Tanpa Roadmap, Program 3 Juta Rumah Terancam Mandek

KETIDAKPASTIAN terkait roadmap program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kebingungan di kalangan pengembang perumahan. Hingga saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) belum merilis peta jalan yang akan menjadi acuan dalam implementasi program tersebut.

Komisi V DPR RI juga telah menagih dokumen roadmap program 3 juta rumah kepada Kementerian PKP. Dalam rapat kerja dengan kementerian pada beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda, menyatakan bahwa blueprint sangat diperlukan agar program ini tidak hanya sekadar janji.

Baca juga : Skema Baru KPR FLPP Dipercaya Bisa Meningkatkan Target Pembiayaan hingga 150 Persen

Senada dengan itu, Anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat, Lokot Nasution, juga meminta Kementerian PKP untuk segera menyusun matriks kerja. Menurutnya, tanpa matriks kerja yang jelas, program ini akan sulit dieksekusi dengan baik.

“Kami tidak ingin masyarakat melihat program 3 juta rumah ini hanya sebatas wacana politik tanpa implementasi yang nyata,” ujar Lokot dikutip dari Antara, Kamis (19/2).

Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Targetkan Penyaluran Pembiayaan Rp2,92 Triliun pada 2025

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, juga menuntut adanya kejelasan langsung dari Presiden Prabowo terkait program ini. Menurutnya, para pengembang membutuhkan kepastian agar bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

“Banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai 3 juta rumah ini. Tapi kami sendiri masih dalam kondisi ketidakpastian karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah,” ujar Joko saat ditemui kemarin.

Joko juga mengungkapkan bahwa para pengembang telah beberapa kali meminta penjelasan kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait. Namun, jawaban yang diberikan selalu normatif bahwa program ini sudah menjadi perintah presiden.

Baca juga : Dukung Target 3 Juta Rumah, Sumut Percepat Penerbitan PBG

“Maka kami berhak mendapatkan kejelasan langsung dari Presiden. Kami memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dengan Presiden agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” tambahnya.

Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menegaskan bahwa tanpa adanya roadmap yang jelas, para pengembang tidak memiliki arah yang pasti dalam membangun hunian. Ia pun mendesak Kementerian PKP untuk segera menuntaskan penyusunan roadmap guna memastikan program ini berjalan sesuai target.

Baca juga : Sambangi Rumah Subsidi di Kabupaten Bogor, Menteri PKP Maruarar Sirait Dengar Pendapat Penghuni

“Kami butuh kejelasan. Roadmap-nya bagaimana? Kami mau diajak ke mana? Apakah kami harus fokus ke FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau ada sektor lain yang harus didukung?” ujar Ari.

Ketidakpastian Roadmap dan Labelisasi Pengembang

Senada dengan Ari, Ketua Umum Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti labelisasi negatif terhadap pengembang perumahan yang dianggap sebagai pihak bermasalah.

Menurutnya, sebelum memberikan pernyataan yang berpotensi merugikan pengembang, pemerintah seharusnya berdiskusi lebih dahulu dengan asosiasi pengembang.

“Label pengembang nakal itu terlalu dini. Kami sering bertemu dengan Pak Menteri, tetapi tidak pernah diajak bicara secara khusus mengenai persoalan ini. Jika memang ada pengembang bermasalah, harus dijelaskan kategorinya. Apakah unsur penipuan atau kriminal? Kalau hanya masalah bangunan retak setelah beberapa tahun, itu bisa saja terjadi akibat renovasi penghuni sendiri,” kata Junaidi.

Junaidi juga menekankan bahwa pengembang telah berupaya keras untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan program rumah rakyat. Namun, jika kebijakan yang diambil justru membuat kondisi industri perumahan semakin tidak kondusif, maka banyak pengembang yang akan berhenti membangun rumah FLPP.

“Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo. Tapi jangan sampai ada pihak-pihak yang merusak ekosistem perumahan. Jika perizinan diberikan oleh pemerintah daerah, kenapa pengembang yang disalahkan saat terjadi masalah? Ini yang harus diperjelas,” tegasnya.

Janjikan Roadmap dalam Rapat Berikutnya

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa dokumen roadmap program 3 juta rumah akan disampaikan dalam rapat kerja berikutnya dengan DPR. Pernyataan ini disampaikan Fahri saat ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR pada 6 Februari 2025.

Sebelumnya, pada 15 Januari 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihaknya masih menyusun roadmap program ini. Salah satu fokus utama yang tengah digarap adalah penguatan skema KPR FLPP serta penetapan pembangunan rumah di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Namun, hingga kini, belum ada kepastian kapan roadmap tersebut akan benar-benar dirilis ke publik. Dengan kondisi ini, pengembang perumahan masih menunggu arahan yang lebih konkret dari pemerintah agar bisa berkontribusi optimal dalam program 3 juta rumah per tahun yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.