Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan realitas anggaran. Menurutnya, keterbatasan APBN 2025 membuat pencapaian target tersebut sulit direalisasikan.
"Kita harus rasional. Target tiga juta rumah dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 ini saja sudah tidak sinkron," ujar Mori dalam keterangannya, Jumat (21/3).
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Namun, Mori mengingatkan bahwa rencana ambisius ini harus dibarengi dengan strategi yang matang.
"Saya membayangkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Perumahan Fachri Hamzah sedang berpikir keras mencari solusi agar target ini bisa dicapai secara realistis," kata Mori.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima), Mori menekankan pentingnya menyesuaikan target pembangunan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menetapkan angka besar, tetapi juga memastikan implementasi yang nyata di lapangan.
"Saya membayangkan dalam rapat kerja berikutnya, pemerintah akan melaporkan progres pembangunan. Dari target tiga juta, mungkin realisasinya baru mencapai seratus atau dua ratus ribu unit," ujarnya.
Mori berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih realistis dan terukur agar program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. (RO/Z-10)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved