Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji resmi meluncurkan Program Gratispol untuk warga Kaltim. Enam paket program yang diluncurkan adalah, pendidikan gratis jenjang SMA/SMK/MA, SLB, D3, S1, S2, hingga S3; pelayanan kesehatan gratis dan bermutu; umrah dan perjalanan spiritual gratis bagi marbut masjid dan penjaga rumah ibadah. Keempat, gratis seragam sekolah. Kelima, bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keenam internet gratis setiap desa.
“Semoga segala ikhtiar kita, insyaallah menjadi langkah yang membawa berkah dan manfaat bagi kemajuan Kalimantan Timur,” kata Harum, melalui keterangannya, Selasa (22/4).
“Saya berdiri di sini tidak lebih sebagai pelayan masyarakat Kalimantan Timur, yang ingin membuat Kalimantan Timur hidup lebih baik, lebih sejahtera dan lebih bermanfaat,” tambahnya.
Harum juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu seluruh proses hingga Program Gratispol bisa resmi diluncurkan. Terkhusus kepada Tim Transisi Gubernur dan semua OPD yang telah berkontribusi mendukung terlaksananya peluncuran Program Gratispol ini.
Program Gratispol adalah program Rudy-Seno, dan hari ini sudah menjadi program Kalimantan Timur yang selaras Asta Cita Presiden. Dia berharap segala upaya ini akan menjadi ladang amal jariyah, amal saleh dan amal sosial bagi semua.
Khusus Gratispol untuk pendidikan gratis diakuinya baru akan berlaku sejak tahun ajaran baru sekitar Juni- Juli 2025, namun Program Gratispol sudah akan dimulai dengan sejumlah pelatihan dan bimbingan teknis untuk industri, calon pelajar dan calon mahasiswa. Langkah itu dilakukan agar Kaltim bisa segera sejajar dengan Jakarta dan kota-kota lain di Asia.
Harum juga menyinggung pentingnya penyiapan bonus demografi. Hal ini pun selaras dengan Program Gratispol. "Kita harus bisa memanfaatkan bonus demografi kita. Kalau kita gagal menyiapkan bonus demografi, maka kita akan menjadi provinsi yang diisi orang-orang tua, miskin dan tanpa pengetahuan," kata Harum.
Saat ini, persentase anak-anak Kaltim yang mengenyam bangku kuliah hanya sekitar 12%. Sementara standar negara maju sekitar 20%. "Kalau 5-10 tahun ke depan Kaltim bisa mencapai 25-30 persen, insyaallah Kalimantan Timur akan mampu berkompetisi di level nasional, bahkan internasional," katanya.
Di sisi lain, di wilayah kewenangan pendidikan kabupaten dan kota, Harum juga mengajak para bupati dan wali kota juga memberikan perhatian tinggi untuk pendidikan PAUD, TK, SD dan SMP. Sementara provinsi memberikan pendidikan gratis untuk jenjang SMA/ SMK/SLB dan S-1 hingga S-3.
"Tahun ini Rp750 miliar kami siapkan. Tahun depan insyaallah Rp2,1 triliun. Tahun ini mahasiswa baru dulu, tahun depan Gratispol buat semuanya. Begitu juga seragam sekolah. Tahun ini kelas X dulu, tahun depan kelas X dan XI," pungkasnya. (H-3)
Putusan MK ini, merupakan tonggak penting dalam kemajuan hak asasi manusia di Indonesia, utamanya pada sektor pendidikan
ANGGOTA DPD R, Fahira Idris, mengapresi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar gratis.
Pemerintah diminta membuat aturan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan gratis bagi sekolah swasta dan madrasah swasta dapat terpenuhi.
PUTUSAN MK mendorong pembiayaan sekolah dasar dan menengah secara gratis, termasuk di sekolah swasta, namun Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kemampuan anggaran negara
BADAN Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan dasar gratis
SEBANYAK 11 orang, termasuk 8 tentara yang sedang tidak bertugas dan 2 anak kecil, tewas serta 12 lainnya terluka dalam musibah kereta wisata yang meledak karena bom.
Data SKI 2023 menunjukkan sekitar 22,3–22,6% penduduk berusia di atas 10 tahun merokok setiap hari. Survei yang sama juga mencatat kebiasaan makan yang berisiko.
Program PKG bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai jenis penyakit, terutama penyakit tidak menular.
WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa per 10 April 2025 sudah ada 1,8 juta orang yang mendaftar program Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Prabowo mengatakan justru pengecekan kesehatan lebih awal untuk mengetahui lebih awal apabila terdapat penyakit serius. Sekaligus melakukan antisipasi lebih dini.
Kesehatan mitra pengemudi memiliki dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan keluarga mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved