Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
REALISASI penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dari pemerintah masih dinanti masyarakat.
Pasalnya, sejak diumumkan pada awal September lalu, penambahan 34 ribu unit rumah subsidi belum juga terealisasikan.
Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024.
Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya?
Kuota FLPP untuk rumah subsidi yang semula hanya 166 ribu unit, dengan ini bertambah hingga 200 ribu unit untuk periode 2024.
“Bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Airlangga dikutip dari Antara.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) Ari Tri Priyono meminta agar, pemerintah segera merealisasikanjanjinya untuk mencairkan dana tambahan kuota FLPP untuk 2024.
Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Sebelumnya kami berterima kasih, telah ada komitmenpemerintah untuk menambah kuota FLPP dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit. Ada 34 ribu unit tambahan FLPP 2024. Tapi itu (dana) sampai sekarang belum cair. Akad FLPP-nya tetap belum bisa dilaksanakan. Kasihan anggota-anggota kami dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mau beli rumah,” terang Ari Tri Priyono.
Calon konsumen MBR, jelas Ari, yang tertunda dan tidak bisa akad kredit adalah penerima manfaat langsung subsidi FLPP. Mereka adalah pihak yang terkena dampak utamanya.
Sedangkanpengembang kesulitan mengelola cashflow-nya dan menjalankan kewajiban kepada perbankan.
Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun
“Himperra dengan anggota lebih dari 3.000 pengembang terusfull support mendukung program-program pemerintah. Apalagi tahun ini sekitar 60 ribu unit rumah subsidi di produksi Himperra. Dan tahun depan kami menargetkan bisa terrealisasi 75 ribu unit rumah bersubsidi,” tambahnya.
Melihat begitu besar harapan kepada pemerintahan baru, Prabowo-Gibran untuk menjadikan Perumahan sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional.
Apalagi dengan target 3 juta unit rumah setiap tahun, maka keberadaan Kementrian Perumahan Rakyat dan Perkotaan harus diwujudkan.
Baca juga : Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah
“Himperra sangat mendukung program pemerintahan baruPrabowo-Gibran. Karena backlog rumah mayoritas-nya di kotadan pinggiran-pinggiran kota, maka sebaiknya 1,5 juta unit rumah di kota-kota dan sekitar-nya. Baru kemudian sebanyak 1,5 juta unit rumah di daerah pesisir dan pedesaan,” usulnya.
Pada kesempatan tersebut Himperra juga mengusulkan, khusus anggaran FLPP untuk MBR minimal dinaikkan. Sehingga, anggaran tersebut mampu membiayai 300 ribu unit rumah bersubsidi.
“Jumlah angkatan kerja muda, generasi millennial, sangat banyak dan selama ini belum dapat perhatian khusus. Bisa saja misalnya mereka diberikan fasilitas seperti FLPP. Tetapi dengan bunga yang lebih tinggi, antara 7%-8% per tahun,” kata dia.
Dengan kebijakan tersebut Himperra meyakini hal itu bisamendorong industri perumahan tumbuh pesat. Akibat seluruhlini bisnis turunan yang berjumlah lebih dari 185 Industri ikut berlari kencang.
“Industri semen, baja, keramik, genteng, gypsum, cat, accesoriesrumah, dan lain-lain akan tumbuh dengan pesat, Pada akhirnya mampu mendukung pergerakan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diingikan pemerintah,” pungkasnya. (Z-10)
BNI mengumumkan rencana penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025, dengan nilai maksimal Rp5 triliun.
Menjelang peluncuran resminya pada 19 Juni 2025, Asthara Skyfront City menjalin kerja sama strategis dengan empat lembaga keuangan terpercaya.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
PT Bank Danamon Indonesia dan PT Adira Dinamika Multi Finance, dengan dukungan MUFG Bank, kembali hadir mendukung penyelenggaraan IIMS Surabaya 2025.
Fintech di Indonesia dimulai dengan fokus memfasilitasi pembayaran online, sebagai respons terhadap maraknya transaksi online dan e-commerce.
Pengembangan infrastruktur gas senilai USD 32,4 miliar menerima pembiayaan tidak langsung maupun dalam bentuk utang.
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi dengan luas 14 meter persegi yang diusung oleh Lippo Group
Sebanyak 16 rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang oleh PT Kawaanukirah Property di Banten, Kamis (12/6).
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Kebijakan segmentasi penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan profesi yang digagas Kementerian PKP terbukti efektif dorong penjualan rumah subsidi
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved