Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PEMERINTAH terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyediaan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat melalui berbagai langkah konkret.
Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, ke Perumahan Graha Arraya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12).
Perumahan seluas 46 hektar yang terletak di kecamatan Ciampea dan Cibungbulang ini menjadi salah satu dari sekian banyak proyek perumahan bersubsidi yang diharapkan memberikan solusi bagi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kunjungannya, Menteri PKP, yang akrab disapa Ara, menegaskan pentingnya mendengarkan masukan langsung dari penghuni dan pengembang perumahan. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Sebagai pemerintah, kita harus banyak mendengar, pemerintah harus banyak turun ke lapangan, supaya kita bisa mengeluarkan suatu kebijakan atau merubah suatu kebijakan ke sebuah peraturan yang lebih baik," ujarnya.
Direktur Utama PT Bahana Imanan Suksestama (BAIMS), pengembang Kawasan Perumahan Graha Arraya, Endang Kawidjaja menyampaikan bahwa hingga Desember 2024 terdapat 147 unit rumah subsidi yang siap dihuni dan direncanakan untuk proses akad kredit pada Januari 2025.
Secara keseluruhan, proyek ini akan mencakup pembangunan 1.950 unit rumah subsidi dan 240 unit rumah non-subsidi.
Rumah subsidi yang siap untuk akad kredit berada di Klaster Lily dengan jumlah 98 unit. Rumah tipe 27/60 di klaster ini dipasarkan mulai dari harga Rp185 juta per unit.
Selain itu, Klaster Sakura yang terdiri atas 49 unit rumah ditambah 2 unit rumah contoh juga telah selesai dibangun. Rumah di Klaster Sakura memiliki spesifikasi luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi.
Kedua tipe rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, namun rumah di Klaster Lily belum dilengkapi dapur, menjadi pembeda utama antara kedua klaster tersebut.
"Kedua klaster ini sudah siap bangun, namun calon pembeli yang telah mendapatkan persetujuan bank masih menunggu pencairan kuota KPR FLPP. Kami berharap pada awal tahun mendatang seluruh proses akad kredit dapat terlaksana," jelas Endang.
Ia menambahkan bahwa mayoritas pembeli di Perumahan Graha Arraya bekerja di wilayah Bogor dan Jakarta, dengan sebagian besar merupakan karyawan swasta.
"Kami memiliki tujuh lokasi proyek di Bogor, sehingga para pembeli sudah familiar dengan kami. Banyak dari mereka memiliki hubungan kerabat atau alasan pribadi yang membuat mereka tetap memilih tinggal di Bogor meskipun bekerja di Jakarta. Biasanya mereka menggunakan kereta untuk bepergian," papar Endang. (Z-10)
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan menghadirkan hunian bersubsidi berkualitas untuk MBR
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bersubsidi bagi anggota kepolisian dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved