Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
EMPAT asosiasi perumahan nasional resmi mendirikan sekretariat bersama bernama Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (Gasperr) untuk mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Deklarasi dan penandatanganan pembentukan Gasper berlangsung di Jakarta, Jumat (15/11).
Empat asosiasi yang tergabung dalam Gasper adalah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).
Koordinator Gasper sekaligus Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menyebutkan bahwa gagasan mendirikan Gasperr muncul dari keinginan para asosiasi yang selama ini fokus membangun rumah sederhana untuk masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya peran asosiasi yang telah merealisasikan 70 persen pembangunan perumahan bersubsidi, namun belakangan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Gasper bertujuan membangun kekuatan bersama untuk memperjuangkan perumahan rakyat. Program tiga juta rumah jelas membutuhkan peran pengembang dan dunia usaha,” ujar Junaidi.
Ia juga menyoroti program rumah gratis pemerintah yang dinilai perlu lebih tepat sasaran.
“Rumah gratis harus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp1 juta. Kebijakan ini perlu diklarifikasi agar tidak memengaruhi pasar properti,” tambahnya.
Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono menegaskan bahwa Gasper akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan perumahan layak dan terjangkau.
“Kami akan menginisiasi ide-ide untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugasnya,” katanya.
Muhamad Syawali, Ketua Umum Asprumnas, meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada pengembang bersubsidi yang mayoritas berasal dari sektor UMKM.
“Walaupun kecil, kontribusi anggota kami terhadap program pemerintah sangat besar. Kami berharap Gasper dapat menjadi ujung tombak kebijakan perumahan nasional,” ujarnya.
Ketua Umum Appernas Jaya Andriliwan Muhamad, berharap Gasper dapat menyatukan visi asosiasi dan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal isu perumahan rakyat.
“Deklarasi ini akan menjadi landasan bagi langkah-langkah strategis ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gasper juga mengumumkan bahwa hingga akhir tahun 2024, tersedia 30 ribu unit rumah bersubsidi yang siap untuk akad kredit.
Bank penyalur KPR bersubsidi telah memberikan persetujuan kepada calon konsumen.
“Kami berharap pemerintah segera menerbitkan kebijakan terkait, misalnya pola talangan, yang dapat dikonversi ke tahun berikutnya,” usul Junaidi.
Pembentukan GASPERR diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengembang dalam mencapai target penyediaan perumahan rakyat yang layak dan terjangkau. (Z-10)
Pemerintah melalui Program Tiga Juta Rumahmenetapkan sejumlah syarat khusus agar penyaluran rumah subsidi bagi tenaga kesehatan Indonesia tepat sasaran.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Pemanfaatan aset sitaan dari kasus korupsi dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus dikaji oleh Badan Bank Tanah (BBT)
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan program penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat luas.
Industri properti di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Meskipun banyak sektor mengalami stagnasi,
BCA menilai sektor digitalisasi masih akan berkembang pesat, baik digitalisasi sektor finansial maupun non-finansial yang berkaitan dengan e-commerce.
MENTERI Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator di Hotel Borobudur
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Asosiasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsultasi dan pendampingan hukum bagi UMKM.
Bagi travel biro haji dan umrah yang menyalahi aturan serta membuat jemaah merugi, maka pihak Amphuri akan memberi sanksi yang tegas.
Rapat Anggota Tahunan kali ini juga menandai 26 tahun usia AKPI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved