Pemerintah Naikkan Kuota FLPP Jadi 350 Ribu Unit, Kesempatan MBR Miliki Rumah Makin Besar

Pemerintah menaikkan target kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit untuk tahun anggaran 2025. Seiring dengan itu, BTN mendapat alokasi kuota baru sebesar 220.000 unit, naik tajam dari sebelumnya 158.301 unit.

Tambahan ini menegaskan peran strategis BTN sebagai pemimpin dalam penyaluran KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyambut positif langkah pemerintah ini. Ia menilai peningkatan kuota FLPP sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Berencana Siapkan 2 Ribu Rumah Subsidi Bagi Pengemudi Ojek Online

“BTN siap mempercepat penyaluran FLPP untuk skema konvensional sebanyak 160.000 unit dan syariah 60.000 unit. Kami telah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan serta memperkuat digitalisasi agar akses KPR subsidi semakin mudah,” ujar Hirwandi dalam webinar OJK Institute, belum lama ini.

Menurut dia, melalui aplikasi digital Bale by BTN yang dilengkapi fitur Bale Properti, masyarakat kini bisa mencari hunian, mengajukan KPR konvensional atau syariah, hingga memantau prosesnya secara online, tanpa harus datang ke kantor cabang.

“Kami imbau masyarakat agar tidak menunda membeli rumah. Sekarang, prosesnya jauh lebih cepat dan mudah berkat layanan digital BTN,” tambah Hirwandi.

Baca juga : 483 Ribu Lebih Guru Belum Punya Hunian Layak

Sebelumnya, diketahui bahwa kuota nasional FLPP 2025 ditetapkan sebanyak 220.000 unit, dengan BTN mengelola 158.301 unit (terdiri dari 122.834 unit konvensional dan 35.467 unit syariah). Namun sejak 23 Juli 2025, pemerintah resmi menaikkan kuota menjadi 350.000 unit, dan BTN dipercaya menyalurkan total 220.000 unit.

Dalam forum yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK, Yan Syafri, menegaskan dukungan OJK terhadap pembiayaan perumahan melalui berbagai kebijakan, termasuk POJK No.40/2019 yang memberi fleksibilitas penilaian kualitas aset untuk kredit hingga Rp5 miliar, termasuk KPR subsidi.

“OJK mendukung program pembiayaan perumahan nasional, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Dorong Hunian Vertikal dan Konsep TOD

Selain itu, BTN juga aktif mendorong pembangunan hunian vertikal guna menjawab keterbatasan lahan di perkotaan. Hirwandi menekankan bahwa FLPP bisa digunakan untuk rumah susun dan apartemen, namun perlu dorongan lebih agar masyarakat terbiasa dengan konsep ini seperti halnya di negara lain.

“Jika semua mengejar rumah tapak, lahan pertanian bisa terancam. Pemerintah perlu mengedukasi publik mengenai keunggulan rumah susun,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Edward Abdurrahman, menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk efisiensi lahan dan biaya. Beberapa kota seperti Palembang disebut telah mulai menerapkan pendekatan ini secara konkret.

“Kami menggandeng BUMN pemilik lahan strategis dan pemda untuk membangun hunian vertikal terintegrasi dengan transportasi dan fasilitas publik,” ujar Edward. (Z-10)