Konsep Rumah Berbasis Komunitas Dianggap Cocok Diterapkan di Wilayah Pedesaan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut positif gagasan pembangunan rumah berbasis komunitas yang diusulkan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I), yang juga dikenal sebagai The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

“Sebagai langkah awal, bagaimana jika struktur organisasi di tingkat lokal, seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dapat dioptimalkan menjadi kelompok ekonomi masyarakat, termasuk dalam pembangunan rumah berbasis komunitas. Konsep ini sangat sejalan dengan nilai-nilai gotong royong,” ungkap Fahri Hamzah, kemarin.

Baca juga : Sambangi Rumah Subsidi di Kabupaten Bogor, Menteri PKP Maruarar Sirait Dengar Pendapat Penghuni

Fahri menjelaskan bahwa RT dan RW dapat berperan sebagai fasilitator dalam upaya pembangunan atau renovasi rumah yang layak huni, dilengkapi dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang memadai.

“Terutama di wilayah pedesaan, di mana banyak rumah telah dibangun namun belum memenuhi standar kelayakan karena kurangnya fasilitas sanitasi. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas rumah agar menjadi tempat tinggal yang sehat di desa-desa merupakan bagian penting dari Program Tiga Juta Rumah,” jelas Fahri.

Ia menambahkan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka untuk menerima berbagai masukan dalam merumuskan strategi penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Baca juga : Qatar dan Abu Dhabi Siap Bangun 7 Juta Rumah untuk Indonesia

“Tujuan akhirnya adalah menyusun regulasi yang menyeluruh, sehingga ini bisa menjadi terobosan dari Presiden Prabowo untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap hunian yang layak,” lanjut dia.

Menurut Fahri, membangun rumah dan kawasan permukiman adalah upaya membangun manusia, menciptakan peradaban, bukan sekadar mendirikan bangunan fisik.

Pendapat tersebut, lanjutnya, sejalan dengan berbagai kajian yang sebelumnya telah dilakukan oleh The HUD Institute. Fahri mengapresiasi analisis yang dilakukan HUD, terutama terkait usulan kebijakan perumahan swadaya berbasis komunitas.

Baca juga : 4 Asosiasi Perumahan Dukung Program Tiga Juta Rumah dengan Cara Ini

"Saya telah mempelajari beberapa rekomendasi dari HUD. Menurut saya, untuk pengembangan perumahan, khususnya di pedesaan, usulan HUD mengenai pengembangan perumahan swadaya berbasis komunitas sangat relevan. Dalam konsep ini, koperasi, usaha kecil, serta kelompok masyarakat dapat berkolaborasi secara gotong royong," ujarnya.

Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menjelaskan bahwa sejak deklarasinya pada Jumat, 14 Januari 2011, The HUD Institute telah berkontribusi selama 14 tahun. Lembaga ini telah mencatatkan berbagai capaian bersama para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam penyelenggaraan perumahan rakyat dan pengembangan perkotaan di Indonesia.

Seiring waktu, lanjut Zulfi, The HUD Institute telah memainkan berbagai peran, baik sebagai mitra kerja, pusat kolaborasi, maupun penyedia masukan bagi pemerintah pusat/daerah dan pihak non-pemerintah, seperti sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, media massa, hingga masyarakat luas.

Baca juga : Program 3 Juta Rumah Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Pedesaan

"Pengarahan dari Pak Wamen sangat inspiratif. Beliau menekankan bahwa membangun rumah dan kawasan permukiman pada dasarnya adalah membangun manusia dan peradaban, bukan sekadar membangun fisik. Pak Wamen juga berharap agar HUD tetap independen dan terus memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia," ungkap Zulfi.

Zulfi menambahkan, The HUD Institute berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program pembangunan tiga juta rumah. Pihaknya juga akan memberikan masukan yang konstruktif dan menjalin kolaborasi agar program tersebut berhasil dilaksanakan.

"Pak Wamen juga mendorong The HUD Institute untuk memperdalam diskusi, menggagas inovasi, dan memfasilitasi para peneliti, khususnya generasi muda," tambahnya. (Z-10)