Hanya Mampu Biayai 8 Persen, Bauran Anggaran Program Tiga Juta Rumah Masih Dicari

KEMENTERIAN Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meyakini alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan sebesar Rp5,27 triliun hanya cukup untuk pembangunan 37.431 unit atau sekitar 8% dari program 3 juta rumah. 

Perlu ada upaya tambahan membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Untuk itu, pemerintah masih mencari formulasi bauran anggaran agar program tersebut bisa terealisasi. 

“Kita punya usaha. Semua usaha kan harus dilakukan. Kalau kita fungsi operator aja 8%. Masih kurang banyak sekali kita terus berupaya kan,” ungkap Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 di JW. Marriot Hotel, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu

Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp33,6 triliun untuk 220.000 unit.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” papar Maruarar Sirait.

Menurut lelaki yang disapa Ara, langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan, memurahkan dan mempercepat realisasi program Tiga Juta Rumah. 

Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya? 

“Terutama rakyat kecil. Harus berpihak kepada rakyat. Pak Prabowo kan selalu mengarahkan kita buat kebijakan, aturan, polisi yang berorakyat. Yaitu kita lakukan,” kata dia. 

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Piyono menuturkan dalam Rakernas Himperra 2024 pokok utama yang dibahas adalah soal dukungan menyediakan rumah subsidi untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi program pemerintah Prabowo-Gibran.

Ari mengemukakan, selama ini capain pembangunan rumah yang berhasil dibangun oleh sebanyak 3.000 an anggota Himperra seluruh Indonesia berkisar diangka 50 ribuan per tahun.

Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Sekitar 34 ribuan itu adalah rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan Program 3 juta rumah, Bapak Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150 ribu unit/tahun. Kami tentu mendukung itu,” papar CEO Riscon Group itu

Namun belajar dari pengalaman selama ini, salah satu tantangannya adalah masih belum  matching antara permintaan dan suplai di lapangan.

Program 3 juta rumah itu lanjut Ari perlu memperhitungkan kesesuaian permintaan dan suplai.

Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun

Kalau hanya mengandalkan permintaan dari konsumen KPR-FLPP, penyerapan rumah subsidi yang rata-rata 200.000 unit per tahun sulit akan melonjak 5 kali lipat menjadi 1 juta unit per tahun.

“Kami sampaikan ke beliau (Menteri PKP) agar Kementerian PKP mem-backup lewat program-programnya,” tambah Ari.

Dijelaskan Ari, hingga Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP. Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh pengembang anggota Himperra.

Terobosan Regulasi

Himperra juga mengusulkan kepada Pemerintah bahwa program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp8 juta-Rp10 juta per bulan.

Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp500 juta.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah perlu melakukan terobosan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Negara yang lain.

Salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20% atau senilai Rp140 triliun. 

Terobosan regulasi diperlukan tegas Ari, agar dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7% atau mendekati suku bunga KPR-FLPP.

”Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran,” ujarnya. (Z-10)