Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan realitas anggaran. Menurutnya, keterbatasan APBN 2025 membuat pencapaian target tersebut sulit direalisasikan.
"Kita harus rasional. Target tiga juta rumah dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 ini saja sudah tidak sinkron," ujar Mori dalam keterangannya, Jumat (21/3).
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Namun, Mori mengingatkan bahwa rencana ambisius ini harus dibarengi dengan strategi yang matang.
"Saya membayangkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Perumahan Fachri Hamzah sedang berpikir keras mencari solusi agar target ini bisa dicapai secara realistis," kata Mori.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima), Mori menekankan pentingnya menyesuaikan target pembangunan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menetapkan angka besar, tetapi juga memastikan implementasi yang nyata di lapangan.
"Saya membayangkan dalam rapat kerja berikutnya, pemerintah akan melaporkan progres pembangunan. Dari target tiga juta, mungkin realisasinya baru mencapai seratus atau dua ratus ribu unit," ujarnya.
Mori berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih realistis dan terukur agar program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. (RO/Z-10)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Warga rumah susun di Jakarta menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved