Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan realitas anggaran. Menurutnya, keterbatasan APBN 2025 membuat pencapaian target tersebut sulit direalisasikan.
"Kita harus rasional. Target tiga juta rumah dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 ini saja sudah tidak sinkron," ujar Mori dalam keterangannya, Jumat (21/3).
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Namun, Mori mengingatkan bahwa rencana ambisius ini harus dibarengi dengan strategi yang matang.
"Saya membayangkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Perumahan Fachri Hamzah sedang berpikir keras mencari solusi agar target ini bisa dicapai secara realistis," kata Mori.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima), Mori menekankan pentingnya menyesuaikan target pembangunan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menetapkan angka besar, tetapi juga memastikan implementasi yang nyata di lapangan.
"Saya membayangkan dalam rapat kerja berikutnya, pemerintah akan melaporkan progres pembangunan. Dari target tiga juta, mungkin realisasinya baru mencapai seratus atau dua ratus ribu unit," ujarnya.
Mori berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih realistis dan terukur agar program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. (RO/Z-10)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved