa Merkuri
“Edukasi yang dilakukan industri dan asosiasi industri masih sangat kurang, padahal industri atau asosiasi industri punya tanggung jawab untuk mengedukasi mitra-mitra bisnisnya secara baik dan benar,” tegas Tulus Abadi dalam keterangan pers yang diterima, Senin (21/3).
Tulus juga menyoroti mata rantai distribusi dari proses pengangkutan yang menggunakan truk/kendaraan terbuka, hingga pada proses penyimpanan yang tidak sesuai pada galon AMDK sangat beresiko terkena sinar matahari langsung yang dapat berpotensi memicu migrasi BPA pada kemasan galon guna ulang.
"85% kendaraan pengangkut AMDK galon tidak memenuhi syarat alias menggunakan kendaraan atap terbuka terpapar sinar matahari," ujarnya.
Dukungan DPR
Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mengingatkan mekanisme pengawasan pasca-pasar (post market) baik oleh pemerintah, industri atau asosiasi industri sangat penting dilakukan, sehingga AMDK yang dikonsumsi oleh konsumen betul-betul sehat dan higenis.
"Konsumen berhak mendapatkan air yang terjamin kualitasnya sebagaimana UU Konsumen. Kalau kita melihat hasil survey tsb, masih banyak kelemahan dalam pengawasan. Karena itu Pemerintah perlu segera melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan pengawasan, dalam hal ini BPOM," tegasnya.
Salah satu rekomendasi YLKI dalam hasil surveinya, bahwa perlu adanya tulisan peringatan pada label galon AMDK seperti air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat wajib mencantumkan tulisan berpotensi mengandung BPA.
Terpisah, Kepala BPOM Penny K Lukitomengatakan pihak terus melakukan upaya perlindungan maksimal dan prima untuk masyarakat luas.
BPOM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan terus melakukan peninjauan terhadap standar dan peraturan yang ada dengan melihat perkembangan dan kecenderungan yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan cepat dan dinamis.
Hal itu dikatakan Penny K Lukito menanggapi pertanyaan berbagai pihak termasuk media terkait kebijakan pelabelan informasi tentang potensi kandungan Bisphenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Penny mengatakan, setiap perubahan kebijakan yang menyangkut keamanan publik dan tentunya pelaku usaha.
BPOM akan selalu melibatkan segenap pemangku kepentingan, diantaranya para pakar, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta stakeholders terkait.
"Kebijakan standar label pada kemasan AMDK sepenuhnya dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan data hasil pengawasan BPOM serta bukti ilmiah di Indonesia dan di negara-negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dan perubahan standar yang dimaksud," terang Penny.
Penny menambahkan, saat ini rancangan regulasi terkait pelabelan tersebut masih dalam proses penyusunan melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pelabelan tidak sama sekali dimaksudkan untuk merugikan pelaku usaha, sebaliknya justru untuk melindungi mereka dari tanggung jawab (liabiliti) ke depan, dan dalam waktu bersamaan untuk memberikan perlindungan kesehatan jangka panjang kepada konsumen.
"Sekali lagi ini harus dipahami dengan utuh, bahwa aspek keamanan AMDK terkait dengan potensi resiko kesehatan konsumen harus menjadi prioritas" ujarnya.
Karena itulah BPOM RI mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dalam membeli produk pangan. Selalu ingat Cek “KLIK” (Kemasan, Label, izin Edar dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.
"Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari Badan POM RI, dan tidak melewati masa kadaluwarsa," terangnya. (RO/OL-09)
AFI yang telah berdiri semenjak tahun 2012 lalu menyambut baik langkah Kemenkeu dibawah kepemimpinan Purbaya yang terus memperkuat integritas sistem perdagangan dan pengawasan impor.
SICS merupakan transformasi dari Himpunan Ilmuwan Kosmetik Indonesia (HIKI), yang didirikan pada 14 Desember 1986 dan diaktifkan kembali pada 29 April 2025.
ATRAKSI (Asosiasi Tari dan Koreografer Seluruh Indonesia) secara resmi diluncurkan sebagai wadah profesional yang mewadahi memayungi para seniman tari dan koreografer
MENTERI Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator di Hotel Borobudur
Empat asosiasi perumahan nasional mendukung program tiga juta rumah mendirikan sekretariat bersama bernama Gasperr
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Menurut Niti, tanpa adanya insentif, khususnya untuk mobil listrik, harga kendaraan listrik akan melonjak dan berisiko menurunkan daya beli konsumen.
Di tengah perubahan perilaku konsumen yang kian serba cepat dan berbasis lokasi, perusahaan-perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan baru.
Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok Minyakita jelang Nataru
PEMILIHAN rumah sakit rujukan dengan standar dan komitmen layanan terbaik yang sama dengan perusahaan asuransi menjadi salah satu penentu kualitas layanan kepada peserta.
KESADARAN masyarakat Indonesia sebagai pasar Muslim terbesar di dunia terhadap pentingnya memilih produk kesehatan yang bersertifikasi halal terus menguat.
Prinsip shared responsibility mengingatkan bahwa prinsip keberlanjutan hanya bisa tercapai jika semua pihak berperan aktif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved