Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini.
"Ini belum masuk ke dalam skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Jadi saya terbuka ke publik, ini baru draf ya. Saya mau tanya, teman-teman yang milenial, ini setuju nggak kalau ini masuk ke dalam skema rumah subsidi," kata Ara seperti dikutip Antara, Kamis (13/6).
Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan pengembang perumahan terkait pembahasan wacana perubahan tipe rumah subsidi di Indonesia serta peninjauan mock up rumah minimalis di kawasan perkotaan.
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bersama para pengembang perumahan, yang membahas wacana perubahan tipe rumah subsidi di Indonesia, serta peninjauan mock-up rumah minimalis untuk kawasan perkotaan.
Ara menjelaskan bahwa usulan perubahan tipe rumah subsidi dari ukuran 36 meter persegi menjadi 18 meter persegi masih dalam tahap rancangan dan belum disosialisasikan secara resmi. Karena itu, ia membuka ruang diskusi dengan kelompok muda untuk mencegah lahirnya kebijakan yang tidak relevan.
Ia menekankan bahwa jika mayoritas generasi milenial tidak mendukung rencana ini, maka program tersebut tidak akan dilanjutkan. Menurutnya, kebijakan publik harus berpijak pada kebutuhan dan aspirasi para calon pengguna utama, yakni generasi muda.
Dari sejumlah masukan yang telah diterima, Ara menyebutkan bahwa banyak anak muda lebih memilih rumah yang tidak terlalu luas, namun dekat dengan pusat kota, tempat kerja, dan akses transportasi umum. Meski berada di lahan di bawah 60 meter persegi, yang penting bagi mereka adalah kelayakan dan kesehatan hunian.
"Input yang kami terima kebanyakan milenial lebih senang rumahnya jangan terlalu jauh dari tempat kerja, dari kota, tidak apa-apa di bawah (luas tanah) 60 meter, tapi yang penting layak huni," katanya.
"Saya akan coba lanjutkan perjuangan ini, karena ini belum menjadi keputusan, ingat ya, ini belum menjadi keputusan," tambahnya.
Menurutnya, semangat dari program ini adalah menyediakan rumah terjangkau di wilayah perkotaan, bukan di pedesaan. Saat ini, pihaknya masih aktif menjaring masukan dari berbagai komunitas milenial lintas profesi. (Ant/P-4)
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan menghadirkan hunian bersubsidi berkualitas untuk MBR
JMN kembali menyelenggarakan Indonesia Property & Bank Award (IPBA) ke XIX Tahun 2025 untuk menghargai kontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional.
Nobu Bank resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Tingginya tekanan ekonomi dan lonjakan harga properti membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan industri seperti Bekasi semakin sulit memiliki hunian layak
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta bjb meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved