Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya? 

PEMERINTAH melalui Kemenko Perekonomian mengumumkan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk rumah subdisi apa Agustus kemarin.

Namun, menjelang akhir 2024, kebijakan tersebut belum dirasakan. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024. Dengan bertambahkan kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan.

Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Airlangga dikutip dari Antara. 

Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. 

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Aosisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyatakan, hingga saat ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.

Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun

“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa terlaksana. Kami telah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa akad kredit dan realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukan tertunda,” tegas Junaidi.

Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukan janji manis karena kita pengembang rumah subsidi, dan khususnya yang tegabung dalam APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.

“Dan seharusnya, di penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang tinggal hitungan bulan ini, bisa menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait program pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum  direalisasikan. Jangan sampai program yang selama ini sudah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.

Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya karena banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.

Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya karena dalam pembangunan properti atau perumahan, selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor industri yang juga akan bergerak jika ada pembangunan perumahan. “Tak hanya itu, masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi juga menunggu realisasi ini,” tegas Junaidi. (Ant/Z-10)