Kepemilikan Rumah Sandwich Generation yang Ciptakan Ekosistem Ekonomi Baru

NAMANYA Kaluna. Ia seorang perempuan muda di sebuah rumah yang dihuni beberapa keluarga. Liku-liku kehidupan Kaluna sebagai pekerja kantoran di Jakarta itu memberikan gambaran mengenai sebuah generasi, sandwich generation. Yaitu sebuah generasi yang biasanya dilekatkan pada usia produktif antara 30-50 tahun yang menanggung beban finansial tiga generasi sekaligus, mulai dari diri sendiri, orang tua di atasnya, dan anak-anak di lapisan bawah.

Kaluna hanya sebuah nama dalam film Home Sweet Loan yang cukup terkenal pada tahun 2024. Kisahnya sebagai anak bungsu, Kaluna selalu kalah di rumah yang dihuni oleh tiga kepala keluarga, yaitu orang tua, dua kakaknya beserta ipar, dan keponakan-keponakannya. Meski dengan gaji satu digit, Kaluna berusaha mencari rumah impian di pinggiran Kota Jakarta yang terjangkau. Upayanya terhenti karena ternyata orang tua dan kakak-kakaknya membutuhkan bantuannya.

Kisah Kaluna secara nyata juga terjadi di dunia nyata. Salah satunya Tina, 29, warga Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Ia memiliki kisah yang mirip dengan Kaluna. Setelah menikah pada tahun 2014 lalu, dia harus tinggal bersama orang tua, apalagi suaminya harus bekerja di luar kota. Sementara itu, ia bekerja di Purwokerto. “Kami memang harus LDR (long distance relationship), karena sama-sama bekerja. Sehingga untuk sementara memutuskan ikut di rumah orang tua,” jelasnya pada Sabtu (21/2).

Baca juga : Hunian Layak, Harapan 3 Juta Keluarga Menuju Kehidupan Lebih Baik

Semasa tinggal bersama orang tuanya, Tina menjadi tulang punggung keluarga. Tak hanya orang tuanya, tetapi juga kakaknya. Dia harus disiplin dalam memanajemen pengeluaran, apalagi ketika dia dan suaminya memutuskan untuk mengambil rumah subsidi. “Saya mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk keluarga sendiri, tetapi juga orang tua. Tidak mungkin saya acuh. Ini sudah menjadi konsekuensi,” ujarnya.

Tahun 2016, dia mengambil rumah tipe 36 dengan luas bangunan 36 meter persegi (m2) dan luas tanah 84 m2 di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja. Harga tunainya mencapai Rp115 juta. “Saya mengajukan kredit sekitar Rp104 juta. Setiap bulannya mengangsur Rp835 ribu selama 15 tahun. Saya tidak langsung menempati karena orang tua masih sendirian. Kadang saat suami pulang dari luar kota, saya menempatinya. Karena saya mengambil kredit lewat BTN, maka lebih mudah memanajemen keuangan. Sebab, bunganya tetap dari awal sampai akhir. Jadi tidak memikirkan bunga naik,” jelasnya.

Generasi sandwich lainnya adalah Catur Cahaya Purnama, 43. Bekerja sebagai ojek online (ojol), Catur tidak hanya harus mencukupi keluarganya, tetapi juga mengirimi keluarganya. “Kebetulan, istri saya juga bekerja. Alhamdulillah, pendapatan bisa mencukupi, termasuk yang paling utama selain makan adalah cicilan rumah. Saya menjadi nasabah BTN, sehingga pengeluaran bisa dipastikan setiap bulannya,” kata Catur.

Baca juga : 150 Ribu Rumah Rendah Emisi Jadi Target Pembiayaan hingga 2029

Apalagi, dia sudah mengunduh aplikasi Bale BTN. Dengan aplikasi tersebut, Catur lebih tenang karena bisa lebih mudah mengontrol saldo yang ada. “Aplikasinya sangat membantu. Saya merasa tenang karena otomatis bisa langsung setor angsuran. Selain itu, dapat digunakan untuk beragam transaksi,” katanya.

