Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA backlog perumahan dinilai tidak bisa langsung diperlakukan sebagai angka permintaan (demand) yang siap dieksekusi menjadi program. Sebab, data perumahan dinilai belum menjawab siapa yang benar-benar membutuhkan, di mana lokasi, dan apa yang paling mendesak.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, menyampaikan angka backlog perumahan saat ini tidak memperjelas apa yang sebenarnya diukur dan bagaimana angka itu diterjemahkan menjadi daftar kebutuhan riil. Angka ini tidak pernah diidentifikasikan sebagai angka permintaan dan tidak pernah terkonsolidasi, sehingga ekosistem suplai ikut terganggu.
“Kalau angka backlog hanya jadi angka, tapi permintaannya tidak pernah benar-benar dipetakan, maka sisi supply-nya kacau,” kata Fahri dalam diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Industri Properti 2026 yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di The Hub Sinar Mas Land, Jakarta, kemarin.
Dalam paparannya, Fahri membedakan beberapa lapis persoalan backlog yang kerap tercampur. Ia menjelaskan ada backlog kepemilikan, keluarga yang tidak punya rumah, tidak punya rumah di tempat lain, dan tidak punya tanah, sekitar 9,8 juta keluarga. Di sisi lain, ada backlog kelayakan, keluarga yang tinggal di rumah tidak layak meski rumah itu milik mereka, sekitar 20 juta keluarga.
Ia kemudian menyoroti satu kelompok yang menurutnya paling rentan dan sering luput, yakni keluarga yang tinggal di rumah tidak layak. Rumah itu bukan miliknya, serta tidak punya rumah atau tanah di tempat lain. Kelompok ini disebutnya sekitar 6 juta keluarga dan perlu segera diidentifikasi karena menjadi prioritas.
Fahri menilai masalah perumahan tidak bisa diatasi hanya dengan produksi tanpa pembenahan tata kelola. Menurutnya, negara seharusnya fokus mengatur ekosistem agar pelaku usaha tinggal membangun, bukan menjadikan negara sebagai “marketing properti”.
“Rumah bukan komoditas, melainkan hak asasi, sehingga intervensi pemerintah harus komprehensif dari hulu ke hilir, termasuk penertiban tata kelola tanah dan perizinan serta pembiayaan jangka panjang,” lanjut Fajri.
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Hari Ganie, menyebut kinerja industri properti nasional belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, perlambatan ekonomi dan iklim kebijakan yang belum mendukung membuat sektor ini masih menghadapi tekanan.
“Indikasinya terlihat dari penjualan rumah komersial yang turun tajam, meskipun pemerintah telah menggulirkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP),” kata Hari Gani.
Ia menilai pelemahan daya beli turut membatasi ruang gerak pasar. Di sisi lain, ketidakpastian , dari penerapan Lahan Sawah Dilindungi, PP Tanah Terlantar, hingga rencana revisi RTRW di sejumlah daerah, dinilai menambah beban pengembang.
“Industri butuh kepastian, karena tanah adalah bahan baku utama pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Property Syariah Himperra, Hadiana, melihat ceruk perumahan syariah kian terbuka seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hunian yang sejalan dengan prinsip syariah. Ia menegaskan, konsep perumahan syariah bukan sekadar label pemasaran, melainkan penerapan standar halal secara menyeluruh, dari proses perolehan lahan, skema pembiayaan, hingga akad jual beli.
Menurut Hadiana, meski berangkat dari nilai Islam, perumahan syariah tetap membawa semangat inklusivitas dan keberagaman. Dengan transaksi yang bebas riba, akad yang transparan, serta perlindungan hukum bagi konsumen, skema ini diharapkan menjadi alternatif hunian yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan.
Di sisi pembiayaan, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan BP Tapera membukukan kinerja positif sepanjang 2025.
Memasuki 2026, BP Tapera menyiapkan rencana kerja bertajuk Sinergi, Inovasi, dan Promosi (SIP 350 Ribu). Strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah, sekaligus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang.
“BP Tapera juga menyiapkan produk pembiayaan renovasi dan pembangunan rumah di atas lahan sendiri bagi MBR yang sudah memiliki tanah. Inovasi ini diharapkan memperlebar akses pembiayaan hunian layak dan berkualitas,” kata dia.
Dari kalangan pengembang, Direktur Utama Pesona Kahuripan Group, Angga Budi Kusuma, menilai tantangan penyaluran KPR subsidi pada 2026 masih besar. Ia menyebut pengembang rumah tapak mulai perlu mengantisipasi arah pasar dengan mempelajari hunian vertikal.
“Ini tantangan, tapi saya optimistis bisa dilalui. Developer yang selama ini bermain di rumah tapak harus segera belajar bermain di rumah vertikal, walaupun potensi rumah tapak masih sangat besar,” kata Angga.
Optimisme itu, menurut Angga, juga ditopang oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai pro-rakyat.

Ketua Forwapera Erfendi Eka Putra mengatakan Forwapera kini memasuki usia ke-20 tahun. Dalam momentum dua dekade, Forwapera menghadirkan Anugerah Forwapera.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kolaborasi luar biasa dari seluruh stakeholder perumahan, baik tokoh, asosiasi, perusahaan pengembang, hingga proyek-proyek perumahan dan properti terbaik di Tanah Air,” ujar Erfendi.
Erfendi menambahkan, Anugerah Forwapera juga menjadi bentuk dukungan insan pers terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Penentuan pemenang melalui tahapan seleksi, analisis, survei dan riset data, serta penilaian akhir oleh Dewan Juri yang terdiri dari jurnalis senior sektor perumahan, Edo Rusyanto, Lukita Grahadyarini, dan Ahmad Punto.
Berdasarkan penilaian Forwapera, terdapat 40 penerima Anugerah Forwapera 2026 yang terbagi dalam lima kategori: Tokoh Inspiratif, Penghargaan Khusus, Pengembang dan Proyek Properti (Subsidi dan Non-Subsidi), Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-Bank, serta Pendukung Industri.
LIST PENERIMA ANUGERAH FORWAPERA 2026
KATEGORI TOKOH INSPIRATIF
KATEGORI PENGHARGAAN KHUSUS
KATEGORI PENGEMBANG DAN PROYEK PROPERTI
Subsidi
Non Subsidi
KATEGORI PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
KATEGORI PENDUKUNG INDUSTRI
Rangkaian pameran internasional Homelife Indonesia Series 2025 resmi dimulai pada Rabu (26/11) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, dan akan berlangsung hingga 29 November 2025.
Wamen PKP Fahri Hamzah soroti double backlog 6 juta keluarga, tekankan pentingnya data tunggal, regulasi, dan off-taker demi hunian layak rakyat.
Indonesia tengah menghadapi krisis backlog perumahan yang dinilai semakin serius. Pemerintah menyebut sekitar 9,8 juta keluarga belum memiliki rumah sendiri.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved