Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga Juli 2023 mencapai 103.749 unit.
"Hingga 7 Juli 2023, realisasi FLPP mencapai 47,15%, yaitu sebanyak 103.749 unit," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna Herry, di Jakarta, Rabu (12/7).
Sedangkan, katanya lagi, untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp1,41 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) mencapai 42,59% atau 93.701 unit, dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 21,73% atau 2.624 unit.
Baca juga : PU-Pera Tetapkan Batasan Harga Jual Rumah Subsidi 2023-2024
Herry mengatakan, target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, SSB sebanyak 754.004 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, dan Tapera sebanyak 12.072 unit.
Kementerian PUPR berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan.
Baca juga : Permintaan Rumah Subsidi di Kawasan Cileungsi Terus Meningkat
Salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Hal itu sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog).
Untuk menjadi penerima FLPP, maka harus memenuhi syarat-syarat, antara lain berkewarganegaraan Indonesia.
Kemudian belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya.
Penerima FLPP merupakan orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri.
Belum memiliki rumah, dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020. (Ant/Z-4)
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan budget minim, kabar gembira datang dari pemerintah! Ada bocoran soal program rumah subsidi tipe 18 meter persegi dengan cicilan super ringan
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Apersi yang berfokus pada pembangunan rumah MBR berharap hunian menengah ke bawah juga menjadi perhatian dalam pembangunan IKN.
Laporan Pinhome menyebut bahwa preferensi dan tingkat kemampuan finansial generasi milenial umumnya pada segmen harga rumah menengah ke bawah.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) telah menyalurkan pembiayaan untuk kepemilikan lebih dari 57 ribu rumah subsidi bagi masyarakat Indonesia hingga Juni 2023.
Dengan KPR FLPP, masyarakat MBR akan menerima manfaat DP hanya 1%, harga rumahnya terjangkau, dan cicilan tetap selama masa tenor.
PT Triyasa Propertindo yang merupakan bagian dari MahaDasha Group secara resmi meluncurkan pembangunan Tahap III Samira Regency Bekasi
REI mendukung skema baru pembiayaan KPR subsidi yang diusulkan Bank BTN. REI menilai potensi menumbuhkan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan dapat dilakukan
Ceruk pasar pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) di atas Rp8 juta perbulan masih belum serius tergarap.
Pada 2024 mendatang, target FLPP ditargetkan sebanyak 166 ribu unit dan berpotensi menuju 220 ribu unit,
Infiniti Realty menggelar acara Launching dan Akad Kredit Massal pembelian rumah subsidi di Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved