Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan dominasi lembaga dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan, capaian FLPP ini merupakan yang paling besar sepanjang sejarah negara Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pada tahun ini pemerintah juga telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II lalu.
Maruarar mengatakan, bangsa Indonesia sangat bangga dengan kinerja BP Tapera yang terus bekerja dan melakukan inovasi dan terobosan guna membantu masyarakat memiliki rumah layak dan terjangkau. Apalagi saat ini pemerintah juga mendorong pembebasan biaya BPHTB dan PBG yang membantu MBR.
Atas pencapaian ini, BP Tapera meraih penghargaan dalam ajang Property and Bank Awards 2025 sebagai Lembaga Pemerintah Pendukung Pembiayaan Program 3 Juta Rumah pada Rabu (25/6) di Jakarta. Penghargaan ini diterima langsung oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Ia mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih BP Tapera saat ini merupakan bukti nyata komitmen BP Tapera dalam mendukung pemenuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tercatat realisasi KPR Subsidi FLPP dari 1 Januari – 25 Juni 2025 mencapai 115.930 unit rumah senilai Rp14,36 triliun.
Sementara itu realisasi KPR FLPP dari 20 Oktober 2024 – 25 Juni 2025 mencapai 150.350 unit rumah senilai Rp18,64 triliun dengan penerima dari swasta sebanyak 115.541 unit rumah, wiraswasta sebanyak 19.011 unit rumah, PNS sebanyak 8.803 unit rumah, polri/TNI sebanyak 2.998 unit rumah dan lainnya sebanyak 3.997 unit rumah.
“Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera gencar melakukan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga guna pencapaian realisasi hingga 350.000 unit nantinya. Akselerasi melalui segmentasi terus digencarkan,” ungkap Heru optimis.
Saat ini yang sudah dilakukan kerja sama oleh BP Tapera adalah TNI/AD sebanyak 5.760 unit rumah, Guru sebanyak 20.000 unit rumah, Nakes sebanyak 30.000 unit rumah, wartawan sebanyak 3.000 unit rumah, pekerja migran sebanyak 20.000 unit rumah, BKKBN sebanyak 2.000 unit rumah, KemenPANRB sebanyak 1.000 unit rumah, LAN sebanyak 1.000 unit rumah, ANRI sebanyak 1.000 unit rumah, Pemprov Jabar 10.000 unit rumah, Blue Bird sebanyak 8.000 unit rumah dan Pemprov Jateng sebanyak 20.000 unit rumah. (Z-10)
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
Tingginya tekanan ekonomi dan lonjakan harga properti membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan industri seperti Bekasi semakin sulit memiliki hunian layak
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta bjb meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat.
Dengan KPR FLPP, masyarakat MBR akan menerima manfaat DP hanya 1%, harga rumahnya terjangkau, dan cicilan tetap selama masa tenor.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Pemerintah tengah mengkaji ulang standar desil 8 yang digunakan dalam program perumahan, mengingat perbedaan standar hidup di setiap provinsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved