Kemampuan Fiskal Hambat Penambahan Kuota FLPP Rumah Subsidi, REI Tetap Optimis

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis dalam dua bulan ke depan. Kepastian ini bergantung dengan kemampuan fiskal negara.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan PU-Pera Fitrah Nur menjelaskan bahwa sejak awal Februari Menteri PU-Pera Basuki telah berkirim surat pada Kementerian Keuangan (KemenkeuI. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban terkait usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

"Soal kuota memang jawabannya ada di Kemenkeu, tidak ada opsi lain memang selain menunggu kemampuan fiskal negara," ungkap Fitrah saat ditemui beberapa waktu lalu. 

Baca juga : Kuota Rumah Subsidi Menipis, Kepemilikan Hunian Terjangkau Makin Kritis

Seperti yang diketahui, pada 2024 ini Pemerintah hanya menyediakan kuota FLPP sebanyak 166.000 unit pembiayaan rumah subsidi. Angka tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan realisasi FLPP tahun 2023 yang mencapai 229.00 unit rumah subsidi.

Pengembang maupun perbankan juga telah menyuarakan harapan mereka agar fasilitas pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini ditambah.

Ketua Umum REI Joko Suranto menyampaikan, persatuan Real Estat Indonesia (REI) optimis bahwa pemerintah akan berpihak kepada kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menambah kuota FLPP rumah bersubsidi.

Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Kami tetap berkeyakinan bahwa ketika ada keberpihakan, maka keputusan apapun dapat dilakukan pemerintah. REI berharap kuota FLPP bisa ditambah, setidaknya seperti realisasi tahun 2023 sebanyak 229.000 unit,” ujar Ketua Umum REI Joko Suranto.

REI telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan saat ini menunggu jawaban terkait tambahan kuota FLPP tersebut.

Selain itu, REI juga menantikan konfirmasi mengenai jadwal rapat Kementerian Koordinator Perekonomian yang akan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, untuk membahas penambahan kuota FLPP.

Baca juga : Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Hampir Habis, 3 DPD REI Usul Hal Ini

“Saat ini, bangsa kita sedang fokus mengatasi backlog perumahan yang sangat besar. Namun, anggaran kuota FLPP 2024 turun hampir 30% dibandingkan tahun 2023. Hal ini menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian bagi mereka yang ingin membeli rumah, serta bagi pengembang yang telah berjuang membantu pemerintah menyediakan rumah bagi MBR,” tambah Joko Suranto.

Joko Suranto juga menyebutkan bahwa kurangnya kuota FLPP dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap program 3 juta rumah yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, penambahan kuota FLPP sangat diperlukan agar masyarakat yakin bahwa pemerintahan baru mampu mengeksekusi program tersebut sesuai janji yang telah diberikan.

REI terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada sektor perumahan, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih sangat tinggi.

Senada, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daerah Jawa Tengah Slamet Santoso menambahkan, 

Baca juga : Pesta Rakyat Serap 2  Ribu Unit Hunian di Jabodetabek Banten

Kuota rumah bersubsidi yang semakin menipis, lanjutnya, menyebabkan banyak pengembang yang bergantung pada pembiayaan perbankan mengalami gagal bayar.

"Pembangunan perumahan adalah sektor padat karya yang memiliki efek ganda yang cukup signifikan," ujarnya.

Jika kuota tidak ditambah, ia khawatir kondisi ini akan berdampak pada penurunan sektor-sektor terkait lainnya yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. (Ant/Z-10)