Dia membeli perumahan di sekitar Kecamatan Sokaraja, Banyumas. Saat mengambil rumah tahun 2015, ia telah memiliki dua anak. Rumahnya tipe 36 dan luas tanah 72 m2. “Harganya waktu itu Rp105 juta dan saya memberi uang muka Rp25 juta. Setiap bulannya saya menyetor Rp724 ribu. Namun di tengah jalan, saya mengikuti relaksasi kredit dan saat ini menyetor Rp812 ribu per bulan,” ujarnya.

Meski telah mempunyai keluarga, Catur masih tetap membantu orang tuanya. Tiap bulan, dia mengirimkan uang Rp300 ribu hingga Rp500 ribu ke orang tua di Bandung. “Alhamdulillah, ada rezeki saja dan ternyata bisa jalan,” ungkapnya.

Riyadi, 45, tidak ada bedanya. Dia yang menikah pada tahun 2009 lalu baru bisa memiliki rumah pada Juli 2025. “Selama 16 tahun, saya ikut sama mertua. Ya mau bagaimana lagi, jalannya harus seperti itu,” kata Riyadi yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Bertahun-tahun dia menabung untuk uang muka rumah. Setelah 16 tahun lamanya, dia akhirnya akad kredit mengambil rumah melalui Bank Syariah Nasional yang merupakan anak perusahaan BTN. 

“Saya mengambil rumah tipe 36 dengan luas tanah 60 m2. Harganya Rp166 juta. Uang muka rumah Rp25 juta. Setiap bulannya cicilan mencapai Rp1,7 juta. Sekarang sudah menempati dan keluar dari rumah orang tua. Meski demikian, saya bersama istri masih tetap memberi uang kepada mertua dan orang tua, rata-rata antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulannya,” ungkapnya.

Ia mengalami fase sebagai sandwich generation yang tidak hanya mencari uang untuk mencukupi keluarga dan anak-anaknya, tetapi juga orang tua. “Makanya saya melalui BTN Syariah yang jelas-jelas tak ada perubahan angsuran. Bahkan sewaktu-waktu bisa langsung ditutup,” ujarnya.

Kemudahan

Marwoto, 50, memiliki kisah lain. Sebagai seorang pekerja bidang media, dia harus rela selama 9 tahun mencari kontrakan rumah. Baru awal 2024 lalu, dia mendapatkan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP) yang disalurkan BTN.

“Sewaktu saya mengambil rumah, usia saya sudah 48 tahun. Kebetulan waktu itu ada program subsidi bantuan uang muka (SBUM). Saya mendapatkan rumah di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, yang jaraknya sekitar 7 km dari Kota Purwokerto. Seharusnya uang muka Rp8 juta, tetapi karena ada subsidi, saya hanya menyetor Rp4 juta,” katanya.

Dengan harga Rp166 juta, dia mencoba mengajukan kredit hingga 10 tahun. Namun, mengingat usianya saat itu 48 tahun, akhirnya disepakati 8 tahun. “Tidak masalah meski angsuran per bulannya cukup tinggi, mencapai Rp2 juta lebih. Makanya, saya kadang juga ikut ojol selepas pekerjaan utama usai. Hal itu saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan, salah satunya setoran rumah,” katanya.

Dalam rilis resminya, hingga akhir tahun 2025, BTN ternyata sebagai penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP terbesar di Indonesia. BTN merealisasikan 128.608 unit rumah subsidi atau 46,7 persen. Data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan BTN menjadi bank penyalur KPR FLPP Sejahtera dengan realisasi penyaluran tertinggi di antara 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.

