Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PROGRAM 3 juta rumah per tahun yang segera dilaksanakan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto diprediksi tidak hanya membuka peluang kepemilikan rumah layak bagi masyarakat. Tetapi, ini juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian daerah.
Program strategis ini diharapkan mampu memberdayakan pengembang lokal di pedesaan, mengalirkan modal ke daerah, dan menggerakkan berbagai sektor usaha yang terhubung dengan industri properti.
Menurut anggota tim Satgas Perumahan Bonny Z. Minang, pembangunan 3 juta rumah ini akan memberikan efek berantai (multiplier effect) pada ekonomi daerah.
"Program ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran uang di daerah," kata Bonny.
Proyek ini akan mengalirkan dana hingga ratusan triliun rupiah ke sektor properti setiap tahunnya.
Berdasarkan kajian Bank BTN, jika program ini berjalan optimal, total volume transaksi bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun.
Dana ini akan mengalir ke pengembang lokal, khususnya pengembang kecil-menengah di pedesaan yang akan membangun hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pembangunan rumah di pedesaan tidak hanya memberi manfaat bagi sektor properti, tetapi juga mendukung pertumbuhan lebih dari 183 sub-sektor usaha lainnya.
Dari produsen semen, batu bata, dan rangka baja hingga toko bangunan, pemasok tukang, dan pelaku UMKM lokal, semuanya akan merasakan manfaat dari proyek ini.
Ini termasuk industri kecil yang menyuplai kebutuhan-kebutuhan pembangunan rumah, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat di daerah.
Dengan skema pembangunan yang melibatkan pengembang lokal, terjadi pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan, di mana sebelumnya pembangunan infrastruktur seringkali terpusat di perkotaan.
"Pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke pengembang lokal, bukan konglomerat, sehingga modal bisa tersebar merata ke seluruh daerah," tegas Bonny.
Jika terlaksana dengan baik, program ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung target pertumbuhan hingga 8% yang dicanangkan pemerintah.
Namun, dukungan dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya tetap menjadi kunci keberhasilan program ini, mengingat keterbatasan dana pemerintah (APBN) untuk mendanai seluruh proyek.
Bank BTN, sebagai pemimpin pasar KPR nasional, juga telah menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini.
Menurut Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu, BTN akan menyediakan pendanaan bagi para pengembang melalui kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.
Selain itu, BTN siap mencari sumber pendanaan dari dalam maupun luar negeri, termasuk sekuritisasi aset KPR, guna memastikan ketersediaan dana murah jangka panjang.
“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.
Selain mendukung sisi supply, BTN juga sedang mengajukan tiga skema subsidi untuk pembiayaan rumah, yaitu Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Subsidi Premi Asuransi, yang semuanya diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah.
"Dengan skema ini, masyarakat dari berbagai golongan penghasilan dapat lebih mudah mengakses KPR bersubsidi, baik untuk membeli rumah baru, membangun rumah, maupun merenovasi rumah," jelas Nixon.
Dengan berbagai dukungan ini, multiplier effect dari pembangunan rumah di pedesaan diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
Hal ini menjadikan sektor perumahan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. (Z-10)
Desain hunian dengan kearifan lokal diusulkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo agar diadaptasi di daerah.
Realisasi program 3 juta rumah dari program pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka butuh strategi pembiayaan
Empat asosiasi perumahan nasional mendukung program tiga juta rumah mendirikan sekretariat bersama bernama Gasperr
Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan sebesar Rp5,27 triliun hanya cukup untuk pembangunan 37.431 unit atau sekitar 8%.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengumumkan bahwa Qatar dan Abu Dhabi telah berkomitmen untuk mendukung pembangunan 7 juta unit rumah
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tengah mempersiapkan e-FLPP 2.0 yang akan segera dioperasikan.
RATUSAN rumah berukuran mungil berjejer rapi menapak di punggung perbukitan di kaki Gunung Geulis Cimanggung, Sumedang Jawa Barat.
Dari proses seleksi dan verifikasi administrasi sudah ada 899 dari 1.790 kepala keluarga yang lolos dan menjadi prioritas pertama kepemilikan rumah DP Rp0
Saat verifikasi nama-nama pendaftar, Dzikran menemukan pemohon ternyata memiliki kendaraan mewah, misalnya, Toyota Alphard, atau Porsche pabrikan Jerman
Dalam Pergub 104/2018, pihaknya ditugaskan melakukan pengawasan bangunan serta penghuni secara berkala. Hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada gubernur.
Sejak layanan dibuka pada pukul 08.00 WIB, warga yang memiliki undangan tampak datang dengan antusias.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved