Kuota Rumah Subsidi Menipis, Kepemilikan Hunian Terjangkau Makin Kritis

PENGEMBANG yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.

Permintaan ini muncul karena kuota yang dialokasikan tahun ini sebesar 166.000 unit, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 229.000 unit.

Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menilai penurunan kuota ini tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Baca juga : Realisasi Pembiayaan Rumah Subsidi mencapai 103.749 Unit, 47,15% dari Target

Berdasarkan catatan BP Tapera, hingga 23 Juli 2024, penyaluran FLPP telah mencapai 98.564 unit. 

"Kenapa kuota tahun ini malah dikurangi? Padahal pencapaian tahun lalu menunjukkan peminatnya sangat tinggi," ungkapnya dengan nada kecewa di Jakarta.

Kekurangan kuota ini, menurut Safran, tidak hanya merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sangat membutuhkan rumah subsidi, tetapi juga mengancam stabilitas sektor properti.

Baca juga : Pengelolaan Dana Abadi Dipercaya Mampu Atasi Backlog

"Industri properti berperan besar dalam perekonomian, mencakup tenaga kerja, produk material, dan bisnis pendukung lainnya. Penurunan kuota akan berdampak luas," tegasnya.

Safran memperingatkan bahwa jika tidak ada penambahan kuota, permintaan yang tinggi di Banten berpotensi menyebabkan kuota subsidi habis sebelum akhir Agustus 2024.

"Tahun lalu, kami memproduksi hingga 9.573 unit rumah subsidi. Dengan kebutuhan yang terus meningkat, pemerintah harus segera bertindak," ujarnya.

Baca juga : Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Hampir Habis, 3 DPD REI Usul Hal Ini

Direktur PT Bangun Prima Putra dari Tangerang Zaenal Abidin turut menambahkan bahwa penambahan kuota sangat ditunggu.

"Sebagai pelaku industri yang fokus pada rumah subsidi, kami berharap kuota tahun ini lebih tinggi. Kebutuhan di Banten sangat besar, dan masalah kuota ini perlu solusi serius," katanya.

Zaenal juga menekankan perlunya terobosan baru dalam pembiayaan rumah subsidi. "Pemerintah harus mencari alternatif dana pendamping agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN," ujarnya.

Dengan situasi yang semakin mendesak, Apersi Banten dan para pengembang lokal berharap pemerintahan baru dapat menangani masalah ini dengan lebih efektif dan memberikan kepastian kuota yang memadai.

Jika tidak, krisis rumah subsidi yang terjangkau dapat semakin memburuk, membebani masyarakat dan memperlambat pertumbuhan sektor perumahan. (Z-10)