Sedangkan anak usaha BTN, yakni PT Bank Syariah Nasional (BSN) menjadi penyalur terbesar kedua dengan total realisasi penyaluran sebanyak 59.463 unit saat BSN masih berupa Unit Usaha Syariah (BTN Syariah). Secara total, penyaluran oleh BTN dan BSN mencapai 188.071 hingga akhir 2025.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN berkomitmen untuk mengoptimalisasi penyaluran KPR FLPP pada 2026 seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan selama ini dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah.

“BTN masih menjadi bank penyalur KPR Subsidi terbesar secara nasional dan portofolio KPR Subsidi saat ini juga mencapai 64% dari total portofolio KPR BTN. Pertumbuhan KPR Subsidi tetap stabil sepanjang tahun 2025 dan diharapkan permintaannya akan meningkat pada tahun 2026 seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi MBR,”jelasnya.

Relaksasi

Ketika pandemi covid-19 terjadi, nasabah BTN juga mendapat restrukturisasi kredit. Waktu itu, Tina mengalami pengurangan kredit. “Saya agak lupa nilainya, namun yang pasti sangat terbantu. Karena masa pandemi kan ekonomi sulit ya. Kita tidak bisa apa-apa, sehingga pengurangan angsuran tersebut sangat membantu,”katanya.

Sementara Catur menceritakan ketika terjadi pandemi, istrinya kena PHK karena ada perubahan kebijakan perusahaan. “Waktu pandemi melanda, perusahaan juga beradaptasi. Salah satu yang kena dampaknya adalah istri saya. Dia kena PHK. Padahal, waktu itu kondisi ekonomi mengalami stagnasi,”jelasnya.

Ternyata, lanjutnya, ada program relaksasi. Ia kemudian mengajukan untuk relaksasi kredit rumah sekitar satu tahun. “Saya mengajukan karena secara ekonomi memang berat. Alhamdulillah bisa diterima. Setelah pandemi usai, saya hanya menambah sedikit angsuran. Jika sebelum relaksasi Rp724 ribu, setelah relaksasi saya menyetor Rp812 ribu per bulan. Tidak berat, hanya selisih kurang dari Rp100 ribu saja. Waktu itu benar-benar sangat membantu,”kata Catur.

Ternyata, relaksasi yang pernah dilakukan BTN juga diterapkan ketika ada warga yang mengalami bencana. BTN secara resmi memberikan relaksasi kredit khusus kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. 

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan. “Relaksasi kredit kami berikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer. Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan,” ujarnya.

Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga 6 bulan, kategori terdampak sedang hingga 9 bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan. 

Dorong ekosistem ekonomi baru

Kehadiran BTN menjangkau seluruh elemen masyarakat semakin tak terbantahkan. Bahkan, kata Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, tidak hanya membantu masyarakat memiliki hunian layak, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. 

“Sebagai bank dengan mandat sektor perumahan, BTN terus memperkuat pembiayaan baik dari sisi konsumen maupun pengembang, serta mengembangkan ekosistem perumahan berkelanjutan melalui BTN Housing Finance Center sebagai pusat pembelajaran, konsultasi, dan riset nasional,”katanya dalam pernyataan tertulisnya.

Catur dan Marwoto menjadi saksi, jika sebelumnya Desa Wiradadi di Sokaraja, Banyumas masih sepi. Namun, setelah 10 tahun terakhir bermacam perumahan telah hadir dan membentuk ekosistem ekonomi baru. “Sewaktu saya masuk pertama kali masih sepi. Sekarang lingkungannya sudah ramai, banyak orang berjualan. Bahkan, sekarang semakin bertambah terus perumahannya. Masuk ke wilayah yang kurang produktif untuk pertanian dan kemudian dijadikan perumahan,”ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Banyumas Barkah mengatakan pemkab terus mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan keluarnya sejumlah beleid. “Ada dua regulasi yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 dan 39 Tahun 2024,”katanya.

Perbup Nomor 38 Tahun 2024 mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, khususnya untuk kepemilikan rumah pertama. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban biaya awal yang kerap menjadi kendala utama masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak huni. “Sementara itu, Perbup Nomor 39 Tahun 2024 mengatur pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Pembebasan ini berlaku satu kali untuk setiap pemohon yang memenuhi kriteria sebagai MBR,”jelasnya pada Senin (23/2).

Selain berdampak pada aspek sosial, sektor perumahan juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Barkah menyebut industri perumahan sebagai salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan banyak subsektor sekaligus. Berdasarkan kajian FEB Universitas Indonesia (UI), industri perumahan mampu menggerakkan hingga 185 subsektor terkait. Hal itu menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pengungkit penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan proyek perumahan baru, kata Barkah, tidak hanya membuka lapangan kerja selama masa konstruksi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru setelah kawasan tersebut dihuni. “Ketika proyek perumahan dimulai, UMKM lokal ikut bergerak, industri bahan bangunan meningkat, dan kebutuhan tenaga kerja bertambah. Setelah perumahan terbangun, biasanya muncul pasar lokal baru, toko kelontong, dan berbagai usaha kecil di sekitarnya,” paparnya.

Sementara Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Istiqomah mengatakan pembangunan perumahan harus semakin inklusif dan menjangkau seluruh segmen masyarakat. Dia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor. Integrasi kebijakan perumahan dengan transportasi, pekerjaan, dan layanan publik menjadi kunci.

“Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas agar pembangunan tidak semata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga keberlanjutan sosial. Peran pemerintah sangat krusial, terutama dalam penyediaan lahan dan pengendalian harga. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan inklusif, pembangunan perumahan tidak hanya menjadi solusi kebutuhan papan, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,”jelasnya.

Dia menilai pembangunan sektor perumahan dinilai memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian, baik di tingkat lokal maupun regional. Selain menyerap tenaga kerja, sektor ini juga memicu pertumbuhan berbagai sektor turunan yang saling terhubung. “Ya, pembangunan perumahan sangat kuat dalam mendorong gerak ekonomi. Sektor perumahan memiliki multiplier effect yang besar karena melibatkan banyak sektor turunan, seperti konstruksi, bahan bangunan, transportasi, jasa keuangan, hingga tenaga kerja,” ujar Istiqomah.

Menurutnya, pada tahap pembangunan, proyek perumahan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan sekaligus meningkatkan permintaan bahan baku. Dampaknya tidak berhenti saat pembangunan selesai. “Pada tahap pembangunan, perumahan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan permintaan bahan baku. Setelah dihuni, aktivitas konsumsi rumah tangga meningkat, yang kemudian menggerakkan ekonomi lokal dan regional,” jelasnya.

Istiqomah mengatakan kawasan perumahan berpotensi membentuk ekosistem ekonomi baru di sekitarnya. Kehadiran hunian biasanya diikuti tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi berbasis komunitas. 

Ia menjelaskan, kawasan hunian umumnya memicu tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warung, jasa laundry, kuliner, hingga bengkel. Selain itu, fasilitas pendidikan dan kesehatan, layanan transportasi dan jasa logistik, hingga pasar tenaga kerja lokal juga ikut berkembang. “Jika dirancang dengan baik, perumahan dapat menjadi growth center yang mendorong ekonomi berbasis komunitas, bukan hanya sebagai tempat tinggal pasif,” tegasnya.

Dalam kepemilikan rumah, Istiqomah menekankan pentingnya peran perbankan. Menurutnya, lembaga keuangan memiliki posisi sentral dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. “Perbankan memiliki peran strategis dan sentral dalam memperluas akses kepemilikan rumah. Harus terus didorong agar perbankan untuk lebih inovatif. Misalnya melalui pembiayaan berbasis pendapatan aktual, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi keuangan untuk menurunkan biaya transaksi dan risiko,”tandasnya.

Istiqomah menambahkan, dengan pendekatan yang terintegrasi dan inklusif, pembangunan perumahan tidak sekadar memenuhi kebutuhan papan semata, melainkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (H-2)