Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan realitas anggaran. Menurutnya, keterbatasan APBN 2025 membuat pencapaian target tersebut sulit direalisasikan.
"Kita harus rasional. Target tiga juta rumah dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 ini saja sudah tidak sinkron," ujar Mori dalam keterangannya, Jumat (21/3).
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Namun, Mori mengingatkan bahwa rencana ambisius ini harus dibarengi dengan strategi yang matang.
"Saya membayangkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Perumahan Fachri Hamzah sedang berpikir keras mencari solusi agar target ini bisa dicapai secara realistis," kata Mori.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima), Mori menekankan pentingnya menyesuaikan target pembangunan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menetapkan angka besar, tetapi juga memastikan implementasi yang nyata di lapangan.
"Saya membayangkan dalam rapat kerja berikutnya, pemerintah akan melaporkan progres pembangunan. Dari target tiga juta, mungkin realisasinya baru mencapai seratus atau dua ratus ribu unit," ujarnya.
Mori berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih realistis dan terukur agar program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. (RO/Z-10)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved