Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
REALISASI penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dari pemerintah masih dinanti masyarakat.
Pasalnya, sejak diumumkan pada awal September lalu, penambahan 34 ribu unit rumah subsidi belum juga terealisasikan.
Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024.
Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya?
Kuota FLPP untuk rumah subsidi yang semula hanya 166 ribu unit, dengan ini bertambah hingga 200 ribu unit untuk periode 2024.
“Bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Airlangga dikutip dari Antara.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) Ari Tri Priyono meminta agar, pemerintah segera merealisasikanjanjinya untuk mencairkan dana tambahan kuota FLPP untuk 2024.
Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Sebelumnya kami berterima kasih, telah ada komitmenpemerintah untuk menambah kuota FLPP dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit. Ada 34 ribu unit tambahan FLPP 2024. Tapi itu (dana) sampai sekarang belum cair. Akad FLPP-nya tetap belum bisa dilaksanakan. Kasihan anggota-anggota kami dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mau beli rumah,” terang Ari Tri Priyono.
Calon konsumen MBR, jelas Ari, yang tertunda dan tidak bisa akad kredit adalah penerima manfaat langsung subsidi FLPP. Mereka adalah pihak yang terkena dampak utamanya.
Sedangkanpengembang kesulitan mengelola cashflow-nya dan menjalankan kewajiban kepada perbankan.
Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun
“Himperra dengan anggota lebih dari 3.000 pengembang terusfull support mendukung program-program pemerintah. Apalagi tahun ini sekitar 60 ribu unit rumah subsidi di produksi Himperra. Dan tahun depan kami menargetkan bisa terrealisasi 75 ribu unit rumah bersubsidi,” tambahnya.
Melihat begitu besar harapan kepada pemerintahan baru, Prabowo-Gibran untuk menjadikan Perumahan sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional.
Apalagi dengan target 3 juta unit rumah setiap tahun, maka keberadaan Kementrian Perumahan Rakyat dan Perkotaan harus diwujudkan.
Baca juga : Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah
“Himperra sangat mendukung program pemerintahan baruPrabowo-Gibran. Karena backlog rumah mayoritas-nya di kotadan pinggiran-pinggiran kota, maka sebaiknya 1,5 juta unit rumah di kota-kota dan sekitar-nya. Baru kemudian sebanyak 1,5 juta unit rumah di daerah pesisir dan pedesaan,” usulnya.
Pada kesempatan tersebut Himperra juga mengusulkan, khusus anggaran FLPP untuk MBR minimal dinaikkan. Sehingga, anggaran tersebut mampu membiayai 300 ribu unit rumah bersubsidi.
“Jumlah angkatan kerja muda, generasi millennial, sangat banyak dan selama ini belum dapat perhatian khusus. Bisa saja misalnya mereka diberikan fasilitas seperti FLPP. Tetapi dengan bunga yang lebih tinggi, antara 7%-8% per tahun,” kata dia.
Dengan kebijakan tersebut Himperra meyakini hal itu bisamendorong industri perumahan tumbuh pesat. Akibat seluruhlini bisnis turunan yang berjumlah lebih dari 185 Industri ikut berlari kencang.
“Industri semen, baja, keramik, genteng, gypsum, cat, accesoriesrumah, dan lain-lain akan tumbuh dengan pesat, Pada akhirnya mampu mendukung pergerakan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diingikan pemerintah,” pungkasnya. (Z-10)
PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama PT Grab Teknologi Indonesia menyalurkan pendanaan senilai Rp6 triliun melalui Program GrabModal.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah
Kinerja keuangan yang terus menunjukkan tren positif tersebut ditopang strategi dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui pendampingan intensif dan program apresiasi kepada nasabah.
DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan.
PT Adira Dinamika Multi Finance resmi menandatangani dua perjanjian strategis sebagai bagian dari langkah penguatan bisnis dan perluasan strategi pertumbuhan anorganik.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved