Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akad massal rumah subsidi sebanyak 62.000 unit pada tahun depan. Hal itu disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo dalam acara akad massal 50.030 unit rumah subsidi secara hybrid di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12).
"Sebelumnya janji ke Bapak Presiden akad massal 50.000 unit rumah subsidi, tetapi meleset menjadi 50.030 unit. Selanjutnya ditargetkan pada bulan Juli 2026 akan digelar akad massal sebanyak 62.000 unit rumah subsidi yang akan berlokasi di Jawa Tengah," kata Ara, sapaan Maruarar seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/12).
Menteri PKP pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas berbagai kebijakan yang telah mendukung sektor perumahan. Termasuk penambaha kuota rumah subsidi pada 2025 dari 220 ribu menjadi 350 ribu yang merupakan terbesar sepanjang sejarah.
Ara juga menyampaikan, Kementerian PKP bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga berupaya memberdayakan rakyat kecil yang tinggal di rumah subsidi dengan program kredit mikro.
"Dengan kebijakan Bapak Presiden Prabowo juga baru pertama kali dalam sejarah ada KUR (kredit usaha rakyat) Perumahan yang mendorong UMKM sektor perumahan untuk naik kelas," ujarnya.
Menurutnya, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional. Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung di lokasi acara dan diikuti oleh 11 bank penyalur.
Sementara 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring dengan melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke.
Kementerian PKP mencatat, hingga 19 Desember 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan nilai Rp32,67 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang.
Rumah subsidi ini tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di Indonesia. (H-1)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama tiga menteri pusat mempercepat Program Rumah Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Andra mencatat perkembangan properti lebih banyak didominasi oleh kelas menengah.
Pemprov Kalimantan Timur membebaskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada semester pertama tahun ini, bank bjb mencatat sudah sekitar 100 orang yang mengambil program FLPP di Kabupaten Cianjur.
PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved