Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAH terus mempersiapkan langkah strategis dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan skema pembiayaan 50:50 untuk 2025. Skema pembiayaan ini dipercaya mampu meningkatkan target pembiayaan hingga 150%.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan saat ini masih membahas manfaat positif dari usulan skema baru pembiayaan FLPP 50:50. Salah satu upayanya adalah juga melalui pendekatan yang proaktif dalam mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
“Sebagai pemerintah, kita harus lebih sering turun ke lapangan dan mendengarkan berbagai aspirasi. Tujuannya, agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan dan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya di sela kunjungan ke Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12), kemarin.
Menurut Maruarar, kebijakan publik seharusnya mengutamakan kesederhanaan dan memberikan solusi yang efektif untuk masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ia juga menyatakan bahwa program KPR FLPP sangat baik dan perlu dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian, terutama terkait pembagian proporsi pendanaan antara pemerintah dan perbankan.
Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dibagi dengan rasio 75% dari APBN dan 25% dari perbankan. Ia pun mengusulkan agar rasio tersebut diubah menjadi 50:50.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus memperluas penyaluran KPR FLPP. Dengan komposisi baru ini, kita berharap tidak hanya menghemat APBN tetapi juga mampu menambah jumlah rumah subsidi yang dapat disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.
“Saat ini, kajian legalitas dan kesiapan perbankan sedang dilakukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan optimal,” tambahnya.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho.
“Ini akan menjadi terobosan yang signifikan, dengan potensi peningkatan target FLPP hingga 150%,” ungkap Heru.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu, juga menyambut baik rencana perubahan proporsi tersebut. Ia memproyeksikan bahwa dengan skema baru, output penyaluran KPR FLPP dapat meningkat dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit per tahun.
“Bahkan, kami optimistis jumlah ini bisa mencapai hingga 330 ribu unit rumah, asalkan semua pihak dapat bekerja sama dengan baik,” kata Nixon.
Rencana strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan hunian subsidi bagi masyarakat Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan stakeholder terkait, KPR FLPP dapat menjadi motor penggerak utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Pengembang properti Pesona Kahuripan Group (PK Group) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini diharapkan menjadi pendorong ekonomi nasional, sekaligus memberikan hunian yang layak dan sehat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama PK Group Angga Budi Kusuma menyatakan keyakinannya dalam menyambut tahun 2025 dengan target pembangunan dan pemasaran 4.000 unit rumah bersubsidi.
"Target ini cukup realistis, mengingat pada tahun 2024 kami berhasil menjual sekitar 2.000 unit rumah meskipun terdapat tantangan seperti habisnya kuota FLPP. Melihat kebutuhan hunian terjangkau yang masih sangat besar dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah, kami optimistis tahun depan akan lebih baik. Kami berkomitmen mendukung penuh program ini," ungkapnya saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat (27/12).
Angga menekankan bahwa bagi PK Group, membangun rumah untuk MBR bukan sekadar bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin memberikan kebahagiaan bagi MBR yang belum memiliki hunian," ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapannya, PK Group telah menyiapkan lahan di kawasan Cikarang dan Bogor untuk pengembangan tahun depan, sekaligus melanjutkan pembangunan di lahan-lahan yang masih tersisa, termasuk di Pesona Kahuripan 10.
Angga juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menteri PKP, yang menurutnya memberikan motivasi tambahan bagi PK Group untuk terus mendukung program pemerintah. (Z-10)
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
Minat terhadap rumah tapak kembali meningkat di kalangan pembeli muda, terutama sejak pandemi covid-19 memicu perubahan pola hunian.
Akses terhadap fasilitas pembiayaan hunian yang terbatas menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia
Rumah masih menjadi sesuatu yang sulit dimiliki oleh anak muda di Indonesia saat ini. Faktor ekonomi dan sosial menjadi kendala utama.
Beli rumah impian gak beda jauh sama milih pasangan hidup: harus nyaman, punya masa depan jelas, dan gak bikin pusing finansial. KPR BRI hadir sebagai solusi cerdas dengan kerja sama developer top
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan menghadirkan hunian bersubsidi berkualitas untuk MBR
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bersubsidi bagi anggota kepolisian dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved