BTN Kuasai 46,7 Persen Penyaluran KPR FLPP Sepanjang 2025

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendominasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025. Hingga 22 Desember 2025, BTN menyalurkan 128.608 unit rumah subsidi atau setara 46,7 persen dari total realisasi nasional sebanyak 270.985 unit.

Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan, BTN menjadi bank penyalur terbesar di antara 39 bank pelaksana KPR FLPP. Penyaluran tersebut melibatkan 8.058 pengembang yang membangun 13.118 perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

Dominasi BTN semakin kuat dengan kontribusi anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), yang menempati posisi penyalur terbesar kedua dengan realisasi 59.463 unit saat masih beroperasi sebagai BTN Syariah. Secara total, BTN dan BSN menyalurkan 188.071 unit rumah subsidi hingga akhir Desember 2025.

Baca juga : Salurkan 182.952 KPR FLPP, BTN Jadi Tulang Punggung

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi peran BTN dalam mendukung pembiayaan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apresiasi tersebut disampaikan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2026 bersama 43 bank penyalur di Kantor BP Tapera, Jakarta.

Pemerintah menargetkan penyaluran KPR FLPP mencapai 350.000 unit pada 2026. BTN menjadi salah satu dari 10 bank dengan realisasi tertinggi yang kembali dipercaya menyalurkan FLPP tahun depan.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar menegaskan, posisi BTN sebagai bank utama KPR subsidi masih solid. Saat ini, portofolio KPR subsidi mencapai 64 persen dari total portofolio KPR BTN.

Baca juga : Optimis Kejar Target Penyaluran FLPP 350 Ribu Rumah hingga Akhir 2025, Begini Strategi BP Tapera

“Pertumbuhan KPR subsidi relatif stabil sepanjang 2025 dan permintaannya diproyeksikan meningkat pada 2026 seiring kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi MBR,” ujar Hirwandi.

Ia mengakui, penyaluran KPR FLPP sepanjang 2025 menghadapi tantangan, mulai dari cuaca yang menghambat pembangunan hingga kendala perizinan di lapangan. Meski demikian, BTN tetap mampu menjaga kinerja penyaluran.

BTN juga menyiapkan strategi agresif pada 2026 dengan memperkuat fungsi intermediasi, termasuk menjaring calon debitur dari institusi dan korporasi besar yang memiliki ribuan karyawan.

“Potensinya besar jika BTN menjadi bank utama transaksi mereka. Karyawan bisa menjadi basis debitur baru KPR subsidi,” kata Hirwandi.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memastikan penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2026 akan dimulai lebih cepat, yakni sejak awal Januari.

“Ini pertama kalinya pencairan FLPP bisa dilakukan di awal Januari. Kami harap pengembang bisa langsung melanjutkan proyek yang masih tahap penyelesaian,” ujarnya.

Dengan realisasi hampir setengah dari total penyaluran nasional, BTN kembali menegaskan perannya sebagai tulang punggung pembiayaan perumahan subsidi di Indonesia. (MGN/Z-10)