Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH terus mempersiapkan langkah strategis dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan skema pembiayaan 50:50 untuk 2025. Skema pembiayaan ini dipercaya mampu meningkatkan target pembiayaan hingga 150%.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan saat ini masih membahas manfaat positif dari usulan skema baru pembiayaan FLPP 50:50. Salah satu upayanya adalah juga melalui pendekatan yang proaktif dalam mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
“Sebagai pemerintah, kita harus lebih sering turun ke lapangan dan mendengarkan berbagai aspirasi. Tujuannya, agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan dan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya di sela kunjungan ke Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12), kemarin.
Menurut Maruarar, kebijakan publik seharusnya mengutamakan kesederhanaan dan memberikan solusi yang efektif untuk masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ia juga menyatakan bahwa program KPR FLPP sangat baik dan perlu dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian, terutama terkait pembagian proporsi pendanaan antara pemerintah dan perbankan.
Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dibagi dengan rasio 75% dari APBN dan 25% dari perbankan. Ia pun mengusulkan agar rasio tersebut diubah menjadi 50:50.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus memperluas penyaluran KPR FLPP. Dengan komposisi baru ini, kita berharap tidak hanya menghemat APBN tetapi juga mampu menambah jumlah rumah subsidi yang dapat disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.
“Saat ini, kajian legalitas dan kesiapan perbankan sedang dilakukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan optimal,” tambahnya.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho.
“Ini akan menjadi terobosan yang signifikan, dengan potensi peningkatan target FLPP hingga 150%,” ungkap Heru.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu, juga menyambut baik rencana perubahan proporsi tersebut. Ia memproyeksikan bahwa dengan skema baru, output penyaluran KPR FLPP dapat meningkat dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit per tahun.
“Bahkan, kami optimistis jumlah ini bisa mencapai hingga 330 ribu unit rumah, asalkan semua pihak dapat bekerja sama dengan baik,” kata Nixon.
Rencana strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan hunian subsidi bagi masyarakat Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan stakeholder terkait, KPR FLPP dapat menjadi motor penggerak utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Pengembang properti Pesona Kahuripan Group (PK Group) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini diharapkan menjadi pendorong ekonomi nasional, sekaligus memberikan hunian yang layak dan sehat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama PK Group Angga Budi Kusuma menyatakan keyakinannya dalam menyambut tahun 2025 dengan target pembangunan dan pemasaran 4.000 unit rumah bersubsidi.
"Target ini cukup realistis, mengingat pada tahun 2024 kami berhasil menjual sekitar 2.000 unit rumah meskipun terdapat tantangan seperti habisnya kuota FLPP. Melihat kebutuhan hunian terjangkau yang masih sangat besar dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah, kami optimistis tahun depan akan lebih baik. Kami berkomitmen mendukung penuh program ini," ungkapnya saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (27/12).
Angga menekankan bahwa bagi PK Group, membangun rumah untuk MBR bukan sekadar bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin memberikan kebahagiaan bagi MBR yang belum memiliki hunian," ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapannya, PK Group telah menyiapkan lahan di kawasan Cikarang dan Bogor untuk pengembangan tahun depan, sekaligus melanjutkan pembangunan di lahan-lahan yang masih tersisa, termasuk di Pesona Kahuripan 10.
Angga juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menteri PKP, yang menurutnya memberikan motivasi tambahan bagi PK Group untuk terus mendukung program pemerintah. (Z-10)
Menjelang peluncuran resminya pada 19 Juni 2025, Asthara Skyfront City menjalin kerja sama strategis dengan empat lembaga keuangan terpercaya.
Ajukan KPR yang menguntungkan dengan bunga ringan, DP 0%, dan tenor hingga 25 tahun melalui KPR BRI Exclusive.
Mengutip Hasil Survei Perbankan BI, pada jenis kredit konsumsi di triwulan II 2024, penyaluran KPR/KPA diprediksi masih menjadi prioritas utama.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) kini menyediakan program rumah subsidi khusus untuk profesi wartawan
PT Indonesian Paradise Property Tbk dorong pertumbuhan pendapatan properti berupa apartemen lewat Antasari Place.
BTN berkomitmen memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih mudah, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji formal.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bersubsidi bagi anggota kepolisian dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Rencana penerapan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah kini dirasa membuat pelaksanaan di lapangan berjalan lambat di awal 2025.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditargetkan dapat mulai disalurkan pada awal Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved