Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan realitas anggaran. Menurutnya, keterbatasan APBN 2025 membuat pencapaian target tersebut sulit direalisasikan.
"Kita harus rasional. Target tiga juta rumah dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 ini saja sudah tidak sinkron," ujar Mori dalam keterangannya, Jumat (21/3).
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Namun, Mori mengingatkan bahwa rencana ambisius ini harus dibarengi dengan strategi yang matang.
"Saya membayangkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Perumahan Fachri Hamzah sedang berpikir keras mencari solusi agar target ini bisa dicapai secara realistis," kata Mori.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima), Mori menekankan pentingnya menyesuaikan target pembangunan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menetapkan angka besar, tetapi juga memastikan implementasi yang nyata di lapangan.
"Saya membayangkan dalam rapat kerja berikutnya, pemerintah akan melaporkan progres pembangunan. Dari target tiga juta, mungkin realisasinya baru mencapai seratus atau dua ratus ribu unit," ujarnya.
Mori berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih realistis dan terukur agar program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. (RO/Z-10)
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved