Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh. Hingga Agustus 2025, kata menteri PKP, alokasi rumah subsidi untuk buruh telah mencapai 36.629 unit dari target 20.000 unit.
"Saya sudah sepakat dengan Pak Menaker untuk menambahkan alokasi rumah subsidi untuk buruh menjadi 50.000 unit," kata Ara, sapaan Maruarar, dalam keterangan yang dikutip, Jumat (15/8).
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para asosiasi pengembang yang telah sepakat untuk memberikan bantuan gratis uang muka rumah subsidi bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini merupakan sejarah, belum ada pengembang memberikan uang muka gratis. Kalau tidak ada keterlibatan aktif pengembang tidak akan tercipta ekosistemnya. Ini merupakan wujud berbaginomics sesuai arahan Presiden Prabowo (Subianto)," ujar Ara.
Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada BTN sebagai bank yang paling banyak menyalurkan subsidi perumahan. "Saya tidak ragu, tidak ada yang lebih baik dan lebih masif dari program rumah subsidi dengan efek berganda (multiplier effectnya yang besar)," ujarnya.
Ara menyampaikan, dengan kuota FLPP tahun ini sebanyak 350 ribu dengan rata-rata pekerja 5 orang untuk 1 unit rumah, total sekitar 1.750.000 tenaga kerja terserap. "Apalagi tahun depan jika naik 500 ribu kuotanya," tukas Menteri Ara.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa program rumah subsidi ini memiliki dampak yang luar biasa. Ia tidak hanya memberikan solusi terkait dengan kesejahteraan buruh, tapi juga menciptakan lapangan.
"Ini tentu jadi suatu hal yang menggembirakan bagi kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Target kita tadi awalnya 20 ribu unit, ternyata antusiasmenya tinggi kita sudah menetapkan target yang baru rumah subsidi untuk buruh menjadi 50 ribu sampai akhir tahun," ujarnya. (E-2)
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
Lingkup kerja sama itu adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada prajurit dan ASN TNI AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kemenkeu telah menyiapkan daftar aset-aset BLBI yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam program tiga juta rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved