Wamen PU: Hunian tanpa Infrastruktur hanya Bangunan Kosong

PEMBANGUNAN perumahan yang tidak terintegrasi dengan infrastruktur dasar kembali menuai kritik. Sejumlah kawasan hunian di berbagai daerah dilaporkan gagal dihuni karena minim akses air bersih, sanitasi layak, hingga transportasi publik.

Kondisi tersebut membuat banyak rumah yang secara fisik telah dibangun justru ditinggalkan penghuninya. Tanpa dukungan layanan dasar, hunian dinilai tidak lebih dari bangunan kosong yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa ke depan pembangunan perumahan tidak boleh berdiri sendiri. Menurutnya, hunian harus melekat dengan sistem layanan dasar dan dirancang sejak awal bersama peran aktif pemerintah daerah.

Baca juga : Proyek Perumahan dan PSN Dongkrak Bisnis Pipa

“Perumahan tidak bisa dipisahkan dari air bersih, sanitasi, dan akses transportasi. Pemerintah daerah harus terlibat sejak perencanaan agar kawasan benar-benar layak huni,” ujarnya.

Sementara itu, dari perspektif akademik, Jehansyah Siregar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai persoalan permukiman kumuh bukan semata kesalahan warga. Ia menyebut kawasan kumuh sebagai produk kegagalan sistemik dalam kebijakan perumahan dan tata kota.

“Permukiman kumuh lahir dari mahalnya rumah formal, timpangnya akses terhadap lahan, serta lemahnya intervensi negara,” jelasnya.

Jehansyah juga mengkritik pendekatan penggusuran yang masih sering dilakukan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan kemiskinan ke lokasi lain.

“Penggusuran hanya memindahkan kemiskinan. Yang dibutuhkan adalah penataan kawasan, konsolidasi lahan, hunian vertikal yang manusiawi, serta relokasi yang adil dan partisipatif,” pungkasnya. (Z-10)