Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berkomitmen untuk mendukung program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang digagas pemerintah.
Pada tahun ini, pengambil kebijakan mengalokasikan Rp30 triliun untuk menjalankan program tersebut. Dengan alokasi anggaran itu, targetnya ialah memberikan akses 200 ribu rumah kepada Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
"Hingga Juni 2022, dari target penyediaan 200 ribu rumah, 49,78% telah diselesaikan dan diterima oleh MBR," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogono dalam siaran pers, Senin (22/8).
Baca juga: Generasi Milenial Jadi Penerima FLPP Terbanyak
Alokasi dana sebesar Rp30 triliun berasal dari APBN, yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun. Itu diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada PT SMF sebesar Rp2 triliun.
Sisa dananya didapat dari penerbitan surat utang oleh SMF, serta dari pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF. Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, SMF berperan meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP. Sehingga, pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP yang awalnya 90%.
Dalam menjalankan program, perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk pembiayaan KPR FLPP, yang ditujukan kepada bank penyalur. Hingga akhir 2021, pengelolaan dana pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP, dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.
Baca juga: Kucurkan Rp23 T, PUPR Subsidi 222 Ribu Unit Rumah di Tahun Ini
Sejak Agustus 2018 hingga Juni 2022, SMF berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung kepemilikan rumah bagi seluruh mayarakat. Dalam hal ini, melalui kebijakan maupun skema kredit bersubsidi (FLPP), untuk menekan backlog dengan menggunakan APBN.
Selama ini, lanjut Ani, sapaan akrabnya, APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya, menolong masyarakat berpendapat rendah, agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target 200.000 unit rumah pada tahun ini.
Diketahui, sepanjang periode 2010 hingga Juni 2022, program KPR FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit dengan nilai Rp97,44 triliun. Manfaat dari program itu juga banyak dirasakan oleh MBR di berbagai wilayah Indonesia.(OL-11)
Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil.
LPDB Koperasi kembali menegaskan dedikasinya dalam mendukung pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat melalui penyaluran pinjaman maupun pembiayaan dana bergulir bagi koperasi
SURVEI Segara Research Institute menunjukkan mayoritas peminjam di Indonesia lebih mengutamakan kecepatan pencairan dana dibandingkan besaran suku bunga dalam memilih sumber pembiayaan.
Akses pembiayaan bagi jutaan masyarakat unbanked dan underbanked yang selama ini belum terlayani optimal oleh sektor perbankan formal makin diperhatikan.
MECA 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap brand yang mampu menampilkan terobosan pemasaran serta relevan dengan kebutuhan zaman.
Indonesia terus memajukan infrastruktur berkelanjutan melalui model pembiayaan dengan menggabungkan partisipasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved