Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ASOSIASI Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendorong ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah menilai saat ini perencanaan untuk rumah MBR di IKN masih belum terlihat.
“Di IKN butuh juga hunian yang mendukung pemerintahan yang ada di sana. Termasuk di antaranya, siapa yang akan support misalnya cleaning service, office boy, staf-staf kelas bawah, itu kan semua butuh rumah,” ujar Junaidi kepada wartawan di Jakarta, pekan lalu.
Apersi yang berfokus pada pembangunan rumah MBR berharap hunian menengah ke bawah juga menjadi perhatian dalam pembangunan IKN.
Baca juga : Rumah Tipe Kecil Jadi Favorit Milenial
“Jangan yang diperhatikan hanya kelas atas semua. Sampai sekarang untuk rumah MBR belum jelas di IKN,” ujar Junaidi.
Di sisi lain, ia yakin kepindahan ibu kota tidak menghilangkan potensi sektor perumahan di Jakarta dan sekitarnya.
“Pusat ekonomi masih di sekitar Jabodetabek. Kalau di IKN kan kaitannya menyuplai untuk yang migrasi ke sana. Tapi kaitan (pasar properti) Jabodetabek saya pikir tidak ada masalah,” jelasnya.
Baca juga : BP Tapera Salurkan Rp9 Triliun untuk Rumah Subsidi bagi MBR di 2024
Hal senada juga diungkapkan Head of Research Rumah123 Marisa Jaya. Proporsi popularitas tahunan Jakarta dalam pencarian rumah masih terus meningkat sejak akhir tahun 2023, terutama di area Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.
“Hal ini mengindikasikan bahwa rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN belum terlihat berdampak signifikan pada sektor properti hunian di Jakarta. Tren pencarian masih tercatat stabil sejak tahun lalu, dan popularitas Jakarta sebagai lokasi hunian masih akan terus bertumbuh,” ujarnya dalam keterangan resmi, pekan lalu.
Rumah123 Flash Report edisi Juli 2024 menunjukkan pertumbuhan popularitas tahunan masih dipimpin kota-kota di Jakarta dan sekitarnya. Pada Juni 2024, pertumbuhan permintaan (enquiries) terhadap rumah di Jakarta yang disewa tumbuh 59,8% dan hunian yang dijual sebesar 114,9% secara tahunan.
Baca juga : Program Sejuta Rumah 2024 Kementerian PUPR Capai 79.568 Unit di Akhir Februari
“Secara keseluruhan, pertumbuhan permintaan terhadap rumah tapak di Jakarta pada bulan Juni tercatat sebesar 90,1% secara tahunan,” katanya.
Walaupun kenaikan indeks harga cenderung stagnan, lanjutnya, rumah seken di Jakarta masih menjadi opsi utama bagi pencari properti yang mencari hunian di tengah kota namun dengan harga terjangkau.
“Hal ini mengingat suplai rumah seken yang ditawarkan di Jakarta terbilang masih sangat beragam dan memiliki rentang harga yang bervariasi, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atau preferensi kelas menengah, menengah-atas,” pungkasnya. (H-2)
Sikap Pemerintah menunda kenaikan harga rumah subsidi amat disayangkan sejumlah asosiasi pengembang perumahan tanah air.
Saat ini, draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal kenaikan harga rumah subsidi ini tinggal tunggu ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Untuk wilayah Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Sumatra, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, untuk tahun ini dipatok Rp162 juta.
Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga Juli 2023 mencapai 103.749 unit rumah atau 47,15% dari target tahun ini.
Harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akhirnya mengalami penyesuaian setelah 3 tahun terakhir stagnan.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) telah menyalurkan pembiayaan untuk kepemilikan lebih dari 57 ribu rumah subsidi bagi masyarakat Indonesia hingga Juni 2023.
Menginjak usia ke 13 tahun, The Housing and Urban Development (HUD) Institute telah banyak melahirkan advokasi kebijakan publik serta regulasi perumahan dan pembangunan perkotaan
Kementerian PU-Pera menginisiasi penjaringan usulan desain prototipe rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Siklus kekurangan kuota dan stagnasi dalam realisasi KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus berulang.
Perwali ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah saja yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved