Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGEMBANG yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
Permintaan ini muncul karena kuota yang dialokasikan tahun ini sebesar 166.000 unit, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 229.000 unit.
Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menilai penurunan kuota ini tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Baca juga : Realisasi Pembiayaan Rumah Subsidi mencapai 103.749 Unit, 47,15% dari Target
Berdasarkan catatan BP Tapera, hingga 23 Juli 2024, penyaluran FLPP telah mencapai 98.564 unit.
"Kenapa kuota tahun ini malah dikurangi? Padahal pencapaian tahun lalu menunjukkan peminatnya sangat tinggi," ungkapnya dengan nada kecewa di Jakarta.
Kekurangan kuota ini, menurut Safran, tidak hanya merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sangat membutuhkan rumah subsidi, tetapi juga mengancam stabilitas sektor properti.
Baca juga : Pengelolaan Dana Abadi Dipercaya Mampu Atasi Backlog
"Industri properti berperan besar dalam perekonomian, mencakup tenaga kerja, produk material, dan bisnis pendukung lainnya. Penurunan kuota akan berdampak luas," tegasnya.
Safran memperingatkan bahwa jika tidak ada penambahan kuota, permintaan yang tinggi di Banten berpotensi menyebabkan kuota subsidi habis sebelum akhir Agustus 2024.
"Tahun lalu, kami memproduksi hingga 9.573 unit rumah subsidi. Dengan kebutuhan yang terus meningkat, pemerintah harus segera bertindak," ujarnya.
Baca juga : Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Hampir Habis, 3 DPD REI Usul Hal Ini
Direktur PT Bangun Prima Putra dari Tangerang Zaenal Abidin turut menambahkan bahwa penambahan kuota sangat ditunggu.
"Sebagai pelaku industri yang fokus pada rumah subsidi, kami berharap kuota tahun ini lebih tinggi. Kebutuhan di Banten sangat besar, dan masalah kuota ini perlu solusi serius," katanya.
Zaenal juga menekankan perlunya terobosan baru dalam pembiayaan rumah subsidi. "Pemerintah harus mencari alternatif dana pendamping agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN," ujarnya.
Dengan situasi yang semakin mendesak, Apersi Banten dan para pengembang lokal berharap pemerintahan baru dapat menangani masalah ini dengan lebih efektif dan memberikan kepastian kuota yang memadai.
Jika tidak, krisis rumah subsidi yang terjangkau dapat semakin memburuk, membebani masyarakat dan memperlambat pertumbuhan sektor perumahan. (Z-10)
Nobu Bank resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
Tingginya tekanan ekonomi dan lonjakan harga properti membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan industri seperti Bekasi semakin sulit memiliki hunian layak
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta bjb meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat.
Temukan rumah idaman dan manfaatkan promo KPR menarik di BRI Consumer Expo 2025 Goes to BSD City. Dapatkan juga penawaran eksklusif properti dan kendaraan!
Dapatkan rumah impian, test drive BYD, lelang emas, dan promo menarik di BRI Consumer Expo 2025 di Citra City Sentul!
Mempersiapkan akad kredit rumah atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah langkah penting dalam proses pembelian rumah.
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi oleh BTN mencapai Rp106,8 triliun, meningkat 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved