Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Indonesia memberikan dukungannya terhadap program pemerintah menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Ariodilah Virgantara, menegaskan bahwa meskipun program ini didukung penuh oleh pihak kementerian, pengendalian dan pengaturan lahan harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun pengendalian dan pengaturan lahan harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk komitmen untuk membangun serta menjaga fasos dan fasum,” ujarnya belum lama ini.
Dalam kesempatan yang sama, Akhmad Syarbini, Pengurus Kadin Indonesia yang hadir mewakili Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur, Rico Rustombi, menyatakan bahwa sinergi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam rangka memperlancar proses penerbitan peraturan terkait sektor perumahan.
“Kadin Indonesia bersama asosiasi perumahan di HIMPERRA, REI, APERSI dan lain-lain untuk mendorong sinergi yang lebih baik antar kementerian atau lembaga pemerintah dalam proses penerbitan peraturan. Selain itu juga kolaborasi dengan semua stakeholder terkait termasuk developer untuk mendapat masukan yang membangun,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT KPN Kreasi Prima Nusantara, Hadiana, yang juga berkomitmen untuk mendukung program 3 juta rumah, mengungkapkan bahwa perusahaan akan terus berkontribusi dalam pembangunan perumahan, khususnya rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Program ini sangat baik dan perlu kita dukung, meskipun perlu kerja ekstra. Kami berkomitmen untuk terus membangun perumahan-perumahan berikutnya sehingga dapat membantu masyarakat mendapatkan rumah yang merupakan salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu Sandang, Pangan dan Papan,” terangnya.
Lebih lanjut, Hadiana berharap pemerintah dapat segera menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah pelaksanaan program 3 juta rumah.
“Kami berharap agar pemerintah juga segera menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan untuk pelaksanaan program 3 juta rumah, untuk melengkapi kebijakan-kebijakan yang sudah ada hingga saat ini,” tambahnya.
Beberapa kebijakan yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program ini antara lain kebijakan BPHTB Gratis, Retribusi PBG Gratis, Penyelesaian PBG maksimal 10 hari, serta percepatan proses perizinan melalui OSS dan sertifikasi legalitas unit rumah.
Sebagai bagian dari komitmennya, PT Kreasi Prima Nusantara menggelar akad massal perdana di Perumahan Pesona Prima 8 Banjaran yang berlokasi di Soreang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (18/1/2025).
Acara ini menjadi momentum penting bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya dalam menyediakan hunian layak bagi MBR. Sejak diresmikan pada 7 Juli 2024 sebagai proyek perumahan ke-8 dari Kreasi Prima Land, pembangunan Pesona Prima 8 Banjaran telah mencapai 75% dari total 508 unit yang direncanakan. Hingga saat ini, sebanyak 381 unit rumah telah terbangun.
Pesona Prima 8 Banjaran menawarkan beberapa tipe rumah, antara lain Tipe Pakis (30/60) yang terdiri dari 371 unit rumah subsidi seharga Rp166.000.000, Tipe Palem (36/72) dengan 101 unit rumah komersial seharga Rp380.500.000, serta Tipe Mahoni (36/84) sebanyak 33 unit rumah komersial seharga Rp425.000.000.
Setelah sukses menggelar akad massal di proyek Pesona Prima 8 Banjaran, Kreasi Prima Land kini telah membangun lebih dari 3.500 unit rumah di delapan proyek perumahan yang telah dikembangkan.
Selanjutnya, perusahaan berencana untuk meluncurkan proyek ke-9, yaitu Pesona Prima 9 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, yang akan mencakup 1.010 unit rumah di lahan seluas 10,9 hektare.
Selain itu, pengembang ini juga akan melanjutkan pengembangan proyek Pesona Prima 7 Rajamandala Ext seluas 3,5 hektar dengan total 332 unit rumah, serta pengembangan tambahan pada Pesona Prima 8 Banjaran Ext seluas 8.679 meter persegi dengan total 47 unit rumah.
Dengan berbagai proyek yang sedang dikembangkan, Kreasi Prima Nusantara tetap fokus pada visi mereka untuk mengurangi backlog perumahan dan memberikan hunian layak bagi MBR, sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan nyaman bersama keluarga mereka. (Z-10)
Keberadaan rumah subsidi berukuran kecil menjadi krusial di kawasan perkotaan karena harga lahan cenderung tinggi dan ketersediaannya terbatas.
Pemerintah melalui Program Tiga Juta Rumahmenetapkan sejumlah syarat khusus agar penyaluran rumah subsidi bagi tenaga kesehatan Indonesia tepat sasaran.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Pemanfaatan aset sitaan dari kasus korupsi dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terus dikaji oleh Badan Bank Tanah (BBT)
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan program penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat luas.
Industri properti di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Meskipun banyak sektor mengalami stagnasi,
Ketidakpastian terkait roadmap program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kebingungan di kalangan pengembang perumahan.
BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah
Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan skema pemberian rumah gratis untuk masyarakat miskin sebagai bagian dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut positif gagasan pembangunan rumah berbasis komunitas yang diusulkan oleh The HUD Institute
Pemerintah terus mempersiapkan langkah strategis dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved