Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyediaan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat melalui berbagai langkah konkret.
Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, ke Perumahan Graha Arraya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12).
Perumahan seluas 46 hektar yang terletak di kecamatan Ciampea dan Cibungbulang ini menjadi salah satu dari sekian banyak proyek perumahan bersubsidi yang diharapkan memberikan solusi bagi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kunjungannya, Menteri PKP, yang akrab disapa Ara, menegaskan pentingnya mendengarkan masukan langsung dari penghuni dan pengembang perumahan. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Sebagai pemerintah, kita harus banyak mendengar, pemerintah harus banyak turun ke lapangan, supaya kita bisa mengeluarkan suatu kebijakan atau merubah suatu kebijakan ke sebuah peraturan yang lebih baik," ujarnya.
Direktur Utama PT Bahana Imanan Suksestama (BAIMS), pengembang Kawasan Perumahan Graha Arraya, Endang Kawidjaja menyampaikan bahwa hingga Desember 2024 terdapat 147 unit rumah subsidi yang siap dihuni dan direncanakan untuk proses akad kredit pada Januari 2025.
Secara keseluruhan, proyek ini akan mencakup pembangunan 1.950 unit rumah subsidi dan 240 unit rumah non-subsidi.
Rumah subsidi yang siap untuk akad kredit berada di Klaster Lily dengan jumlah 98 unit. Rumah tipe 27/60 di klaster ini dipasarkan mulai dari harga Rp185 juta per unit.
Selain itu, Klaster Sakura yang terdiri atas 49 unit rumah ditambah 2 unit rumah contoh juga telah selesai dibangun. Rumah di Klaster Sakura memiliki spesifikasi luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi.
Kedua tipe rumah ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, namun rumah di Klaster Lily belum dilengkapi dapur, menjadi pembeda utama antara kedua klaster tersebut.
"Kedua klaster ini sudah siap bangun, namun calon pembeli yang telah mendapatkan persetujuan bank masih menunggu pencairan kuota KPR FLPP. Kami berharap pada awal tahun mendatang seluruh proses akad kredit dapat terlaksana," jelas Endang.
Ia menambahkan bahwa mayoritas pembeli di Perumahan Graha Arraya bekerja di wilayah Bogor dan Jakarta, dengan sebagian besar merupakan karyawan swasta.
"Kami memiliki tujuh lokasi proyek di Bogor, sehingga para pembeli sudah familiar dengan kami. Banyak dari mereka memiliki hubungan kerabat atau alasan pribadi yang membuat mereka tetap memilih tinggal di Bogor meskipun bekerja di Jakarta. Biasanya mereka menggunakan kereta untuk bepergian," papar Endang. (Z-10)
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bersubsidi bagi anggota kepolisian dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Rencana penerapan skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah kini dirasa membuat pelaksanaan di lapangan berjalan lambat di awal 2025.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditargetkan dapat mulai disalurkan pada awal Januari 2025.
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong agar akad kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya boleh dilakukan ketika rumah sudah siap huni.
Rumah subsidi yang semakin kecil tidak hanya berdampak pada kenyamanan fisik, tetapi juga mengganggu kualitas hubungan antara anggota keluarga.
Usulan rumah subsidi 14 meter persegi (m²) oleh Lippo Group menuai perhatian luas dan memicu perdebatan soal status serta regulasi.
Keberadaan rumah subsidi berukuran kecil menjadi krusial di kawasan perkotaan karena harga lahan cenderung tinggi dan ketersediaannya terbatas.
Dalam peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023, luas tanah rumah tapak minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved