Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan bahwa meskipun Program 3 Juta Rumah baru mencapai 5%-7% dari target melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Adapun, perluasan program ini ke pedesaan akan memberikan dampak besar pada perputaran ekonomi desa. Dengan estimasi dana yang berputar mencapai Rp80 triliun dan penciptaan 1 juta lapangan pekerjaan, proyek ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang kuat di setiap desa.
“Pembangunan rumah di pedesaan lebih dari sekadar menyediakan tempat tinggal. Ini adalah langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus membentuk ekosistem ekonomi yang lebih mandiri,” tegas Joko Suranto, pada acara Halal Bihalal REI yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid.
Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan perumahan, kata Joko, proyek ini berpotensi mendorong lahirnya lebih dari 200.000 wirausahawan baru yang terdidik dalam 5 tahun program ini berjalan. Salah satu sektor yang akan berkembang pesat adalah industri bahan bangunan yang mendukung pembangunan perumahan. Sebagai contoh, pabrik-pabrik lokal untuk produksi material bangunan dapat muncul, memberikan peluang usaha baru di tingkat desa.
“Ekosistem ekonomi baru ini akan mencakup berbagai bidang usaha yang sangat dibutuhkan di pedesaan. Kami melihat peluang besar bagi masyarakat desa untuk membuka usaha baru yang mendukung pembangunan perumahan, seperti pembuatan bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga usaha terkait lainnya,” lanjut Joko.
Selain itu, lanjut dia, pengembangan perumahan akan meningkatkan daya beli masyarakat desa yang terlibat dalam program ini. Dengan perkiraan pendapatan tambahan sekitar Rp400 juta per desa, penggerakan ekonomi di tingkat desa dapat mencapai titik balik yang signifikan.
Namun, untuk memastikan kesuksesan program ini, beberapa kebijakan harus segera diterapkan. Di antaranya, kebijakan terkait legalitas tanah, perizinan, serta dukungan dari sektor perbankan untuk mempermudah pembiayaan rumah bagi masyarakat desa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah program sertifikasi tanah bagi masyarakat desa, yang akan menjadikan mereka lebih bankable dan mempermudah akses pembiayaan.
“Penting untuk ada kebijakan yang memudahkan masyarakat desa dalam hal legalitas tanah dan pembiayaan. Tanpa itu, proyek ini tidak akan berjalan dengan maksimal,” kata Joko.
Potensi Dampak Sosial dan Ekonomi
Menurut Joko, pembangunan 1 juta rumah di pedesaan diharapkan tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga mempercepat transformasi sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Dengan subsidi angsuran KPR yang mencapai 80% dari pemerintah, masyarakat desa hanya perlu membayar sekitar Rp160 ribu per bulan untuk rumah yang diperkirakan bernilai Rp80 juta hingga Rp100 juta. Subsidi ini akan membuat rumah layak huni lebih terjangkau, membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri.
Dengan lebih dari 6.000 perusahaan pengembang anggota REI yang tersebar di 38 provinsi, proyek ini dipastikan akan mencakup wilayah pedesaan yang sangat luas. REI siap untuk membangun sesuai dengan standar dan kriteria yang telah disepakati, dengan harapan program ini dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi seluruh masyarakat desa.
