Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan dana untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak Rp9,083 triliun di tahun 2024. Penyaluran dana itu terdiri dari dua program pembiayaan perumahan yang dikelola BP Tapera.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan tercatat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 8 Mei 2024 telah disalurkan sebanyak 72.779 unit rumah senilai Rp8,830 triliun yang tersebar di 8.245 perumahan, yang dibangun oleh 5.899 pengembang perumahan dari 32 bank penyalur di 33 provinsi dan 376 kabupaten/kota.
"Sedangkan akad pembiayaan perumahan tapera dalam periode yang sama sudah tersalurkan sebanyak 1.528 unit senilai Rp253,47 miliar," kata Heru, Selasa (14/5).
Baca juga : Program Sejuta Rumah 2024 Kementerian PUPR Capai 79.568 Unit di Akhir Februari
Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 penyaluran dana FLPP tahun 2024, BP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166 ribu unit senilai Rp21,6 triliun dan melalui Kementerian Keuangan, dioptimalisasikan melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) BP Tapera menjadi 170 ribu unit dengan nilai yang sama. Sedangkan pembiayaan rumah tapera ditargetkan untuk tahun yang sama sebanyak 8.717 unit senilai Rp1,3 triliun.
"Kami sangat optimis target ini akan tercapai untuk tahun 2024. Penyaluran FLPP tahun 2024 memang baru dimulai April 2024 karena adanya pergantian Komisioner dan Deputi Komisioner periode 2024 – 2029 dan baru disahkannya RKAT 2024 pada akhir bulan sebelumnya. Namun hal ini, kami yakini tidak menjadi masalah karena bank penyalur optimis akan target yang ditetapkan," ungkap Heru.
Namun perlu menjadi perhatian bagi semua bank penyalur, BP Tapera selaku badan yang dipercaya sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) hadir untuk mengelola dan menyalurkan dana FLPP maupun dana peserta Tapera. BP Tapera diawasi sepenuhnya oleh Komite yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Otoritas Jasa Keuangan serta profesional.
"Kami berharap dengan BP Tapera telah bekerja sama dengan 37 Bank Penyalur yang terdiri dari 7 Bank Nasional dan 30 Bank Pembangunan Daerah (BPD), ini sekaligus memastikan bahwa rumah Tapera FLPP yang disalurkan adalah rumah yang layak huni dan juga berkualitas," pungkasnya.
(Z-9)
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi dengan luas 14 meter persegi yang diusung oleh Lippo Group
Sebanyak 16 rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang oleh PT Kawaanukirah Property di Banten, Kamis (12/6).
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Kebijakan segmentasi penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan profesi yang digagas Kementerian PKP terbukti efektif dorong penjualan rumah subsidi
RENCANA pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan dana sebesar Rp48 triliun
PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah.
Hal tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah
Enam paket program Gratis yang diluncurkan adalah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga penyediaan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebanyak 483.816 guru di Indonesia belum memiliki rumah layak huni. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para guru dengan menargetkan penyediaan 20.000 hunian terjangkau pada 2025
PROGRAM 3 juta rumah yang bakal dieksekusi oleh pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan risiko di pasar portofolio. Itu karena salah satu skema pembiayaan ialah penerbitan SBN
DINAS PRKP DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Hal ini dilakukan agar penggunaan rusunawa sesuai dengan peruntukannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved