Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF berkomitmen untuk mendukung program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang digagas pemerintah.
Pada tahun ini, pengambil kebijakan mengalokasikan Rp30 triliun untuk menjalankan program tersebut. Dengan alokasi anggaran itu, targetnya ialah memberikan akses 200 ribu rumah kepada Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
"Hingga Juni 2022, dari target penyediaan 200 ribu rumah, 49,78% telah diselesaikan dan diterima oleh MBR," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogono dalam siaran pers, Senin (22/8).
Baca juga: Generasi Milenial Jadi Penerima FLPP Terbanyak
Alokasi dana sebesar Rp30 triliun berasal dari APBN, yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun. Itu diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada PT SMF sebesar Rp2 triliun.
Sisa dananya didapat dari penerbitan surat utang oleh SMF, serta dari pengembalian pokok yang diterima BP Tapera maupun SMF. Sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, SMF berperan meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP. Sehingga, pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP yang awalnya 90%.
Dalam menjalankan program, perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk pembiayaan KPR FLPP, yang ditujukan kepada bank penyalur. Hingga akhir 2021, pengelolaan dana pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP, dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.
Baca juga: Kucurkan Rp23 T, PUPR Subsidi 222 Ribu Unit Rumah di Tahun Ini
Sejak Agustus 2018 hingga Juni 2022, SMF berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp11,2 triliun untuk 318.413 unit rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung kepemilikan rumah bagi seluruh mayarakat. Dalam hal ini, melalui kebijakan maupun skema kredit bersubsidi (FLPP), untuk menekan backlog dengan menggunakan APBN.
Selama ini, lanjut Ani, sapaan akrabnya, APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan. Di antaranya, menolong masyarakat berpendapat rendah, agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target 200.000 unit rumah pada tahun ini.
Diketahui, sepanjang periode 2010 hingga Juni 2022, program KPR FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit dengan nilai Rp97,44 triliun. Manfaat dari program itu juga banyak dirasakan oleh MBR di berbagai wilayah Indonesia.(OL-11)
Renovasi rumah tanpa menguras tabungan. Kenali BRI KPR Renovasi dengan cicilan fleksibel dan tenor panjang untuk wujudkan hunian lebih nyaman.
Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta mendorong pengembang properti memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang
Pemerintah menegaskan terus mendorong pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama meningkatkan daya saing UMKM.
Konsisten memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kinerja positif melalui pertumbuhan kredit yang solid.
Meningkatnya kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh debt collector menjadi peringatan keras bagi industri pembiayaan nasional.
Setiap pukul tiga dini hari, saat banyak remaja masih tertidur, Jeni Adilasari sudah memulai harinya di rumah sederhana di Bojonegoro.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved