Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PROGRAM 3 juta rumah per tahun yang segera dilaksanakan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto diprediksi tidak hanya membuka peluang kepemilikan rumah layak bagi masyarakat. Tetapi, ini juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian daerah.
Program strategis ini diharapkan mampu memberdayakan pengembang lokal di pedesaan, mengalirkan modal ke daerah, dan menggerakkan berbagai sektor usaha yang terhubung dengan industri properti.
Menurut anggota tim Satgas Perumahan Bonny Z. Minang, pembangunan 3 juta rumah ini akan memberikan efek berantai (multiplier effect) pada ekonomi daerah.
"Program ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran uang di daerah," kata Bonny.
Proyek ini akan mengalirkan dana hingga ratusan triliun rupiah ke sektor properti setiap tahunnya.
Berdasarkan kajian Bank BTN, jika program ini berjalan optimal, total volume transaksi bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun.
Dana ini akan mengalir ke pengembang lokal, khususnya pengembang kecil-menengah di pedesaan yang akan membangun hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pembangunan rumah di pedesaan tidak hanya memberi manfaat bagi sektor properti, tetapi juga mendukung pertumbuhan lebih dari 183 sub-sektor usaha lainnya.
Dari produsen semen, batu bata, dan rangka baja hingga toko bangunan, pemasok tukang, dan pelaku UMKM lokal, semuanya akan merasakan manfaat dari proyek ini.
Ini termasuk industri kecil yang menyuplai kebutuhan-kebutuhan pembangunan rumah, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat di daerah.
Dengan skema pembangunan yang melibatkan pengembang lokal, terjadi pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan, di mana sebelumnya pembangunan infrastruktur seringkali terpusat di perkotaan.
"Pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke pengembang lokal, bukan konglomerat, sehingga modal bisa tersebar merata ke seluruh daerah," tegas Bonny.
Jika terlaksana dengan baik, program ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung target pertumbuhan hingga 8% yang dicanangkan pemerintah.
Namun, dukungan dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya tetap menjadi kunci keberhasilan program ini, mengingat keterbatasan dana pemerintah (APBN) untuk mendanai seluruh proyek.
Bank BTN, sebagai pemimpin pasar KPR nasional, juga telah menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini.
Menurut Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, BTN akan menyediakan pendanaan bagi para pengembang melalui kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.
Selain itu, BTN siap mencari sumber pendanaan dari dalam maupun luar negeri, termasuk sekuritisasi aset KPR, guna memastikan ketersediaan dana murah jangka panjang.
“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.
Selain mendukung sisi supply, BTN juga sedang mengajukan tiga skema subsidi untuk pembiayaan rumah, yaitu Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Subsidi Premi Asuransi, yang semuanya diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah.
"Dengan skema ini, masyarakat dari berbagai golongan penghasilan dapat lebih mudah mengakses KPR bersubsidi, baik untuk membeli rumah baru, membangun rumah, maupun merenovasi rumah," jelas Nixon.
Dengan berbagai dukungan ini, multiplier effect dari pembangunan rumah di pedesaan diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
Hal ini menjadikan sektor perumahan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. (Z-10)
Ketidakpastian terkait roadmap program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kebingungan di kalangan pengembang perumahan.
BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah
Kementerian ATR/BPN Indonesia memberikan dukungannya terhadap program pemerintah menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat
Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan skema pemberian rumah gratis untuk masyarakat miskin sebagai bagian dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut positif gagasan pembangunan rumah berbasis komunitas yang diusulkan oleh The HUD Institute
Pemerintah terus mempersiapkan langkah strategis dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved