Perumahan Subsidi untuk MBR akan Kembali Dibangun di Sulawesi Utara

PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Utara. Target pembangunan tersebut terus dikejar sebagaimana dicanangkan dalam agenda pembangunan nasional 2024–2029.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program perumahan subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak," kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

Baca juga : 483 Ribu Lebih Guru Belum Punya Hunian Layak

Ketua Bidang Pengembangan Lahan Dekopin, Osco Olfriady Letunggamu, mengatakan pembangunan perumahan subsidi merupakan salah satu cara untuk melakukan pemanfaatan lahan secara produktif untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota koperasi di seluruh Indonesia.

Hal itu, kata Osco, memperkuat perannya dalam mengintegrasikan kebijakan tata ruang, permukiman, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai platform kelembagaan nasional.

“Lahan adalah aset potensial yang, bila dikelola dengan visi kerakyatan, dapat menjadi solusi konkret bagi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah hunian layak, ” ujar Osco dalam keterangannya, Rabu, (28/5).

Baca juga : Program 3 Juta Rumah Berpotensi Timbulkan Risiko di Pasar Portofolio

Sebagai langkah awal, Osco menyatakan komitmennya untuk mengembangkan lahan-lahan tidur atau tidak terpakai menjadi kawasan perumahan subsidi bagi MBR di Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi tersebut dikatakannya sebagai bentuk pengabdian terhadap akar identitas keluarga sekaligus kontribusi terhadap pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

“Melalui koperasi, kita bisa menjadi mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat. Kolaborasi antara gerakan koperasi, sektor swasta, dan negara adalah kunci menyelesaikan backlog perumahan yang masih tinggi,” tegasnya. (Ant/H-3)